TRANSLATE

Di Solo, Menhan Coba Bumikan Pancasila

Selasa, 9 Februari 2016

Di Solo, Menhan Coba Bumikan Pancasila

Metrotvnews.com, Solo: Sebagai upaya menanamkan Pancasila di tingkat bawah, organisasi Pergerakan Kebangsaan membentuk Institut Kepemimpinan Pancasila (IKP). Menteri Pertahanan Ryamirzad Ryacudu dipercaya meresmikan IKP di Kota Solo, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut Menhan memberikan paparan bertema “Perdamaian sebagai Paradigma Pertahanan Indonesia Menghadapi Pergeseran Geopolitik Global”. “Saya sudah sepuluh tahun dengan oganisasi pergerakan kebangsaan ini, ke mana-mana untuk membasiskan Pancasila di tingkat bawah,” kata Ryamirzad, Sabtu (6/2/2016).

Pancasila, imbuh Menhan, menjadi cita-cita moral bangsa yang mengikat secara perseorangan sebagai warga negara maupun secara kesatuan. “Sudah sepatutnya nilai-nilai Pancasila tertanam di diri masing-masing orang,” ujarnya.

Pemimpin Nasional Pergerakan Kebangsaan, Soedaryanto, mengungkapkan akan membuka semacam kursus dengan periode waktu tertentu. “Target kami memberikan pendidikan kepada generasi muda untuk memahami situasi bangsa serta bagaimana menghadapinya,” ujar dia.

Soedaryanto menargetkan dalam satu bulan mampu menelurkan dua angkatan, dalam setahun paling tidak ditargetkan sebanyak 24 angkatan mengikuti kursus ini. Kota Solo menjadi kota pertama pembentukan kader IKP. Setelahnya, hal yang sama juga akan dilakukan di Jawa Timur.

“Kami harapkan mereka yang telah menempuh pendidikan ini akan lebih siap menghadapi zaman baru dengan berbagai implikasinya,” kata Soedaryanto.

.
Menhan Akan Resmikan Institut Kepemimpinan Pancasila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ?Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu dipastikan hadir dalam peresmian Institut Kepemimpinan Pancasila (IKP) di Hotel Novotel Solo, Jawa Tengah, Sabtu (6/2/2016).

Demikian disampaikan Pemimpin Nasional Pergerakan Kebangsaan, Soedaryanto.

“Kehadiran Bapak Ryamizard Ryacudu selain untuk meresmikan (IKP), juga sebagai keynote speech dengan tema ‘Perdamaian sebagai Paradigma Pertahanan Indonesia Menghadapi Pergeseran Geopolitik Global’,” kata Soedaryanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2/2016).

Pendirian IKP, kata Soedaryanto, dilatarbelakangi oleh dua persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menyongsong zaman baru.

Persoalan itu yakni ketidaksadaran masyarakat bahwa dunia sedang berproses menuju zaman baru dan gambar institusional yang akan lahir pada zaman baru itu sendiri masih samar.

“Kami secara khusus menyiapkan kader-kader bangsa dalam menghadapi zaman baru,” ujarnya.

Dijelaskan, Solo menjadi kota pertama di Indonesia untuk pembukaan kader IKP angkatan pertama.

Setelah di Solo rencana juga akan dilakukan pembukaan di Jawa Timur yang ditargetkan hingga 24 angkatan.

“Mereka (kader) akan diberikan kursus-kursus tentang zaman baru dengan berbagai implikasinya, dan membangun komunikasi untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi zaman baru,” katannya.

.
Ini Reaksi Menhan soal Kapal Selam AS Melintas di Perbatasan

SOLO – Kapal selam milik Amerika Serikat UUS Tucson yang dikawal Kapal Perang RSS Stalwart mendekati perbatasan Indonesia di Selat Malaka, Rabu 3 Februari 2016. Kapal selam yang membawa rudal hulu nuklir itu, langsung dikawal oleh Heli Bolcow milik TNI AL agar tak masuk perairan Indonesia.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengapresiasi TNI AL yang sudah bisa mendeteksi keberadaan kapal selam milik Negara Adidaya tersebut.

Hanya saja, kapal selam itu tak seluruhnya berada di laut terotorial Indonesia. Namun berada di perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Maka penanganannya tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

“Itukan daerah perbatasan dengan Singapura. Kami tidak bisa sendirian menanganinya. Makanya kami berkoordinasilah dengan pemerintah Singapura,” ujar Menhan saat meresmikan Institut Kepemimpinan Pancasila, di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (6/2/2016).

Alasan Indonesia tidak melayangkan nota protes kepada Amerika saat kapal selam yang mengangkut nuklir tersebut melintas, dikarenakan Amerika tidak memiliki tujuan untuk masuk perairan Indonesia.

Namun bila kapal selam tersebut terbukti sengaja memasuki perairan kedaulatan Indonesia, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri akan melayangkan nota protes.

“Kita harus waspada itu perlu, tapi kalau curiga terlalu berlebihan itu tidak bagus. Dalam masuknya kapal selama Amerika ini kami tidak kecolongan. Masak kecolongan melulu,” terangnya.

Untuk itu dia mengajak seluruh lapisan masyarakat perlunya memupuk perdamaian. Dan menghilangkan rasa curiga terlalu berlebihan.

“Benak kita itu harus penuh kedamaian penuh pertemanan. Kalau curiga terus nanti permusuhan terus. Kalau misalnya terbukti kita tanyakan kenapa dia (Amerika) masuk ke negara kita. Itu urusan Menlu,” pungkasnya.

Menhan Sesalkan Pembiaran Pemkab Bangka atas Pengusiran Jemaah Ahmadiyah

SOLO – Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Purn TNI Ryamizard Ryacudu menyesalkan adanya kesan pembiaran dari pemerintah setempat saat warganya mengusir salah satu kelompok masyarakat yang dianggap menyimpang. Ini seperti pengusiran terhadap jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kecamatan Srimenanti, Sungailiat, Bangka Belitung.

Seharusnya, sebagai wakil negara, Menhan mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka tidak ikut terbawa emosi warganya dengan membiarkan penganut ajaran yang dianggap menyimpang itu diusir. Justru sebaliknya, pemerintah daerah harus mengayomi warganya, kecuali bila kelompok tersebut jelas-jelas bertentangan dengan negara.

Untuk itu, Ryamizard mengharapkan kasus di Bangka jadi kasus yang terakhir. Ke depannya, ia berharap tidak ada lagi pengusiran-pengusiran paksa oleh masyarakat terhadap kelompok tertentu.

Hal itu karena yang berhak menentukan manusia itu salah atau benar bukan sesama manusia, yang berhak adalah sang pencipta.

“Sebetulnya, seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Sudah terlalu banyak pengusiran berujung bentrok di antara masyarakat, seperti ada Syiah, Sunni, kita satuin saja di negara. Bukankah di Islam ada lakum dinukum waliyadin. Kamu-kamu, saya-saya, sudah itu sajalah yang menentukan salah dan benar itu kan Tuhan,” ujar Menhan usai meresmikan Institut Kepemimpinan Pancasila, di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (6/2/2016).

Menurutnya, apa yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu ancaman modern. Hal itu karena ancaman modern tersebut justru paling berbahaya dibandingkan ancaman bersenjata.

Karena itu, adanya persatuan di masyarakat berpegang teguh terhadap Pancasila sangat dibutuhkan.

“Ancaman modern ini sangat berbahaya dibandingkan ancaman bersenjata karena ancaman modern ini bentuknya tidak nyata. Untuk itu, kita harus berpedoman pada Pancasila agar persatuan terjaga. Satu hati dan satu jiwa untuk Indonesia pun terjaga,” ucapnya.

Salah satunya melalui bela negara. Ryamizard memastikan bila program bela negara terus berjalan. Bahkan, ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah pun mendukung penuh adanya bela negara dengan dibuktikan melalui MoU.

“Terus berjalan karena bela negara ini untuk kepentingan dan keutuhan serta persatuan negara,” ujarnya.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2016/02/06/337

.
Menhan Sebut Brigade PETA Berafiliasi dengan ISIS

SOLO, JITUNEWS.COM – Organisasi Masyarakat Pembela Tanah Air (PETA) bentukan mantan perwira TNI, Mayor Infanteri (Purn) Muhammad Saleh dinilai tidak mencerminkan organisasi yang berasaskan Pancasila lantaran berafiliasi dengan ISIS.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu seusai meresmikan Institut Kepemimpinan Pancasila (IKP) di Hotel Novotel Solo, Jawa Tengah, Sabtu (6/2).

“Kenapa tidak sesuai asas Pancasila, karena pendirian (Ormas PETA) dilakukan atas dasar kekecewaan,” ucap Menhan.

Keberadaan Ormas PETA bukannya memberikan rasa aman, dan nyaman, justru meresahkan masyarakat. Pasalnya, keberadaannya dinilai berafilisasi dengan organisasi teroris Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Kalau seperti itu namanya salah jalan. Harusnya ya diadukan ke instansi berwenang kalau merasa kecewa. Bukannya malah membuat organisasi melenceng dengan mengatasnamakan membela pribumi,” ungkapnya.

Sebagai salah satu upaya untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan, Menhan mengaku negara akan memberikan pembinaan kepada Ormas yang dinilai melenceng. Tidak hanya itu Ormas PETA, namun beberapa organisasi yang dinilai melenceng juga akan dibina. Seperti organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) beberapa waktu lalu.

Seperti diberitakan, diduga Muhammad Saleh yang merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) angkatan tahun 1999 keluar dari TNI lantaran tidak sabar ingin mendapuk kursi Panglima TNI. Setelah keluar, Ia kemudian mendirikan Ormas PETA.

PETA adalah suatu wadah bentukkan beberapa organisasi antara lain, Liga Muslim Indonesia (LMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Komite Integritas Anak Bangsa (KIRAB), Forum Muhammadiyah 1912 dan Komite Revolusi Agraria (KRA).

Penulis : Labib Zamani (KR)
Editor : Vicky Anggriawan




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia