Jokowi Lantik Pelaksana Tugas Pimpinan KPK

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi melantik tiga pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka dilantik di Istana Negara pada pukul 08.00. Tiga pelaksana tugas, Johan Budi Sapto Pribowo, Taufiequrahman Ruki, dan Indrianto Seno Aji, tiba di Istana Negara sekitar pukul 07.15.

Ketiganya diangkat sebagai ketua dan anggota KPK sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14-16 P Tahun 2015. Adapun Ruki didapuk sebagai Ketua KPK, sedangkan Indrianto dan Johan masing-masing sebagai Wakil Ketua KPK.

Rabu, 18 Februari 2015, Jokowi membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan mengusulkan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.

Jokowi menonaktifkan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Keduanya masing-masing menjadi tersangka di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat serta Markas Besar Polri. Sebagai gantinya, mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki sebagai pengganti Abraham. Jokowi juga menunjuk Deputi Pencegahan KPK Johan Budi serta pengacara mantan staf ahli Kapolri, Indrianto Seno Aji.

Ruki, yang pensiun sebagai polisi dengan pangkat jenderal bintang dua, memimpin KPK pada 2003-2007. Adapun Indrianto sehari-hari berprofesi sebagai pengacara. Keluarga Cendana dan Bank Century adalah dua klien besarnya.

Johan, Ruki, dan Seno Aji akan memimpin KPK bersama dua komisioner lama, Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja, hingga Desember 2015 sampai tiba masa pemilihan komisioner yang baru.

.
Pagi Ini, Presiden Jokowi Lantik Tiga Pimpinan Sementara KPK

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik tiga pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Negara, Jumat (20/2/2015) pagi. Ketiganya yakni Taufiequrrachman Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adji.

“Iya, dilantik besok jam 08.00 di Istana Negara,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dalam pesan singkat, Kamis (19/2/2015) malam.

Sebagai informasi, Ruki dan Johan bukanlah nama baru di internal KPK. Ruki adalah Ketua KPK pertama periode 2003-2007 yang turut andil dalam lahirnya lembaga anti-rasuah itu. Pria yang memiliki karir panjang di dunia kepolisian dan peraih penghargaan Adhi Makayasa tahun 1971 terakhir menjabat sebagai Komisaris Bank BJB.

Sementara Johan Budi selama ini dikenal sebagai Juru Bicara KPK mulai periode 2006-2014. Johan kemudian dipercaya sebagai Deputi Pencegahan KPK. Belakangan setelah konflik KPK-Polri mencuat, mantan jurnalis itu pun kembali tampil merangkap tugas sebagai juru bicara KPK.

Sedangkan Indriyanto Seno Adji adalah ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI). Indriyanto merupakan putra dari mantan Ketua Mahkamah Agung periode (1974-1982), Oemar Seno Adji. Saat ini, Indriyanto meneruskan kantor advokat Oemar Seno Adji yang dirintis oleh ayahnya.

Nama Indriyanto juga tercatat sebagai Guru Besar Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia juga termasuk dalam 15 calon hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan panitia seleksi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2008 silam.

Samad dan BW berakhir

Adapun, pelantikan tiga pimpinan sementara KPK itu adalah tindak lanjut dari keputusan Jokowi yang memberhentikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Kedua pimpinan KPK itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana berbeda yang ditangani kepolisian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pasal 32 menyebutkan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan harus diberhentikan sementara. Penetapan pemberhentian itu dilakukan oleh Presiden RI.

Ayat selanjutnya menyebutkan kondisi yang harus diambil apabila terjadi kekosongan pimpinan KPK. Undang-undang menyatakan perlunya ditunjuk anggota pengganti yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan. Namun, Presiden kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang menambah kewenangannya menunjuk pimpinan sementara KPK tanpa melalui persetujuan DPR dalam kondisi darurat.

.
Presiden Jokowi Resmi Lantik 3 Plt Pimpinan KPK

Jakarta – Pagi ini tepat pukul 08.00 WIB Presiden Joko Widodo resmi melantik dan melaksanakan pengambilan sumpah 3 Pejabat pelaksana (Plt) pimpinan KPK, yakni Johan Budi Sapto Prabowo, Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Aji. Pelantikan yang dilaksakanan di Istana Negara dihadiri oleh sejumlah pejabat negara.

Pantauan detikcom, Jumat (20/2/2015) pukul 08.00 WIB, dalam pelantikan tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri kabinet kerja, Ketua DPD, Jaksa Agung, Ketua DPR dan Wakil ketua MA. Selain itu perwakilan TNI dan Wakapolri Bdrodin Haiti juga ikut menghadiri pelantikan ini.

Saat ini pengambilan sumpah oleh ketiga Plt pimpinan KPK tersebut masih berlangsung.

.
Usai Lantik Pimpinan Sementara KPK, Jokowi Beri Arahan Wali Kota se-Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo akan memberikan pengarahan pada wali kota seluruh Indonesia, Jumat (20/2/2015), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pengarahan itu diberikan Jokowi setelah sebelumnya melantik tiga pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara, Jakarta.

Berdasarkan agenda kegiatan Presiden dari Biro Pers Istana Kepresidenan, pengarahan pada wali kota seluruh Indonesia akan dilakukan Jokowi mulai pukul 10.00 WIB. Sementara acara pelantikan pimpinan sementara KPK digelar di Jakarta mulai pukul 08.00 WIB. (Baca: Pagi Ini, Presiden Jokowi Lantik Tiga Pimpinan Sementara KPK)

Pemberian arahan pada wali kota seluruh Indonesia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Jokowi untuk berkomunikasi dengan kepala daerah seluruh Indonesia. Jokowi ingin kegiatan seperti ini dilakukan rutin minimal setahun dua kali demi menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah.

Sebelumnya, Jokowi telah menggelar pertemuan dan memberikan arahan pada gubernur dan bupati seluruh Indonesia. Istana Bogor dipilih karena alasan teknis lantaran kapasitas yang dinilai lebih luas ketimbang di Istana Kepresidenan di Jakarta.

Adapun hal-hal yang dibahas Jokowi saat memberikan arahan pada dengan kepala daerah selalu terfokus pada penyamaan visi pembangunan daerah, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi yang menjadi karakter masing-masing daerah.

.
Jokowi Optimistis, Ekonomi Nasional 2018 Tumbuh di Atas 7%

Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis perekonomian nasional akan tumbuh di atas 7 persen pada 2018 .

Optimisme itu disampaikan kepala negara, saat memberikan pengarahan kepada para wali kota se-Indonesia di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/2). Sebanyak 94 wali kota dari 34 provinsi di Indonesia berkumpul di Istana Kepresidenan Bogor untuk mendengarkan arahan Presiden Jokowi.

“Target kita pada tahun mendatang harus di atas 7 persen,” kata Jokowi.

Dia mengatakan, tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, meningkat 0,6 persen dibandingkan tahun 2014. Dia mengatakan, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berani mematok kenaikan yang optimistis.

“Malaysia, yang tahun lalu pertumbuhannya 5,8 persen, tahun ini hanya berani menargetkan 5,1 persen,” kata presiden.

Dia mengatakan, penurunan target pertumbuhan tidak hanya dilakukan Malaysia, tetapi hampir semua negara di dunia, termasuk Tiongkok.

“Kita, yang hanya 5,1 persen dinaikkan menjadi 5,7 persen. Kita meyakini, asal kita bergerak dari bawah sampai ke atas, insya Allah, target 5,7 persen dapat terpenuhi,” katanya.

Penulis : Novy Lumanauw/FAB

Sumber : Investor Daily

.
Jokowi Temui 98 Walikota di Istana Bogor Usai Lantik Pimpinan KPK

Liputan6.com, Jakarta – Setelah melantik 3 pimpinan sementara KPK di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi mengundang 98 walikota dari seluruh Indonesia ke Istana Bogor, Jawa Barat siang ini.

Pertemuan Jokowi dengan para walikota itu merupakan gelombang terakhir dari rangkaian pertemuan Presiden dengan para kepala daerah. Namun para pimpinan daerah yang hadir berasal dari wilayah perbatasan.

Di hadapan mereka, Jokowi akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah negara dan bangsa yang harus dikelola bersama pusat dan daerah. Serta masalah percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Jumat (20/2/2015), mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan mendengar dan berdialog langsung tentang berbagai hal yang menjadi kendala dan skala prioritas pembangunan di daerah. Tujuannya agar pembangunan di tingkat pusat dapat bersinergi dengan daerah.

Selain diikuti oleh 98 walikota dari seluruh Indonesia, pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri di Kabinet Kerja.

Pertemuan yang sama telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan para gubernur dan bupati dari seluruh tanah air dalam 3 gelombang. Pertemuan biasanya dilakukan pada hari Kamis atau Jumat setiap pekannya.