Jokowi: AS Jangan Berlebihan Soal Peringatan Keamanan

VIVAnews – Presiden Joko Widodo menilai kebijakan mengeluarkan travel warning oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Australia ke Indonesia, terlalu berlebihan. Menurutnya, tidak ada informasi yang masuk berkaitan dengan keamanan.
“Saya tidak mendapatkan informasi apa-apa mengenai keamanan. Artinya kita aman-aman saja. Ya, jangan berlebihan,” kata Presiden Jokowi usai santap siang di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 8 Januari 2015.

Saat disinggung apakah akan mengirimkan surat ke pemerintah kedua negara itu, Jokowi hanya mengulangi pernyataannya bahwa Indonesia aman.

Sebelumnya, AS yang mengeluarkan peringatan keamanan ke warganya, untuk mewaspadai ancaman teroris di Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman, mengatakan bahwa tidak ada laporan ancaman keamanan. Walau dia mengakui, antisipasi selalu dilakukan pihak keamanan.

Beberapa hari setelah AS, Inggris dan Australia mengeluarkan pengumuman serupa kepada warganya yang ada di Indonesia atau yang hendak ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhi juga sudah membantahnya.

“Itu dia (Australia) ngadopsi dari Amerika, Amerika mengatakan begitu dia ikut aja,” kata Tedjo, di Istana Negara Jakarta, Rabu 7 Januari 2015.

Menteri Tedjo mengatakan, belum ada laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) maupun dari kepolisin.

“Artinya bukan berarti kita menafikan tidak ada tapi harus lebih waspada. Saya minta ke Polri, BIN, TNI, lebih waspada,” kata Tedjo.

Walau pihak keamanan belum melihat indikasi ancaman teroris, namun Menteri Tedjo memastikan akan tetap waspada.

Dia juga mengaku, tidak ada himbauan khusus dari pemerintah Indonesia kepada warga asing yang ada di Indonesia.

“Enggak, tidak ada. Kalau tidak ada (ancaman teroris) masak saya harus memberikan hati-hati,” katanya.

Departemen Luar Negeri Australia mengaku menerima informasi, teroris sedang merencanakan serangan di Indonesia.

Dengan informasi itu, Pemerintah Australia meminta warganya yang sedang berada di Indonesia untuk mengikuti informasi dari pemerintahh yang bersumber dari intelijen perihal protensi serangan teroris.

Peringatan oleh Australia ini, dikeluarkan setelaah Kedutaan Besar Amerika Serikat merilis peringatan keamanan. Kedubes AS mengingatkan warganya terhadap potensi ancaman itu, termasuk bank-bank dan hotel-hotel terkait dengan AS yang ada di Surbaya.

.
Australia Keluarkan Travel Warning, Jokowi: Kita Aman-aman Saja

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara mengenai terbitnya travel warning dari Amerika Serikat dan travel advice Australia. Jokowi meminta kedua negara untuk tidak terlampau berlebihan melihat keamanan Indonesia.

Karena sejauh ini, tegas Jokowi, Indonesia aman dan kondusif. Sehingga tidak ada perlu ada kekhawatiran yang berlebihan atas keamanan di Indonesia.

“Saya tidak dapat informasi apa-apa soal keamanan. Artinya kita aman-aman saja, jangan berlebihan. saya sampaikan jangan berlebihan,” ujar Jokowi usai bersantap siang bersama Wartawan di bilangan Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman menjamin Indonesia dalam status aman dan tidak ada ancaman keamanan.
Untuk itu, kapolri menjamin warga negara Amerika Serikat maupun Australia tidak perlu khawatir untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya Surabaya, Jawa Timur.

.
Jokowi Minta LDII Bantu Perangi Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore tadi melakukan pertemuan dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kantor Presiden, Kamis (8/1). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta LDII membantu pemerintah memerangi terorisme.

Ketua Umum LDII Abdullah Syam mengatakan, presiden berpesan agar ormas Islam seperti LDII melakukan pendekataan keagamaan pada masyarakat agar paham liberal tidak berkembang. Salah satu caranya melalui jalur pendidikan.

“Tadi disampaikan pak presiden, LDII bertugas memberikan pendidikan deradikalisasi,” ujar Syam, usai pertemuan.

Syam menambahkan, para ulama juga bertugas memupuk keurukunan antar umat beragama di lingkungan masyarakat. Hal ini agar tak ada pandangan yang menganggap orang dengan pandangan yang berbeda dengan dirinya adalah musuh. Pandangan seperti itulah yang kemudian menjadi cikal bakal terorisme.

“LDII sangat toleran terhadap kemajemukan yang ada. Kemajemukan ini kita rakit menjadi suatu kekuatan,” kata Syam.

Dia mengatakan, dalam melakukan tugas deradikalisasi tersebut, LDII juga telah bekerjasama dengan ormas-ormas Islam lain, salah satunya Nahdlatul Ulama (NU).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah melakukan pendekatan keagamaan untuk melakukan deradikalisasi paham-paham liberal seperti ISIS yang belakangan banyak berkembang.

Jokowi mengaku, tiap kali bertemu dengan pimpinan negara-negara dunia, ia selalu menyampaikan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan keagamaan dan kultural untuk mencegah terorisme. Bukan dengan pendekatan keamanan seperti yang sudah dilakukan negara lain.

.
Jokowi ingin peringatan Konferensi Asia Afrika berjalan lancar

Merdeka.com – Presiden Joko Widodo pagi ini menggelar rapat terbatas di Kantornya bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Ratas kali ini membahas persiapan Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat.

“Kami tahu ini adalah sebuah momentum yang sangat baik bagi negara kita untuk kembali mengingatkan kepada dunia bahwa kita mempunyai peran yang sangat besar pada saat itu,” ujar Jokowi membuka Ratas pagi ini, Jumat (9/1).

Jokowi mengatakan dengan peringatan ini ingin mengangkat ingatan kembali pada sejarah Konferensi Tingkat Tinggi yang dihadiri sejumlah negara Asia dan Afrika. Jokowi mengingatkan segala hal persiapan segera diselesaikan sebaik-baiknya.

“Segala persiapan, akomodasi, logistik, pengamanan protokol, kesehatan, harus disiapkan. Karena praktis waktunya tinggal 3 bulan lagi,” ujarnya.

Jokowi mempersilakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk pertama kali menyampaikan rencana dan organisasi persiapan acara tersebut. Selanjutnya rapat tertutup.

Diketahui, waktu itu KAA diadakan pada 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Tujuan diselenggarakan ini mempromosikan kerja sama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

Ada 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini merefleksikan, salah satunya, apa yang mereka anggap sebagai penolakan kekuatan-kekuatan Barat karena saat iu keputusan memengaruhi Asia pada masa Perang Dingin.

.
Ahok dan Jokowi gelar pertemuan di Istana

Merdeka.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya sekitar tiga puluh menit berada di Balai Kota. Sebab Ahok akan segera menuju Istana Negara melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ahok yang akan segera menemui Jokowi hanya tersenyum saat ditanyai tujuan pertemuan mereka. Namun Ahok berkelakar akan membahas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) non-blok. “Bahas ngapain ya, KTT non blok itu,” ungkapnya dan masuk ke dalam mobil, Jumat (9/1).

Berdasarkan agenda Gubernur DKI Jakarta yang ada di situs resmi milik Pemprov DKI Jakarta, Ahok pada pukul 08.30 WIB akan menuju Istana Negara. Sedangkan berdasarkan agenda dari Biro Pers Istana menyebutkan, Jokowi akan melakukan rapat terbatas pada pukul 09.00 WIB.

.
Jokowi Beri Arahan Dirut BPJS Soal Regulasi Jaminan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya beserta jajaran direksi lainnya. Dalam pertemuan hari ini, Jokowi meminta BPJS Ketenagakerjaan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Indonesia.

Selain itu, pada pertemuan kali ini, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan terkait kesiapan institusi dan regulasi sebelum memulai operasi secara penuh pada 1 Juli 2015.

“Dalam kontek regulasi masih ada regulasi yang harus segera diselesaikan semester pertama 2015 ini menyangkut regulasi jaminan sosial dan juga regulasi program jaminan pensiun,” ucap dia di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Elvyn menambahkan, Presiden Jokowi juga memberikan arahan bahwa, peraturan pemerintah untuk segera diselesaikan untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait.

“Di luar konteks kesiapan BPJS, kami juga mendapat arahan dari Presiden, bahwa BPJS Ketenagakerjaan bisa membantu kesejahteraan pekerja dengan turut serta menyediakan perumahan bagi pekerja khususnya yang tidak mampu dalam bentuk Landed House maupun rumah vertical untuk dimiliki,” papar Elvyn.

Menurut Elvyn, Presiden Jokowi pun mendukung implementasi BPJS Ketenagakerjaan ini untuk dapat diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia yang dapat bekerja sama dengan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian tenaga kerja dan Kementerian PUPR.

“Di luar itu juga pak Presiden mengarahkan kepada kami untuk berupaya untuk bisa menjangkau pekerja yang berada di sektor informal di dalam hal ini adalah pekerja seperti pedagang kaki lima,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan menjangkau kepada pekerja yang tidak memiliki pemberi pekerja agar dapat menjadi peserta. “Kami tentu akan menyiapkan segala sesuatu untuk juga bisa menjadikan para pekerja bukan penerima upah atau disebut pekerja informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia.

Lanjut dirinya mengatakan, kategori pekerja yang bisa mendapatkan fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta.

“Pekerja yang penghasilannya di bawah Rp5 juta itu yang menjadi prioritas untuk mendapat akses terhadap perumahan yang akan dibangun BPJS Ketenagakerjaan yang akan bekerjasama dengan developer,” tukasnya.

Sumber : okezone.com

.
Jokowi Larang PLN Naikkan TDL Hingga Tiga Bulan ke Depan

JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan tak akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) hingga tiga bulan mendatang.

Keputusan tersebut sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda kenaikan TDL.

Pasalnya, masyarakat cukup cukup terbebani dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

“Untuk sementara belum naik dulu dalam tiga bulan ke depan. Ada instruksi dari Presiden untuk tahan dulu, karena masyarakat sudah dibebani naik BBM,” ujar Direktur Utama PLN, Sofyan Basir saat ditemui di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (8/1).

Di samping itu penundaan TDL ini juga disebabkan karena menurunnya harga minyak dunia. “Malah, tarif masyarakat tidak kita naikkan dan tarif industri akan kita turunkan,” imbuhnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, perseroan akan segera menginformasikan penundaan kenaikan TDL kepada Menteri ESDM, Sudirman Said.

“Kita akan informasikan ke Menteri ESDM. Kita juga akan lakukan efisiensi ke dalam (PLN),” kata mantan Dirut BRI ini.

Sumber : http://www.jpnn.com/

.
Komisi III DPR Harap Jokowi Pilih Calon Kapolri yang Tepat

VIVAnews – Anggota Komisi III DPR Putu Sudiartana berharap Presiden Joko Widodo memilih calon Kapolri yang tepat. Hal itu disampaikan politisi Partai Demokrat ini menanggapi wacana pergantian Kapolri yang saat ini diemban Jenderal Sutarman.

“Itu kewenangan Presiden bilamana Kapolri mau diganti, mau kapan saja itu hak prerogatif Presiden. Terpenting Presiden harus benar-benar mencari gantinya yang lebih baik dalam memajukan kepolisian,” kata Putu saat dihubungi, Rabu 7 Januari 2015.

Menurut dia, calon Kapolri harus mampu meningkatkan profesionalisme kepolisian, dan mempertahankan indenpendensi Polri. Kapolri baru harus memberikan citra yang lebih baik dimasyarakat, seperti tidak terjadinya bentrokan antara pihak kepolisian dan TNI beberapa waktu lalu.

“Dan yang lebih terpenting lagi pemilihan calon Kapolri jangan sampai ada kepentingan politik penguasa,” ujarnya.

Kapolri harus bisa I Putu menunjukkan bahwa polisi itu mengayomi dan melayani masyarakat. Harus mampu pula menjadikan kepolisian menjadi lebih baik dari pemimpin sebelumnya.

“Dan yang paling diperhatikan yakni mengubah mental perilaku polisi,” kata anggota DPR Dapil Bali itu.

Menurut Putu kecenderungan selama ini, anggota polisi selalu mencari kesalahan orang, seperti menilang di jalan dan stigma negatif lain harus diubah.

“Seperi halnya keberpihakan polisi terhadap pengusaha atau justru menjadi beking. Yang lainnya harus ada reward and punishment terhadap anggota kepolisian untuk mencapai jenjang yang lebih baik,” ujarnya.