Presiden Jokowi Akan Bentuk Badan Cyber Nasional

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo, Rabu (7/1/2015) melakukan rapat dengan para menteri membahas berbagai persoalan, termasuk rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional.

Menurut pemerintah Badan Cyber Nasional untuk memperkuat pertahanan cyber Indonesia mencegah serangan-serangan dari jaringan komputer yang dilakukan pihak manapun.

Rencana tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan karena Indonesia dinilai sudah sangat membutuhkan pertahanan cyber didalam negeri.

Kepada VOA di Jakarta, Jumat, pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang juga mantan Direktur Aplikasi Telematika Kemenkominfo, Aswin Sasongko menegaskan perang cyber antar negara akhir-akhir ini semakin sering terjadi sehingga Indonesia juga harus mengantisipasi jika terjadi situasi sama. Maka menurutnya rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional merupakan langkah tepat.

“Ketahanan cyber kita lemah, ini perlu kita perkuat dan banyak sekali hal yang menunjukkan kelemahan dari mulai penggunaan website kita. Kemudian data center kita dan sebagainya, Brazil, Rusia, India, China sekarang mulai meningkatkan keamanan mereka. Nah, pola ini adalah tren-tren bagaimana dunia mulai mengamankan cyber security nasionalnya, karena itu dari segi ilmiah normal sekali kalau Indonesia juga harus melihat trend global meningkatkan pola keamanannya, cara seperti apa tentu setiap negara punya cara sendiri-sendiri, ” kata Aswin Sasongko.

Aswin Sasongko menambahkan sumber daya manusia Indonesia untuk sektor informasi teknologi tidak perlu diragukan. Ia optimtistis Badan Cyber Nasional tidak akan sulit mencari para ahli.

“Kemampuan IT Indonesia itu sebenarnya cukup besar cuma mungkin orang-orangnya tersebar di berbagai tempat, itu bisa dilihat dari program-program yang sudah ada. Indonesia ini negara yang mampu membuat sistem IT untuk pesawat. Indonesia juga salah satu negara yang sanggup melaksanakan sistem IT, sistem komputer untuk alutsista. Begitu pemerintah melaksanakan suatu program tertentu, dikonsentrasikan maka ahli-ahlinya tingga dipanggil saja,” lanjut Aswin.

Namun Aswin mengingatkan, kebijakan tepat dari pemerintah dibutuhkan sebelum Badan Cyber Nasional dibentuk.

“Policy nasional mengenai IT ini harus ditentukan dulu, mau seaman apa, mau seperti apa, obyek-obyek mana yang harus dilindungi dari segi cyber security, data mana yang penting, data mana yang tidak penting. Bagaimana approve kita untuk melindungi data-data penting kita, melaksanakan policy tersebut. Jangan sampai bikin badan tanpa ada policy,” papar Aswin.

Sementara itu, Enda Nasution, pemerhati perkembangan cyber dari lembaga layanan media sosial Indonesia, Sebangsa, menilai untuk menjaga kedaulatan bangsa, Indonesia harus waspada terhadap berbagai kemungkinan terjadi dilakukan pihak manapaun melalui cyber.

“Urgent, karena sekarang sudah mulai ada perang cyber, sebagai sebuah negara kita juga perlu memelihara kedaulatan dialam cyber juga. Kalau dulu kan lebih kekerahasiaan, komunikasi antara pejabat publik, sekarang ini memasuki dunia digital, di Badan Cyber Nasional. Ini perspektif keamanan dan perlindungan data-data pemerintah yang sensitif,” kata Enda.

Pemerintah juga mengakui sebagai negara kepulauan, tidak mungkin pertahanan dilakukan hanya secara konvensional mengandalkan pasukan TNI di perbatasan, sehingga pertahanan melalui cyber sangat dibutuhkan.

Sumber: VOA Indonesia
Editor: Reza Wahyudi

.
Pemerintah Bakal Bentuk Badan Cyber Nasional

Jakarta, GATRAnews – Guna mengelola isu-isu terkait dengan informasi teknologi termasuk upaya perlindungan terhadap serangan cyber di Indonesia, Pemerintah menyiapkan pembentukan badan cyber nasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengemukakan, selama ini pengawasan terhadap masalah cyber nasional masih berbentuk desk, masih kantor dan sifatnya belum koordinatif. Namun, mengingat kebutuhan negara untuk meng-address isu cyber, maka akan diusulkan pembentukan badan cyber nasional.

“Sekarang ini boleh dikatakan dari sisi cyber, kita ini rentan, hanya untuk bertahan. Kalau di negara lain bukan hanya untuk bertahan, bahkan untuk menyerang,” kata Rudiantara seusai bersama Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno dan Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden Jakarta, Selasa (6/1).

Dengan kompleksitas dan kemajuan penggunaan informasi teknologi saat ini, menurut Menkominfo, maka Indonesia dirasa perlu mengelola secara khusus isu terkait cyber.

“Nanti kita bicarakan mengenai badan, yang lebih penting bukan badan itu berada di mana, tapi fungsi ini berjalan dulu. Proses bisnis yang ada sekarang yang masih sifatnya sektoral, berjalan dulu, sambil nanti kita bicarakan mengenai badan karena kan di pemerintahan banyak badan lain,” kata Rudiantara.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengakui selama ini belum ada koordinasi secara nasional untuk isu-isu terkait teknologi informasi.

“Kominfo itu punya pengaman sendiri, bank punya sendiri, PLN punya sendiri, tapi secara nasional itu belum ada. Badan cyber nasional ini akan memagari seluruhnya, walaupun di dalamnya ada masing-masing bekerja, tapi terintegrasi,” tegas Tedjo.

.
Pemerintah Jokowi Berencana Bentuk Badan Cyber Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, membahas persiapan rencana pembentukan Badan Cyber Nasional.

Menhan Ryamizard menjelaskan, pembentukan badan ini nantinya akan mengurus jagat maya dan bertujuan memperkuat kedaulatan nasional, bukan hanya daratan, lautan, dan udara. Menurutnya, bila jagat maya tak berdaulat, Indonesia bakal dibobol.

“Badan Cyber Nasionl untuk memperkuat. Itu bukan karena ada masalah. Belum ada masalah tapi sebelum ada masalah kita harus siap, makanya dibentuk kalau Kemenhan kan sudah ada,” tegas Ryamizard di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/1/2015).