Ini Pernyataan Lengkap Jokowi Menyikapi Perseteruan KPK-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers terkait konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri di Istana Negara Jakarta, Minggu (25/1/2015), malam.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa kedua lembaga harus menjaga kewibawaannya sebagai institusi penegak hukum. Jokowi juga meminta agar proses hukum yang terkait dengan dua petinggi kedua lembaga itu berlangsung tanpa ada kriminalisasi.

Lebih lanjut mantan Walikota Solo itu meminta agar proses hukum itu berlangsung dengan transparan dan tanpa ada intervensi.

Berikut pernyataan pers lengkap Presiden Jokowi yang berlangsung kurang dari 3 menit itu.

Assalamualaikum,

Beberapa kali mendapatkan masukan dan fakta-fakta meskipun juga belum penuh, dan banyak, tetapi pada malam hari ini, perlu saya sampaikan.

Yang pertama bahwa kita sepakat bahwa institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum termasuk instansi penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

Oleh sebab itu jangan ada kriminalisasi, saya ulang jangan ada kriminalisasi, dan proses hukum yang terjadi pada personel KPK maupun Polri harus dibuat terang benderang, harus dibuat transparan.

Proses hukumnya harus dibuat transparan.

Dan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik jangan ada intervensi, dari siapa pun tetapi saya akan tetap mengawasi dan mengawas.

KPK dan Polri harus bahu membahu kerjasama memberantas korupsi, biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja, dan semuanya tidak boleh merasa sok diatas hukum.

Keduanya harus membuktikan bahwa mereka telah bertindak benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi proses hukum harus tranparan dan terang benderang dan jangan sampai ada kriminalisasi.

Terima Kasih.

.
Menko Polhukam: Jokowi Sudah Tegas sebagai Kepala Negara

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait polemik Kepolisian Negara RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tegas. Menurut Tedjo, Jokowi telah menggariskan bahwa pemerintah tidak berpihak pada satu di antara dua institusi penegak hukum tersebut.

“Itu sudah tegas sebagai kepala negara, jangan berpihak pada salah satu, ini saya tidak suka. Pernyataannya sudah menyudutkan, enggak boleh,” kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Tedjo mengatakan, Jokowi sudah tegas mengatakan agar KPK dan Kepolisian sama-sama menjernihkan suasana. Jokowi juga meminta proses hukum dilakukan secara benar dan obyektif sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Tidak menginginkan adanya gesekan antara dua institusi, jelas, tegas, sebagai kepala negara, dan itu sudah ditaati kedua institusi, jangan diarah-arahkan yang enggak benar,” kata Tedjo.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai pertemuannya dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di Istana Bogor, Jumat (23/1/2015) kemarin. Pertemuan tersebut digelar setelah Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka dan menangkap Bambang di tengah jalan, Jumat pagi.

Menurut Tedjo, dalam pertemuan itu, Jokowi meminta KPK dan Kepolisian berkomunikasi dengan baik. “Karena apa, terputusnya komunikasi menurut saya, dulu harusnya ada MoU atau kerja sama untuk koordinasi, tapi sekarang terputus. Nah ini yang akan kita giatkan lagi komunikasi antara KPK, Polri, Kejaksaan Agung,” ucap Tedjo.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menilai bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto tidak tegas. Menurut dia, Jokowi sama sekali tidak memberikan solusi atas kejadian yang menimpa pimpinan KPK itu.

“Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang ketua rukun tetangga (RT). Kita butuh seorang presiden, bukan petugas partai,” ujar Anis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Menurut Anis, pernyataan Jokowi tidak mencerminkan seorang kepala negara yang berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. Dalam jumpa pers di Istana Negara, Jokowi meminta Polri dan KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Proses hukum yang berjalan pun harus diperlakukan secara obyektif.

Anis mengatakan, semestinya Jokowi berani memerintahkan Wakapolri Badrodin Haiti untuk membebaskan Bambang. Ia menilai Jokowi sengaja membiarkan perseteruan antara KPK dan Polri terus terjadi.

Penyidik Bareskrim menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat pagi. Penangkapan Bambang dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi, tahun 2010.