Jenderal Moeldoko: Bila KPK dan Polri Ada Gesekan, TNI akan Turun

Metrotvnews.com, Jakarta: Suhu panas hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri belum kunjung mereda. TNI akan bersikap netral dan siap menjaga stabilitas. “Prinsipnya, kita beri masukan ke Presiden bahwa TNI siap menjaga stabilitas,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam acara olahraga bersama di Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (6/2/2015).

Menurut dia, apa yang terjadi di antara KPK-Polri adalah masalah hukum. TNI tak akan masuk ke dalamnya. Namun Moeldoko berharap, tidak ada gesekan yang terjadi di antara lembaga penegak hukum ini. “TNI enggak mau terlibat ataupun dilibatkan. Kalau ada (gesekan) TNI akan turun,” imbuh dia.

Moeldoko pun meminta masyarakat tidak mencemaskan masalah ini. Ia hakul yakin TNI bisa dipercaya untuk menjaga stabilitas dalam situasi yang memanas ini.

“Jadi tidak perlu masyarakat ragu-ragu, cemas. Yakin TNI masih ada mengamankan situasi kapan dan di manapun,” pungkas Moeldoko.

Saat ini hubungan antara KPK dan Polri masih memanas. Hal tersebut dipicu oleh ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai
tersangka terkait rekening mencurigakan. Calon Kapolri tunggal tersebut disangka menerima hadiah atau gratifikasi, dan dijerat dengan Pasal 12a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

23 Januari 2015, Barekrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dan dilepaskan keesokan harinya. Mabes Polri menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus keterangan palsu, dari saksi sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

.
TNI Siap Gelar Operasi Militer Selesaikan KPK Vs Polri

Liputan6.com, Jakarta – Panglima TNI Jendral Moeldoko menyatakan pihaknya tak akan melibatkan diri dalam perseteruan 2 lembaga penegak hukum, KPK dan Polri. Namun, bila diminta Presiden Jokowi, TNI siap menjalani operasi militer Selain perang untuk menyelesaikan gesekan KPK dan Polri.

“TNI mengatakan dengan jelas, kita tidak akan ikut campur dalam masalah KPK dan Polri. Tetapi jika presiden memberi instruksi kami turun, kami akan melakukan operasi militer selain perang,” tegas Moeldoko di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (6/2/2015).

Operasi militer selain perang, jelas dia, adalah upaya TNI untuk mengembalikan kondusifitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika situasi buruk terjadi, dan ada indikasi mengancam keutuhan NKRI.

“Apabila TNI dipanggil oleh Pemerintah, dalam segala situasi, TNI harus siap. Tapi TNI tak mau dilibatkan dalam kisruh itu (KPK vs Polri). Yang kita pedomani adalah Presiden ingin agar tidak terjadi gesekan di Polri dan KPK. Itu pedoman kita,” ujar Moeldoko.

Empat komisioner KPK dilaporkan ke polisi. Diawali dengan Bambang Widjojanto yang dilaporkan atas dugaan mempengaruhi saksi untuk memberi keterangan palsu semasa ia berprofesi sebagai advokat. Lalu Abraham Samad yang dilaporkan atas dugaan berpolitik saat Pilpres 2014.

Kemudian, Zulkarnaen dilaporkan melakukan korupsi atas dugaan korupsi dana hibah pada 2008. Terakhir, Adnan Pandu Praja dilaporkan melakukan perampasan aset di Kalimantan Timur.

Opini publik pun muncul bahwa KPK dikriminalisasi dengan upaya memidanakan keempat pimpinannya. Puncaknya saat penangkapan Bambang Widjojanto pada Jumat 23 Januari lalu. Sejumlah orang dari berbagai elemen menyambangi kantor KPK dan melakukan aksi ‘save KPK’.

.
Hubungan KPK-Polri Memburuk, BAIS TNI Sebar 15 Intelijen di KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Belasan intelijen dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI ditempatkan di gedung KPK Jakarta sejak memburuknya hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.

Subowo, petugas pengamanan objek vital (Pam Obvit) dari kepolisian yang sehari-hari bertugas di KPK mengungkapkan ada sekitar 15 intel BAIS yang selalu berada di sekitar KPK.

“Yang saya tahu ada 15 orang. Mereka dari BAIS,” kata Subowo kepada Tribunnews, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Kemarin, kata Bowo, dia bahkan mengungkapkan para intel-intel tersebut ada yang berasal dari Kodim.

Bowo sendiri mengungkapkan tidak mengenal seluruh intelijen tersebut. Menurut dia, intel-intel tersebut juga membaur di KPK.

“Pernah malah seperti wartawan. Setelah saya tanyain, baru ngaku,” kata perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi itu.

Terkait eskalasi hubungan KPK dengan Polri, Bowo mengaku sudah mendengar berita macam-macam.

.
KPK Disarankan Gandeng TNI Jemput Paksa Tersangka

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPD RI, DR La Ode Ida angkat suara terkait mangkirnya saksi maupun tersangka atas kasus Komjen Budi Gunawan dari panggilan KPK.

La Ode mengatakan, mangkirnya saksi dan tersangka itu merupakan gejala pembangkangan terhadap proses hukum di KPK. Hal itu menjadi sejarah buruk bagi pemerintahan Joko Widodo.

“Ini merupakan sejarah buruk penegakkan hukum di Indonesia di awal pemerintahan Presiden Jokowi, di mana pejabat yang sudah berstatus tersangka oleh KPK tidak peduli dengan kewajiban untuk menaatinya,” kata La Ode, Sabtu (7/2).

La Ode membandingkan kasus kali ini dengan cicak versus buaya pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, meski hubungan kedua lembaga tegang, namun Polri dan KPK bersikap kooperatif.

“Kalau diperlukan, KPK harus segera siapkan aparat TNI untuk membantu tugas pemanggilan paksa terhadap mereka-mereka yang mangkir dari panggilan untuk menjalani proses hukum,” tegas La Ode.

Sumber : http://www.jpnn.com/