Menhan: Ancaman ISIS Ada Namun Belum Terlihat

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG – Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu menilai pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal penyebaran paham kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Dia hanya meminta warga masyarakat untuk sepakat memerangi aksi terorisme.

“Jadi begini, yang penting kita sepakat bahwa terorisme tidak boleh ada di Indonesia, apapun bentuknya, enggak boleh ada. Kalau ada yang bilang ada itu berarti juga teroris,” ujar Ryamizard usai memberi pengarahan pada acara Musyawarah Nasional FKPPI di kompleks Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (28/3/2015) lalu.

Meski tidak merincikan bentuk kesepakatan yang dimaksud, Ryamizard menegaskan terorisme merupakan ancaman nyata bagi manusia di seluruh dunia. Dalam kesempatan tersebut, mantan Kepala Staf Angkatan Darat dari periode 2002-2005 itu juga menilai meskipun ada, namun ancaman kelompok ISIS hingga kini belum terlalu terlihat di Indonesia.

“Meski ancaman belum terlalu terlihat, kami terus melakukan berbagai upaya untuk menangkal penyebaran ideologi ISIS dan kelompok radikal lainnya di Indonesia, bahkan Asia Tenggara,” papar dia.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan dari seluruh anggota ASEAN di Langkawi Malaysia. Pada pertemuan itu dibahas tentang fenomena peningkatan gerakan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme ISIS di kawasan Asia Tenggara.

Bahkan, saat pengarahan dengan keluarga besar FKPPI, dia sempat menyebut peralatan yang dimiliki Indonesia cukup minim untuk berbagai macam ancaman lain yang terus mengintai seperti, bencana alam, pencurian sumber daya alam (SDA), perampasan batas wilayah dan narkoba.

“Kita perlu alat-alat yang canggih, meskipun punya personel yang bagus dan hebat. Misalnya pengalaman saat terjadi bencana longsor di Banjarnegara Jawa Tengah, masak masih pakai sekop, cangkul, tandu dari bambu,” jelasnya.

Untuk ancaman karena narkoba. Dia juga menyinggung hukuman mati bagi pengedar dan gembong narkoba adalah hukuman yang pantas. Meskipun, sempat menuai kontroversi di negara asal gembong narkoba, Duo Bali Nines asal Australia.

“Jangan dilihat hukuman matinya. Namun, lihat ada 50 orang yang mati karena barang itu (narkoba),” jelasnya. Menurutnya, gara-gara narkoba ada sekitar 4,5 juta penduduk yang harus mengalami rehabilitasi. Bahkan, para pengedar yang dipenjara pun juga masih mengatur perdagangan dari dalam penjara. Melihat hal itulah, hukuman mati ini cukup pantas bagi pengedar atau gembong narkoba. (tribunjogja.com)

.
Menhan Nilai Belum Perlu Perppu untuk Antisipasi ISIS

MAGELANG, KOMPAS.com – Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, mengatakan bahwa ancaman kelompok Negara Islam Irak dan Syiria (ISIS) di Indonesia belum membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengantisipasi penyebaran paham kelompok ekstremis itu mendesak untuk diterbitkan.

“Ancamannya (ISIS) ada, tapi belum terlalu terlihat,” ucap Ryamizard seusai memberi pengarahan pada acara Musyawarah Nasional FKPPI di komplek Akademi Militer (AKMIL), Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (28/3/2015).

Menurut Ryamizard, meski Perppu belum diperlukan, yang terpenting adalah adanya kesepakatan seluruh elemen bangsa untuk memerangi aksi terorisme di Indonesia. Namun, Ryamizard tidak merincikan bentuk kesepakatan yang dimaksud.

“Jadi begini, yang penting kita sepakat bahwa terorisme tidak boleh ada di Indonesia, apapun bentuknya, enggak boleh ada. Kalau ada yang bilang ada itu berarti juga teroris,” tandas Kepala Staf Angkatan Darat dari periode 2002-2005 itu.

Kendati demikian, Ryamizard menegaskan bahwa terorisme merupakan ancaman nyata bagi manusia di seluruh dunia selain ancaman lain seperti ancaman bencana alam, pencurian sumber daya alam (SDA), perampasan batas wilayah dan narkoba.

“Saya rasa kita punya personel yang bagus dan hebat. Tetapi perlu alat-alat yang lebih canggih. Pengalaman saat terjadi bencana longsor di Banjarnegara Jawa Tengah, masa pakai cangkul, sekop? alat apa-apaan itu?” ungkap Ryamizard.

Pria kelahiran Palembang 21 April 1950 itu mengatakan terus melakukan berbagai upaya untuk menangkal penyebaran ideologi ISIS dan kelompok radikal lainnya di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

Salah satunya, belum lama ini, pihaknya melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan dari seluru anggota ASEAN di Langkawi Malaysia. Pada pertemuan itu dibahas tentang fenomena peningkatan gerakan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme ISIS di kawasan Asia Tenggara.

.
Menhan: Bela Negara Bangsa Indonesia Rendah Sekali

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG — Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan wawasan kebangsaan atau bela negara bangsa Indonesia terlalu rendah.

“Berdasarkan survei masalah wawasan kebangsaan yang dilakukan di 106 negara, Indonesia menempati urutan ke-95, ini rendah sekali,” katanya, Sabtu (28/3).

Ia mengatakan hal tersebut pada pembukaan Musyawarah Nasional IX Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan TNI/Polri (FKPPI) di kompleks Akademi Militer Magelang.

Ia menuturkan untuk bela negara harus siap mati, siap mengorbankan diri untuk bangsa dan negara.

“Bagaimana kalau jiwa kebangsaan ini tidak ada, apakah bisa mengorbankan jiwanya. Hal ini menjadi perhatian Kementerian Pertahanan,” katanya.

Ia mengatakan waktu berlalu dengan cepat, demikian juga perkembangan dunia pun semakin cepat di tengah era globalisasi saat ini, tantangan baru dunia yang semakin terbuka menyadarkan dan memberikan makna bahwa bangsa ini sudah ketinggalan jauh di dalam arus globalisasi.

“Oleh karena itu, tidak mungkin kita berdiri di luar, tetapi juga tidak bijak kalau kita mengatakan seolah-olah globalisasi itu adalah sumber permasalahan dalam bernegara karena dalam kenyataannya banyak negara yang berhasil menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui globalisasi,” katanya.