Bekerja Sama TNI, Pemerintah Lakukan Transmigrasi ke Wilayah Perbatasan
Selasa, 3 Februari 2015Jakarta – Menjadi bagian dari usaha membenahi infrastruktur di wilayah perbatasan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan menyiapkan program transmigrasi di kawasan perbatasan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Diharapkan, program itu bisa dilaksanakan mulai tahun ini.
“Setelah lahan dan pemukiman transmigrasi siap, selanjutnya kita akan tempatkan transmigran dari keluarga TNI,” ujar Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/2).
Untuk mendukungnya, kata Marwan, pihaknya akan memperluas akses serta jangkauan sarana komunikasi di wilayah perbatasan. Diharapkan sarana itu takkan hanya menjadi sarana komunikasi sosial, tetapi juga sebagai sarana pengembangan ekonomi.
“Selama ini, sarana komunikasi perbatasan disiapkan oleh negara tetangga. Ini yang harus segera kita penuhi, agar masyarakat perbatasan mudah berkomunikasi dengan murah,“ ujarnya.
Dia melanjutkan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK memang memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan. Kementeriannya yang bekerja dalam melaksanakan amanat UU Desa, akhirnya juga terlibat dengan memprioritaskan pembangunan 1.138 desa tertinggal di kawasan perbatasan, khususnya yang berada di jalur perbatasan lintas negara.
Konsepnya adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang terintegrasi. Pilihan itu diambil karena menyadari bahwa selama ini terjadi ketimpangan sosial-ekonomi antarmasyarakat di perbatasan.
Marwan mengatakan Pemerintah akan bekerja keras membuka akses terintegrasi, dimana antara desa minimal terkoneksi dengan infrastruktur dan sarana komunikasi. “Desa-desa di perbatasan itu akan mendapat prioritas pembangunan,” pungkasnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/
.
KEMENTERIAN DESA PRIORITASKAN 1.138 DESA PERBATASAN
JAKARTA, HALUAN — Kawasan perbatasan menjadi fokus dan prioritas pembangunan pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo pun sudah langsung terjun ke lapangan. Semua kementerian terkait diperintah oleh Presiden untuk memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan.
Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar akan memprioritaskan pembangunan 1.138 desa-desa tertinggal yang ada di jalur perbatasan lintas negara. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang terintegrasi diharapkan dapat mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat di perbatasan.
“Basis ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur harus di perbatasan harus diperkuat. Kita ingin agar desa di perbatasan tidak lagi merasa dikucilkan pemerintah, desa perbatasan harus menjadi garda terdepan NK RI,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar usai mengikuti Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Senin (2/2).
Dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas program pemerintah. Menurut Marwan, kementeriannya ditarget untuk mengurangi jumlah desa tertinggal, terutama di 1.138 desa tertinggal di kawasan perbatasan.
“Desa-desa di perbatasan itu akan mendapat prioritas pembangunan,” ujar Menteri Marwan.
Persoalan di desa perbatasan memang cukup kompleks yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Bukan sekadar infrastruktur, tapi juga terkait sosial dan budaya masyarakat.
“Yang paling penting dari masyarakat di perbatasan adalah membuka akses terintegrasi. Desa satu dengan desa lainnya, minimal terkoneksi dengan infrastruktur dan komunikasi. Tidak merasa terkucilkan dengan lainnya. Padahal mereka masih satu keluarga atau rumpun,” ujarnya.
Terkait infrastruktur, Marwan mengatakan, pemerintah memastikan akan membenahi mulai tahun ini. Kemendes juga akan menyiapkan program transmigrasi di kawasan perbatasan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Setelah lahan dan pemukiman transmigrasi siap, selanjutnya kita akan tempatkan transmigran dari keluarga TNI,” ujarnya.
Selain itu, kata Menteri Marwan lagi, akses sarana komunikasi akan diperluas jangkauannya. Karena, ternyata kebutuhan masyarakat perbatasan cukup tinggi. Tidak hanya untuk sekedar berinteraksi secara sosial, tetapi juga bisa dipergunakan sebagai sarana pengembangan ekonomi.
“Selama ini, sarana komunikasi perbatasan disiapkan oleh negara tetangga. Ini yang harus segera kita penuhi, agar masyarakat perbatasan mudah berkomunikasi dengan murah,” ujarnya.