Atasi Parkir Liar, DKI Minta Bantuan TNI-Polri

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan pihaknya terus membenahi persoalan lalu lintas di Ibu Kota. Menurut Benjamin, persoalan lalu lintas tidak hanya soal kemacetan, tapi juga premanisme dan parkir liar.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Perhubungan menganggarkan Rp 2 miliar tahun ini. Benjamin menyebutkan anggaran tersebut digunakan sebagai dana operasional anggota TNI dan Polri yang diperbantukan. “Kita harus dibantu TNI dan polisi. Enggak mampu kita kalau sendiri untuk memberantas premanisme,” katanya di Balai Kota, Senin, 19 Januari 2015.

Ia mencontohkan penertiban parkir liar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tanah Abang, ujar dia, termasuk salah satu kawasan yang sulit ditertibkan karena dibekingi preman. “Itu kental premanismenya. Kami tidak mampu sendirian. Daripada mati konyol,” ujar Benjamin.

Benjamin menuturkan dana tersebut digunakan sebagai uang saku personel TNI dan polisi sebesar Rp 250 ribu per hari. Juga uang makan sehari sebesar Rp 38 ribu. Adapun ihwal jumlah personel TNI-Polri yang diperbantukan, ia mengatakan tak tahu persis. “Personel disesuaikan dengan kebutuhan,” ucapnya.

Ia menilai anggaran sebesar Rp 2 miliar tak cukup untuk memberantas parkir liar dan premanisme. Idealnya, ujar dia, diperlukan Rp 6 miliar untuk upaya tersebut. “Nanti kita kaji lagi berapa,” katanya.

.
Parkir Liar Dikuasai Preman, Dishub Akui Butuh TNI dan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit menyatakan bahwa kendala utama yang dihadapi instansinya dalam penertiban parkir liar di Jakarta dalam beberapa bulan ini adalah premanisme.

Sebab, kata dia, hampir semua lokasi parkir liar yang hendak ditertibkan berada di bawah pengelolaan kelompok preman.

“Tidak mampu kita kalau sendiri untuk memberantas premanisme. Misalnya kayak penertiban (parkir liar) di Tanah Abang, itu kan kental premanismenya. Jadi tidak mampu kita kalau sendiri,” kata Benjamin, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/1/2015).

Atas dasar itulah, kata Benjamin, untuk ke depannya dalam setiap penertiban parkir liar, Dishub akan mendapat bantuan personel dari TNI ataupun Polri. Tujuannya, untuk melindungi keselamatan personel Dishub yang tengah melakukan penertiban.

“Kita harus dibantu TNI dan Polri, daripada kita mati konyol,” ujar dia.

Benjamin menjelaskan, saat ini pihaknya masih mengkaji jumlah personel yang dibutuhkan. Tak hanya itu, ia juga mengaku telah mengajukan penambahan anggaran untuk penambahan personil tambahan tersebut, dari sebelumnya Rp 2 miliar menjadi Rp 6 miliar.

Menurut Benjamin, selama ini anggapan untuk kegiatan penambahan personel berjumlah Rp 2 miliar per tahun, yang dialokasikan untuk uang makan sebesar Rp 38.000 per personel per harinya.

Apabila penambahan anggaran bisa direalisasikan, kata Benjamin, nantinya personel TNI atau Polri yang diperbantukan di Dishub tidak hanya akan sekedar mendapat uang makan, tetapi juga uang saku sebesar Rp 250.000 per personel per harinya.

“Selama ini kan ngitungnya hanya Rp 38.000 untuk uang makan, itu terlalu kecil. Jadi nantinya selain uang makan Rp 38.000, akan ada juga uang tambahan Rp 250.000 per hari,” tukasnya