TNI AL gelar apel komandan Satuan dan penegakan hukum di laut

LENSAINDONESIA.COM: Kepala staf angkatan laut (Kasal) TNI Laksmadya TNI Ade Supandi, memimpin gelar Apel Komandan satuan tahun 2015, Olah Yudha renstra 2016 serta workshop penegakan hukum di laut yang diselenggarakan di graha samudera Bumimoro Surabaya.

Gelar apel yang bertemakan”meningkatkan kesiapan satuan operasional TNI Angkatan laut dalam rangka menegakan kedaulatan NKRI” untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan pemimpin, dalam pembinaan dan pembangunan kekuatan ke dalam pelaksanaan tugas.

Sementara dalam olah yudha Renstra 2016 yang bertemakan “melalui olah Yudha perencanaan strategis, kita wujudkan TNI Angkatan laut yang handal dan disegani serta berkelas dunia (class navy seal)”.

Kepala staf angkatan Laut (Kasal) TNI Laksmadya Ade Supandi mengatakan, tujuan dari kegiatan ini merupakan agenda tahunan, namun untuk saat ini diberikan workshop penegakan hukum dilaut, untuk menyi kapi dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah.

“Dengan workshop penegakan hukum di laut, diharapkan tugas anggota di lapangan nantinya dapat konsisten, sesuai dengan kebijakan dan aturan undang undang illegal fishing yang berlaku,” terang Ade Supandi, Senin (26/1/2015).

“Berkaitan dengan hukum dilaut, bukan hanya terkait illegal fishing saja. TNI AL dengan melaksanakan tugas pokoknya yakni penegakan dan pengamanan operasi militer di laut, dengan kegiatan kegiatan menjaga wilayah perairan NKRI,” tambah Ade Supandi.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari tersebut, diikuti oleh 541 peserta terdiri para perwira tinggi (Pati) Struktural dan Non struktural, para komandan strata Kolonel sampai jabatan Strata Mayor diseluruh kotama TNI angkatan laut.

Di hari pertama, usai pembukaan oleh Kasal langsung menghadirkan Menko Bidang Kemaritiman Dr. Ir.Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc., yang menyampaian kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dilanjutkan sesi kedua dengan materi Penyampaian Kebijakan Pemerintah berkaitan penegakan hukum di laut oleh Menko Bidang Polhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, S.H..

Juga hadir Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin yang menyampaikan kebijakan dan implementasi penegakan hukum di laut ke depan.

.
TNI AL Jabarkan Hasil Rapat Pimpinan TNI

Sebanyak 880 perwira TNI AL yang mewakili seluruh satuan kerja di jajaran TNI AL seluruh Indonesia menyimak sambutan KSAL Laksdya TNI Ade Supandi saat digelar Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AL 2015 di Gedung Graha Samudera, Bumimoro, Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/1/2015). Apel tersebut bertema ”Meningkatkan Kesatuan Operasional TNI AL dalam Rangka Meningkatkan Kedaulatan NKRI”.

Apel Komandan Satuan itu merupakan bagian dari sosialisasi hasil Rapat Pimpinan TNI yang digelar dua pekan lalu. Selain Apel Komandan Satuan, TNI AL menggelar Rapat Pimpinan TNI AL dan Olah Yuda Rencana Strategis 2015 untuk menjabarkan hasil Rapat Pimpinan TNI itu.

Sumber : http://www.harianjogja.com/

.
TNI AL siapkan enam pangkalan penyanggah di perbatasan

Surabaya (ANTARA News) – Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madya Ade Sopandi, menyatakan enam pangkalan penyanggah di kawasan perbatasan guna mendukung kebijakan poros maritim tengah disiapkan.

“Selain pangkalan utama TNI AL, kita juga membangun pangkalan penyanggah di wilayah perbatasan,” katanya, di Surabaya, Senin.

Dia ada di Surabaya utnuk membuka Apel Komandan Satuan 2015, Olah Yudha Renstra TNI AL 2016, dan Lokakarya Penegakan Hukum di Laut.

Enam pangkalan penyangga itu terdiri dari tiga di wilayah barat dan tiga di wilayah timur.

“Di Jakarta, Sumatera, dan Tanjungpinang untuk wilayah barat, lalu di Sulawesi Utara, Palu, dan NTT untuk wilayah timur, sehingga kalau ada pencurian ikan di timur, misalnya, tidak harus ditangani jajaran TNI AL dari Surabaya,” katanya.

Selain itu, juga menambah arsenalnya, di antaranya kapal patroli cepat PC-60 yang sudah bisa dirancang di galangan dalam negeri.

“Sudah ada delapan kapal patroli cepat, tapi kami proyeksikan 44 kapal patroli cepat, karena idealnya kita memang harus memiliki 40-60 kapal patroli cepat untuk menekan pencurian ikan,” katanya.

Namun, kapal patroli cepat itu bukan kapal patroli untuk pangkalan, melainkan kapal patroli yang siap di lapangan, sehingga membutuhkan anggaran bahan bakar, karena itu pengadaannya harus bertahap.

Selain kapal patroli, TNI AL juga tengah menunggu kapal SAR canggih dari Prancis, yang kontrak pembeliannya telah ditandatangani dan direncanakan tiba di Indonesia pada Februari 2015.

“Sayang sekali, kapal SAR dari Perancis itu tidak datang saat kita menangani jatuhnya pesawat AirAsia, padahal kapal itu memiliki peralatan SAR canggih,” katanya.

Editor: Ade Marboen