Pemerintah Dukung Proyek Rumah TNI

JAKARTA – Panglima Komando Daerah Militer Jaya, Mayjen TNI Agus Sutomo, mengatakan kawasan Batalyon Siliwangi di Cililitan, Jakarta Timur, akan dibangun rumah susun untuk prajurit aktif karena lahan tersebut merupakan milik Kodam Jaya.

“Kita sudah menyiapkan rumah kontrakan yang biayanya ditanggung Kodam Jaya berupa uang kontrakan selama sebulan,” kata Pangdam Jaya di Jakarta, akhir pekan lalu. Pangdam mengatakan pemindahan dan angkutan ke rumah yang baru akan dibantu anggota TNI. Menurut Agus, sudah sepatutnya tanah milik Kodam maupun TNI diberikan kepada yang berhak, yakni prajurit TNI yang aktif mengingat TNI kekurangan lahan untuk rumah dinas bagi prajuritnya.

“Banyak prajurit Kodam Jaya yang rumahnya jauh, ngontrak pula. Mereka harus pergi pagi-pagi ke tempat kerjanya. Tak jarang juga ada yang mengalami kecelakaan. Maka dari itu kita sedang usahakan rumah dinas yang layak, yang dekat dengan Kodam agar memudahkan dan menyejahterakan para prajurit,” tuturnya.

Mantan Danjen Kopassus ini juga mengetahui tak banyak pensiunan TNI yang menempati rumah dinas di Cililitan tersebut. “Dari 400 orang warga, hanya 80 orang yang keluarga pensiunan, sisanya adalah warga sipil. Lagi pula rumah di situ akhirnya dijadikan usaha kontrakan. Jadi ingin kami tertibkan,” tutur Agus.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) telah mengajak jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk ikut membangun rumah swadaya masyarakat kurang mampu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). TNI AD diminta untuk menjadi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) untuk penyaluran program BSPS di seluruh wilayah Indonesia.

Keterlibatan TNI AD dalam program pembangunan perumahan bukanlah sesuatu hal yang baru sebab TNI AD memiliki pengalaman dan pengawasan yang cukup baik hingga ke daerah-daerah. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk perubahan yang dilaksanakan Kemenpera agar penyaluran BSPS ke masyarakat miskin bisa berjalan dengan baik.

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/

.
Pangdam Jaya: Hanya 80 Pensiunan dan 15 Perwira TNI di Kompleks Batalyon Siliwangi

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo mengatakan, penghuni Kompleks Batalyon Siliwangi, Cililitan, Jakarta Timur, tidak lagi didominasi oleh perwira TNI dan keluarganya. Menurut dia, justru warga sipil yang banyak menempati rumah-rumah yang semestinya ditempati sebagai rumah dinas para anak buahnya.

Agus mengatakan, dari sekitar 400 penghuni kompleks, hanya 80 orang yang merupakan pensiunan TNI dan 15 perwira aktif.

“Selebihnya masyarakat sipil yang tidak punya hak dan surat izin,” ujar Agus di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Oleh karena itu, petugas Kodam Jaya melakukan penertiban di Kompleks Batalyon Siliwangi dan melakukan pengosongan. Rencananya, Kodam Jaya akan membangun kompleks tersebut menjadi rumah susun dengan delapan tingkat sebagai hunian para perwira aktif dan pensiunan TNI. (Baca: Pangdam Jaya Sebut Warga yang Kena Penertiban Dapat Kontrakan Gratis)

“Bagi pemilik yang punya surat keterangan pensiunan, nanti akan kita fasilitasi tinggal di Kodam,” kata Agus. (Baca: Pangdam Jaya: Kompleks Batalyon Siliwangi Berubah Fungsi Jadi Sarang Maksiat)

Agar para penghuni kooperatif, kata Agus, petugas melakukan pendekatan kepada warga kompleks dengan memberikan sembako. Permintaan untuk segera pindah pun diakuinya dilakukan secara baik-baik.

“Tapi, warga di sana menolak terlalu keras, padahal kita habis kegiatan sosial,” ujar Agus.

Agus menambahkan, penertiban dilakukan dalam tiga tahap yang dimulai pada siang hari ini. Sementara itu, penertiban kedua dan ketiga akan dilakukan sebulan setelahnya.

“Diharapkan tiga kali penertiban sudah selesai. Biar segera dilakukan pembangunan rusun,” kata Agus.

.
Pangdam Jaya: Kompleks Batalyon Siliwangi Berubah Fungsi Jadi Sarang Maksiat

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo mengatakan, para penghuni Kompleks Batalyon Siliwangi di Cililitan, Jakarta Timur, menyalahgunakan kompleks tersebut untuk melakukan aktivitas melawan hukum. Ia mengatakan, banyak penghuninya yang berjudi dan berpesta minuman keras.

“Tenyata, tempat itu tiada hari tanpa judi dan miras. Berarti sudah berubah fungsi kompleks TNI jadi sarang maksiat karena penghuni sudah tidak tertib,” ujar Agus di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Bahkan, kata Agus, kompleks tersebut dijadikan salah satu tempat transaksi narkoba. Oleh karena itu, lanjut dia, tanggal 19 Desember 2014, Kodam Jaya bersama Polda Metro dan Polres Jakarta Timur melakukan penyisiran di kompleks tersebut.

“Ternyata, ada orang nyabu, judi, dan mabuk. Dijaring sembilan orang,” kata Agus.

Dalam tangkap tangan tersebut, turut disita 15 paket putau, 1 paket sabu, ganja, dan sejumlah minuman keras oplosan. Agus mengatakan, sembilan orang tersebut langsung diamankan di Polres Jakarta Timur.

Agus mengatakan, mayoritas penghuni Kompleks Batalyon Siliwangi merupakan masyarakat sipil sehingga fungsi kompleks TNI itu pun teralihkan. Selain dijadikan tempat berjudi dan narkoba, beberapa rumah di kompleks itu dikontrakkan.

“Orang sipil merasa nempatin di situ, disekat-sekat lagi, dikontrakkan. Kita kalau masuk ke sana jalan saja susah,” ujar dia.

Sebelumnya, warga berkumpul di jalan masuk permukiman yang berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika untuk memprotes penertiban. Kuasa hukum warga, Martin Walewangko, mengatakan, pengakuan hak milik lahan tersebut dilakukan sepihak oleh pihak Kodam Jaya. [Baca: Protes Penertiban, Warga Kompleks Batalyon Siliwangi Blokade Jalan]

“Warga sudah menempati lahan ini dari tahun 1948, ada 1.500 warga di sini. Pak Jokowi pun saat menjadi gubernur berjanji akan membuatkan sertifikat warga di sini. Tetapi, ini kok malahan digusur,” kata Martin. Padahal, lanjutnya, lahan itu ditempati oleh para anak cucu pejuang.

“Tanah ini tanah garapan, apalagi, di dalamnya 33 titik kompleks Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodam Jaya, lahan kami ini tidak termasuk,” katanya.