Presiden minta TNI-Polri utamakan pencegahan terorisme

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI dan Polri serta institusi lainnya mengutamakan pencegahan dalam penanganan masalah terorisme, sehingga perlu dukungan data-data intelijen. “Dalam penanganan terorisme, utamakan pencegahan, jangan sampai sudah kejadian baru penanganan,” kata Presiden Jokowi, dalan jumpa pers usai memberi pengarahan kepada peserta rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian/Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK) Jakarta, Selasa.

Presiden menyebutkan dengan mengutamakan pencegahan maka perlu dukungan peran intelijen seperti pencarian data dan informasi di lapangan.

Presiden menyebutkan dalam pengarahan itu ia menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi TNI-Polri baik bidang politik, keamanan dan ekonomi.

“Perlu dijaga stabilitas keamanan agar target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dapat dicapai. Itu garis besar yang saya sampaikan di rapim,” kata Jokowi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengingatkan terorisme masih akan menjadi ancaman tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di dunia.

“Saya kira tidak hanya Indonesia tapi juga negara lain, semua menghadapi mazhab yang sama terkait terorisme terutama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS),” ujar Presiden Jokowi.

Presiden menyebutkan adanya tantangan yang harus dihadapi Indonesia ke depan.

“Kita juga mempunyai program yang menjadi kewajiban kita bersama untuk menyelesaikan dan memperbaikinya,” ujarnya.

Sementara itu Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan Rampim TNI-Polri 2015 merupakan momentum strategis untuk mengimplementasikan sembilan agenda prioritas yang telah dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019.

Program itu menjadi dasar arah kebijakan TNI-Porli di bidang operasional, pembinaan dan pembangunan kekuatan guna mewujudkan TNI-Polri yang profesional, bermoral dan modern.

“Kami laporkan bahwa pada Rapimnas TNI-Polri ini juga akan diteken kesepakatan bersama antara TNI dan Polri terkait dengan pendidikan dasar bersama selama enam minggu bagi Taruna TNI dan Taruna Akpol, sebagai upaya untuk mempererat hubungan dan ikatan psikologis yang dibangun dari dasar sehingga nantinya akan melekat dan bisa terbawa pada pelaksanaan tugas nanti di lapangan.”

Ia menyebutkan tema Rapim kali ini adalah sinergi TNI/Polri sebagai penggerak revolusi mental. “Dengan tema ini, TNI-Polri akan saling bantu menguatkan dan mewujudkan revolusi mental yang dekat dan dipercaya masyarakat,” ucapnya.

Badrodin menyebutkan rapim itu diikuti 246 pati TNI dan Polri yang terdiri atas 119 orang pejabat utama Mabes TNI dan Pangkotama. Dan 122 orang pejabat utama Mabes Polri, termasuk para Kapolda.

Editor: Fitri Supratiwi

.
Dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri, Jokowi Singgung ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada para pimpinan TNI-Polri, Selasa (3/3/2015). Salah satu topik yang disampaikan Presiden adalah terkait penanggulangan paham ISIS di Indonesia.

“Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi ke depan yang jadi kewajiban bersama untuk diselesaikan,” ujar Jokowi dalam sambutannya dalam acara yang digelar di Auditorium STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa pagi.

“Saya kira tidak hanya Indonesia, tapi juga di negara lain, semua menghadapi mazhab yang terkait terorisme, yakni ISIS,” lanjut Jokowi.

Sementara itu, Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti, dalam sambutannya menyatakan, siap untuk menjalankan arahan Presiden. Badrodin siap mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Polri bahkan jika mengharuskan bersinergi dengan stake holder lainnya.

Badrodin juga memanfaatkan Rapim tersebut untuk melaporkan program kebijakan Polri dan TNI yang didasarkan oleh RPJMN 2015-2019, yakni di bidang operasional, pembinaan dan pembangunan kekuatan demi Polri-TNI yang profesional, bermoral dan modern.

“Kami juga melaporkan ke Presiden bahwa pada Rapim ini juga akan diteken kesepakatan bersama antara Panglima dan Kapolri terkait pendidikan dasar selama enam minggu bagi taruna TNI dan Polisi,” ujar Badrodin.

Dalam pengarahan tersebut, hadir 246 perwira tinggi TNI dan Polri. Sebanyak 119 terdiri dari pejabat utama Mabes TNI dan Pangkotama dan 122 pejabat utama berasal dari Mabes Polri, termasuk para Kepala Polda.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto mengatakan, setelah pengarahan dari Presiden hari ini, acara akan dilanjutkan pada Rabu (4/3/2015) dan Kamis (5/3/2015). Namun, rapat akan digelar di markas masing-masing institusi.

.
Presiden Ingatkan, Musuh Utama TNI Polri adalah ISIS

VIVA.co.id – TNI dan Polri masih harus bekerja ekstra menghadapi ajaran-ajaran terorisme yang dinilai masih menjadi musuh utama di hari-hari ke depan.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan dalam acara rapat pimpinan TNI dan Polri di Gedung PTIK, Jakarta, Selasa 3 Maret 2015.

Menurut Presiden Jokowi, yang menjadi ancaman utama adalah merambahnya ideologi pro teroris internasional ISIS.

“Saya kira tidak hanya Indonesia tapi juga negara lain semua mengalami mazhab yang sama terkait terorisme terutama ISIS,” kata Jokowi di hadapan para petinggi TNI dan Polri.

Presiden juga memberikan arahan kepada TNI dan Polri tentang bagaimana cara pencegahan ancaman ISIS secara khusus dan tertutup.

Sementara itu, menurut Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Pol Badrodin Haiti, rapim ini ada sembilan agenda priorotas yang telah dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019.

“Program itu jadi dasar bagi arah kebijakan TNI/polri bidang operasional,
pembinaan, dan pembangunan kekuatan guna wujudkan TNI/Polri yang profesional, bermoral dan modern,” ujar Badrodin.

Dalam rapim ini, kata Badrodin, juga akan menandatangani kesepakatan bersama antara Panglima TNI dan Kapolri yang terkait dengan pendidikan dasar bersama selama 6 minggu, bagi Taruna TNI dan Taruna Akpol.

Hal ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan dan ikatan psikologis yang dibangun dari dasar, sehingga nantinya akan melekat dan bisa terbawa pada pelaksanaan tugas nanti di lapangan.

Sedangkan tema dari rapim ini adalah sinergi TNI dan Polri sebagai penggerak revolusi mental. Dengan tema ini, kata dia, TNI dan Polri akan saling bantu kekuatan untuk mewujudkan revolusi mental yang dekat dan dipercaya masyarakat.

Dalam acara ini dihadiri oleh 246 pejabat tinggi TNI dan Polri yang terdiri dari 119 orang pejabat utama mabes TNI dan Pangkotama. Serta 122 orang pejabat utama mabes polri, termasuk para Kapolda.

.
Presiden Minta TNI dan Polri Fokus Cegah Terorisme. Pencegahan paling baik untuk terorisme adalah dari sisi intelijen.

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) fokus pada pencegahan terorisme.

“Masalah terorisme, tekanannya adalah pencegahan. Jangan sampai kejadian, baru kita selesaikan,” kata Jokowi, usai menghadiri rapat pimpinan TNI dan Polri di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa 3 Februari 2015.

Menurut Kepala Negara, pencegahan paling baik untuk terorisme adalah dari sisi intelijen, pencarian data di lapangan harus benar-benar didapatkan. “Sehingga, jangan sampai sudah kejadian baru kita selesaikan,” ujar dia.

Hari ini, Jokowi memberikan arahan dalam acara rapat pimpinan TNI dan Polri di Gedung PTIK. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa tantangan terberat bagi TNI dan Polri adalah ajaran-ajaran terorisme yang mengancam masyarakat.

“Saya kira tidak hanya Indonesia, tetapi juga negara lain semua mengalami mazhab yang sama terkait terorisme, terutama ISIS (kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah),” katanya di hadapan para petinggi TNI dan Polri.

Namun, ketika Jokowi memberikan arahan apa yang harus kedua instansi hukum itu lakukan untuk mencegah ancaman ISIS, semua awak media diminta keluar ruangan itu, karena arahan itu bersifat rahasia.

Rapat pimpinan TNI dan Polri itu juga menggunakan video conference, agar seluruh aparat TNI dan Polri di daerah ikut mendengarkan arahan Kepala Negara.

.
Bahas Ancaman ISIS, Jokowi Tekankan TNI-Polri Utamakan Pencegahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya upaya pencegahan dalam mengatasi tersebarnya paham terorisme, terutama yang terkait dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pengarahan tertutup di hadapan perwira tinggi Polri dan TNI.

“Tekanan untuk terorisme, adalah pencegahan, jangan sampai kejadian (dulu) baru kita selesai, pencegahan yang paling baik,” ujar Jokowi kepada wartawan usai pengarahan.

Jokowi menjelaskan, untuk mendukung pencegahan, perlu ada data intelijen yang baik. Untuk itu, pencarian data di lapangan harus dilakukan semaksimal mungkin. Jokowi tidak ingin aparat bergerak setelah teroris beraksi. Apabila ancaman terorisme bisa diredam, Jokowi berharap situasi politik, keamanan, dan ekonomi bisa terjaga.

“Saya sudah perintahkan untuk stabilitas keamanan betul-betul dijaga agar target ekonomi, pembangunan infrastruktur, bisa betul-betul dikawal supaya target tercapai,” kata Jokowi.

Sejak ISIS muncul, pemerintah Indonesia sudah tegas menolak keberadaan kelompok radikal tersebut. Pemerintah tak akan memberikan toleransi terhadap upaya penyebaran paham ISIS di Tanah Air karena paham yang disebarkan ISIS dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Penyebaran ISIS di Tanah Air mulai terungkap setelah adanya sebuah video yang diunggah ISIS ke YouTube untuk menyebarkan pahamnya. Video itu berisi sekelompok warga Indonesia di ISIS yang meminta kaum muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka. Tak hanya video berupa ajakan, ISIS juga menyebarkan video soal mendirikan kekhalifahan Islam dengan menghalalkan aksi kekerasan, pembunuhan, hingga perampokan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengingatkan bahwa siapa pun warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS akan terancam hukuman pidana karena ISIS sudah diyakini masyarakat internasional sebagai teroris. Selain itu, status kewarganegaraannya bisa dicabut. Namun, wacana pencabutan kewarganegaraan ini tenggelam begitu saja.

.
Jokowi Bicara Ancaman ISIS kepada Pimpinan TNI-Polri. Beberapa tamu negara melaporkan ada ancaman dari ISIS.

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengaku diingatkan negara lain tentang ancaman terorisme, termasuk kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Indonesia diminta mewaspadai potensi itu karena ISIS sudah masuk ke sejumlah negara, tak hanya negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Ini merupakan isi arahan Presiden kepada pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2015.

“(Ancaman ISIS) ini sudah mendunia. Karena itu Indonesia harus mewaspadai ancaman ISIS agar tidak terjadi di Indonesia. Karena dari beberapa tamu (kepala negara/utusan negara lain) dunia ini melaporkan ada ancaman dari ISIS,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto, yang turut mengikuti pertemuan itu.

Presiden telah meminta TNI dan Polri untuk berupaya pencegahan aksi terorisme. Pencegahan agar masyarakat tidak terpengaruh ajaran ISIS dengan melakukan pembinaan melalui agama dan budaya. “Itu adalah salah satu cara melaksanakan pencegahan,” ujar Tedjo.

Kepala Negara meminta kedua lembaga itu fokus pada pencegahan terorisme. Presiden mengatakan, tantangan terberat bagi TNI dan Polri adalah ancaman ajaran-ajaran terorisme. “Saya kira tidak hanya Indonesia, tetapi juga negara lain.”

Namun, ketika Jokowi memberikan pengarahan tindakan yang harus dilakukan kedua instansi itu, semua awak media diminta ke luar ruangan karena arahan bersifat rahasia.

Rapat pimpinan TNI dan Polri itu juga menggunakan video conference, agar seluruh aparat TNI dan Polri di daerah ikut mendengarkan arahan Kepala Negara.

.
Presiden Jokowi Minta TNI-Polri Perkuat Data Intelijen Tangkal Terorisme

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapimnas Gabungan TNI-Polri tahun 2015 meminta TNI-Polri memiliki data intelijen yang kuat untuk meredam aksi terorisme.

“Artinya dari sisi intelijen, pencarian data-data di lapangan itu betul-betul harus kita punyai, informasi harus punya, sehingga jangan sampai pas kejadian kita baru bertindak,” kata Jokowi di PYIK, Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Menurut Jokowi, dengan data intelijen yang kuat TNI-Polri lebih mudah mematahkan rencana aksi terorisme. Data intelijen yang kuat membuat TNI-Polri bisa mendeteksi dini gerakan terorisme.

Jokowi menambahkan, penindakan memang merupakan cara efektif meredam aksi terorisme. Pencegahan terorisme sebagai bentuk menjaga stabilitas keamanan yang bedampak pada pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur.

.
Menkopolhukam Ungkap Cara Baru Bergabung Dengan ISIS

Bisnis.com, JAKARTA – Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan adanya modus baru yang dilakukan oleh pihak-pihak yang akan bergabung dengan kelompok ISIS yaitu dengan memanfaatkan jasa perjalanan wisata.

“Ada salah satu modus baru yakni dengan menggunakan agen perjalanan wisata,” kata Tedjo Edhy usai menghadiri acara Rapim TNI-Polri Tahun 2015, di STIK, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan orang-orang tersebut menggunakan agen perjalanan untuk sampai ke negara tujuan di Timur Tengah. Begitu sampai di negara tersebut, mereka memisahkan diri dan menghilang.

Kemenko Polhukam bersama Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) terus mewaspadai adanya informasi terkait modus itu.

Ia juga menyebutkan bakal menghentikan upaya mereka melalui pencegahan di imigrasi bila berhasil melacak keberadaan mereka.

Sementara Presiden Joko Widodo memerintahkan stabilitas keamanan Indonesia agar benar-benar dijaga.

Dalam penanganan isu terorisme, menurut Jokowi, upaya pencegahan harus dimaksimalkan. “Dari sisi intelijen harus diperkuat, data-data di lapangan juga harus kita miliki. Jangan sampai sudah ada kejadian, baru kita bergerak,” katanya.

Menurutnya penangggulangan paham ISIS di Indonesia hendaknya menjadi tanggung jawab bersama. “Tantangan-tantangan itu harus dihadapi bersama untuk diselesaikan,” ujarnya.

Acara tersebut dihadiri antara lain Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, KSAL Laksamana Ade Supandi, KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, KSAU Marsekal Agus Supriyatna, Menpan RB Yuddy Chrisnandi, Kepala BIN Marciano Norman dan seluruh pejabat utama Polri dan TNI.

Rapim TNI-Polri Tahun 2015 yang digelar selama tiga hari sejak 3-5 Maret 2015 ini mengusung tema TNI-Polri Profesional Penggerak Revolusi Mental.