TNI AD Kawal Program Kedaulatan Pangan Jokowi

TEMPO.CO, Malang – Komandan Komando Resor Militer 083 Malang Kolonel Arm Totok Imam Santoso mengatakan ikut memonitor hasil produksi pertanian di daerah teritorialnya. Langkah ini dilakukan untuk mengukur peran TNI Angkatan Darat dalam mendukung program ketahanan pangan dan kedaulatan pangan pemerintah.

Ditemui seusai menghadiri kegiatan Tanam Perdana Padi di Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Jawa Timur, Jumat, 16 Januari 2015, Totok mengatakan TNI AD telah memegang data awal produksi pertanian di daerah-daerah. “Saya juga memegang data, sehingga tahu posisi awal. Berapa jumlah produksi pertanian terakhir,” kata Totok.

Totok menambahkan, TNI AD akan all out mensukseskan swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo. “TNI all out membantu mengamankan kebijakan pemerintah untuk ketahanan pangan,” kata dia.

Peran Babinsa, ujar dia, bakal dioptimalkan mendampingi kelompok tani serta penyuluh. Totok juga bakal mendatangi Kabupaten Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Situbondo, sekaligus memastikan keamanan distribusi pupuk untuk petani. “Kami tahu, soal pupuk banyak malingnya,” kata dia.

Di hadapan Wakil Bupati Lumajang As’at Malik serta anggota Musyawarah Pimpinan Daerah lainnya, Totok mengatakan ada bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 44 traktor tangan. Dia berharap traktor tangan ini digunakan secara adil. “Ini subsidi alias gratis. Penggunaannya harus merata dan tidak boleh pilih kasih,” kata Totok.

Totok juga mengatakan ketika petani menemui kendala soal sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pertanian agar tidak segan-segan melapor. “Sehingga penanganannya bisa cepat,” ujarnya.

.
TNI Masuk Desa Urusi Pertanian, Tepatkah?

JAKARTA, GRESNES.COM, Pemerintahaan Joko Widodo sangat terobsesi untuk mewujudkan swasembada pangan dalaam jangka waktu tiga tahun saja. Proyek ambisius itu pun didukung dengan semua potensi yang ada termasuk pengerahan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang berada di bawah Komando Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjadi penyuluh dalam bidang pertanian. Pelibatan kembali tentara dalam pembangunan ini tentu mengingatkan kita pada era Orde Baru yang menggelar program serupa TNI masuk desa. Tepatkah?

Tentu saja pro dan kontra bermunculan terkait pelibatan Babinsa ini. Apalagi jelas tugas pokok dari Babinsa bukan menjadi penyuluh pertanian. Sementara yang pro berpendapat Babinsa dapat meningkatkan produktivitas pertanian akibat luas areal lahan berbanding terbalik dengan jumlah penyuluh pertanian yang minim.

Terkait hal ini, Komisi di DPR yang mengurusi persoalan pertanian di Komisi IV menanggapi positif peran Babinsa. Wakil Ketua Komisi IV Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mendukung langkah Babinsa menjadi penyuluh pertanian. Hal tersebut sebenarnya merupakan program manunggal TNI bersama rakyat untuk memberikan bantuan sosial dan tenaga. Sehingga hal ini akan sangat bagus ketahanan maupun kedaulatan pangan Indonesia.

“Bantuan Babinsa ini tidak akan mengurangi pekerjaan penyuluh pertanian,” ujar Viva pada Gresnews.com, Minggu (18/1).

Dalam memberikan penyuluhan, Babinsa akan diberikan bekal pengetahuan yang cukup. Sehingga dengan memanfaatkan Babinsa, petani diharapkan tidak hanya mendapatkan rasa aman saat bertani tapi juga terbantu. Terlebih jumlah penyuluh pertanian saat ini terbilang sangat kurang untuk petani. Keikutsertaan Babinsa sebagai penyuluh bukan menjadi saingan bagi penyuluh lainnya.

Viva menilai bantuan Babinsa menjadi penyuluh pertanian tidak akan keluar dari kewenangan dan tugas Babinsa. Sebab Babinsa pasti memiliki protap yang jelas hingga sejauh mana mereka akan membantu menyuluhkan petani. Apalagi dalam menjadi penyuluh, Babinsa tidak akan diberikan kompensasi khusus. Sehingga dapat dipastikan mereka tidak terlibat dengan bisnis pertanian.

Ia menceritakan saat reses pada Desember 2014 telah berkunjung ke Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan untuk melihat langsung bagaimana Babinsa menjadi penyuluh pertanian. Hasilnya ternyata bantuan Babinsa cukup efektif karena petani justru bisa meningkatkan produktivitasnya saat panen. Para petani bisa menghasilkan sekitar 8-9 ton hasil pertanian per 1 hektar areal tanam.

Saat ditanya bukankah lebih baik memanfaatkan sarjana dan lulusan sekolah tinggi ilmu pertanian dalam membantu penyuluhan petani misalnya dari Institut Pertanian Bogor (IPB), ia malah menyindir saat ini jurusan pertanian justru seringkali tidak bisa memaksimalkan jurusannya. Dalam konteks IPB saja, ia malah menuding lulusannya justru lebih banyak menjadi wartawan dibandingkan bekerja dalam bidang pertanian.

Pada kesempatan terpisah Komisi I yang bermitra dengan TNI justru menilai sebaliknya. Ketua Komisi I Fraksi PKS Mahfudz Sidiq mengatakan peran dalam menjadi penyuluh petani sudah keluar dari tugas pokok Babinsa. Sehingga peran ini tentu mengurangi fokus mereka dalam menjalankan tugas pokok yang utama.

“Babinsa lebih pada pemfungsian aparat TNI dalam membantu tugas-tugas Kamtibnas selain Bimas Polri,” ujar Mahfuz pada Gresnews.com, Minggu (18/1).

Mahfuz berpendapat penyuluh pertanian tentunya harus berasal dari mereka yang menguasai masalah pertanian. Misalnya lulusan fakultas atau sekolah tinggi pertanian. Sehingga kebijakan untuk menurunkan Babinsa seharusnya perlu ditinjau ulang karena tidak relevan. Saat ditanya program ini merupakan cara agar Babinsa yang ditempatkan dilevel desa bisa berbaur dengan masyarakat, menurutnya hal ini bukan menjadi alasan.

Ia mencontohkan ada Komando Rayon Militer (Koramil) yang biasanya memiliki program bakti desa. Sehingga program bakti desa tersebut juga bisa dikatakan membaurkan masyarakat dengan TNI. Sehingga pengerahan Babinsa di sektor pertanian tetap tidak relevan dijadikan alasan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan untuk mengerahkan 50.000 Babinsa dari TNI Angkatan Darat menjadi penyuluh pertanian. Kebijakan tersebut disosialisasikan langsung melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Andi mengatakan Indonesia saat ini kekurangan sebanyak 20.000 penyuluh pertanian.

“Kami bekerjasama, jangan ada ego sektoral,” ujar Andi di Jawa Tengah (15/1).

Sebelumnya Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Wuryanto menuturkan TNI AD dan kementerian pertanian telah menandatangani kerjasama untuk mengerahkan Babinsa ke sawah (7/1). Kerjasama tersebut memuat sejumlah kewenangan Babinsa misalnya penyuluhan pertanian, pendistribusian bibit, pupuk dan alat pertanian, serta membantu perbaikan waduk.

“Babinsa tidak mendapatkan uang tambahan dari itu, tugas itu menjadi bagian pengabdian pada masyarakat,” ujar Wuryanto (15/1).

.
50.000 Babinsa Masuk Sawah, Ini Tanggapan Serikat Petani

JAKARTA, KOMPAS.com – Serikat Petani Indonesia (SPI) mengapresiasi niat baik pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo melibatkan hampir 50.000 Babinsa “masuk sawah” demi mencapai swasembada pangan. Namun, SPI meminta pemerintah untuk lebih spesifik terkait fungsi kerja Babinsa tersebut di pertanian.

“Niatnya sudah bagus, tapi menurut kita (SPI) perlu lebih spesifik apa tugas 50.000 Babinsa itu,” ujar Ketua Umum SPI Hendry Saragih saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Menurut dia, semua stakeholader baik pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat yang terlibat langsung maupun tak langsung memiliki tanggung jawab atas pangan nasional. Tetapi harus tetap sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pengerahan 50.000 Babinsa sebagai penyuluh pertanian, menurut Henry harus dilakukan secara proporsional. Pasalnya, tidak semua Babinsa memiliki pengetahuan yang baik dalam sektor pertanian.

Sebenarnya kata Henry, apabila mengacu pada tugas dan fungsi, TNI AD kata dia bisa juga terlibat dalam sektor pertanian di luar produksi. Bagi dia, masalah krusial pertanian saat ini justru ada pada tahap distribusi.

“Yang lebih penting misalnya masuknya hasil pertanian impor yang ilegal, lalu praktik penimbunan pangan, dan manipulasi produk pertanian. Jadi bisa disitu,” kata dia.

Dia mencontohkan, para tentara di Venezuela membantu pertanian dengan melakukan penjagaan ketat diperbatasan negara tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencegah masuknya hasil pangan ilegal ke Venezuela.

Sementara itu di dalam negeri, tugas TNI AD juga bisa membantu Kepolisian untuk mencegah atau menindak para pelaku penyelundup pupuk subsidi ke luar negeri. “Itu yang lebih mendesak saat ini karena faktor krusial pertanian sekarang ada di distribusinya,” ucap Henry.

Sebelumnya, personel Babinsa TNI Angkatan Darat (AD) mendapatkan tugas baru untum turun ke sawah. Mereka dikerahkan membantu sosialisasi bidang pertanian kepada kelompok tani. Hal tersebut dilakukan untuk membantu mewujudkan ketahanan pangan 2018 mendatang.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Wuryanto mengatakan, TNI AD bekerja sama dengan Kementerian Pertanian telah menandatangani nota kesepahaman pada 7 Januari 2015 lalu. Melalui MoU itu, sekitar 50.000 personel Babinsa di Indonesia digerakkan membantu kelompok tani.

“Kerja sama meliputi penyuluhan pertanian, pendistribusian bibir, pupuk hingga peralatan pertanian. Selain itu membantu perbaikan wadukatau irigasi. Pokoknya Babinsa masuk ke sawah, kini,” ujar Wuryanto saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (15/1/2015) malam.

Pasca-penandatanganan MoU, Panglima Kodam di seluruh Indonesia akan melanjutkannya dengan kesepakatan bersama Kepala Dinas Pertanian di tingkat provinsi. Pangdam juga menggelar pendidikan dan pelatihan pertanian bagi para Babinsanya. Kemudian, para Babinsa berbaur dengan kelompok tani untuk pendampingan aktivitas pertanian.