Anggaran Pembelian Kapal Dibebankan ke TNI

JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah bijak menggeser anggaran untuk keperluan Kementerian Koordinator (Kemenko) Polhukam. Hal ini terkait tidak disetujuinya usulan tambahan anggaran untuk Kementerian tersebut.

“Saya kira pemerintah pasti bijak untuk geser menggeser anggaran,” kata Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit di Gedung DPR Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Meski demikian, Supit mengatakan kebijakan tersebut tetap harus dibicarakan lagi dengan pihak banggar. Sehingga ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR.

“Kalau ada kebijakan relokasi anggaran tetap akan dibicarakan dengan banggar. Kita punya space anggaran,” jelas dia.

Seperti yang diketahui, pihak Banggar menolak usulan Menko Polhukam dalam menambah anggaran Rp726 miliar di kementeriannya. Angka tersebut dikatakan untuk pembelian kapal-kapal Bakamla.

Namun, Supit mengatakan untuk pembelian kapal dianggap dapat ditalangi dari anggaran yang diberikan untuk TNI. Jika pun kurang, pemerintah diharap dapat bijak menggeser anggaran.

“Saya kira memang sudah tercover dari anggaran yang kita berikan pada TNI hampir Rp5 triliun lebih. Di antaranya dalam rangka memback up program yang direncanakan itu,” kata Supit.

Sumber : http://economy.okezone.com/

.
Menteri Tedjo sebut dana tambahan Rp 277 M hilang di jalan

Merdeka.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno kecewa atas penolakan dana tambahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Padahal, dia menegaskan bahwa dana tambahan tersebut akan digunakan untuk memperkuat alutsista. Terutama untuk mendorong kemajuan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Kami mengajukan untuk menambah alat peralatan. Mungkin (dana) hilang di jalan,” kata Tedjo di Jakarta, Selasa (10/2).

Menurut dia, penguatan Bakamla diperlukan karena ke depannya institusi tersebut akan menjadi badan sendiri. Sejauh ini Bakamla berada di bawah naungan Kemenko Polhukam.

“Ini hanyalah kekuatan awal. Terus terang kami sudah mengajukan ke Kemenkeu,” ujarnya.

Meski alami penolakan dari Banggar DPR, Menteri Tedjo tidak terlalu khawatir. Sebab, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI bakal membantu mendorong Bakamla.

“Tapi untuk sementara sudah dicukupi dari TNI Angkatan Laut, KKP yang memperbantukan kapal-kapalnya,” terangnya.