Menhan: Tentara itu Disuruh Mati Saja Siap, Masa Dimutasi Nolak
Jumat, 22 Desember 2017JawaPos.com – Keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menganulir rotasi jabatan 16 perwira tinggi (Pati) TNI, menuai komentar Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.
Ryamizard mengatakan, sebetulnya tidak ada pelanggaran dari keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menganulir rotasi jabatan 16 perwira tinggi (Pati) TNI.
”Tidak ada masalah. Kenapa harus masalah. Karena tentara tahan banting. Itu hal biasa. Tentara itu disuruh mati saja siap, masa dimutasi nolak. Itu namanya bukan tentara,“ ujar Ryamizard di Jakarta, Rabu (20/12).
Ryamizard menilai, langkah Marsekal Hadi menganulir keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo adalah kewenangan sebagai Panglima TNI yang baru.
“Rotasi jabatan sudah merupakan kewenangan Panglima TNI,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ryamizard menambahkan, hubungan antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan TNI harus terjalin dengan baik.
“Namanya Kemenhan mengurus pertahanan negara, ini saya yang mendesain pertahanan. Setelah saya buat, yang laksanakan TNI. Artinya TNI itu alat negara di bidang pertahanan, saya adalah Menteri Pertahanan, jelas tegasnya.
Diketahui sebelumnya, Marsekal Hadi Tjahjanto sudah menjelaskan, alasannya menganulir rotasi jabatan 16 Pati. Dia menyebut langkah tersebut merupakan sebuah amanah sebagai panglima TNI.
“Pertama adalah saya harus mengamanahkan tugas sebagai Panglima TNI. Untuk itu saya selalu mengevaluasi secara terus menerus berkesinambungan terhadap sumber daya manusia TNI. Untuk memenuhi organisasi di TNI ini dan menghadapi tugas-tugas ke depan yang semakin kompleks,” ujar Hadi, Rabu (20/12).
Selain itu menurut Marsekal Hadi, pengisian jabatan di TNI harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan profesionalitas. Dia menyebut pengisian jabatan-jabatan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, didasarkan pada profesionalitas dan manned sistem.
Keputusan pembatalan pengangkatan dan pemberhentian sejumlah pati oleh Hadi itu tertuang dalam telegram Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.
Telegram tersebut dikeluarkan serta ditandatangani oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tertanggal Selasa, 19 Desember 2017.
Karena itu, dengan adanya keputusan tersebut, maka keenambelas pati itu tidak jadi menduduki jabatan yang telah diberikan sebelumnya.
Berikut 16 nama pati tersebut:
1. Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun dini)
2. Mayjen TNI Sudirman dari Asops Kasad menjadi Pangkostrad
3. Mayjen TNI AM Putranto, dari Pangdam II/Swj menjadi Asops Kasad
4. Mayjen TNI Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam II/Sriwijaya
5. Brigjen TNI Heri Wiranto, dari Waaspers Panglima TNI menjadi Aspers Kasad
6. Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Kasad menjadi Waaspers Panglima TNI
7. Kolonel Inf Agus Setiawan dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waaspers Kasad
8. Mayjen TNI Agung Risdhianto, dari Dankodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasad
9. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono dari Dankormar menjadi Dankodiklat TNI
10. Brigjen TNI (Mar) Hasanudin dari Kas Kormar menjadi Dankormar
11. Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dari Danpasmar II Kormar menjadi Kas Komar
12. Kolonel Mar Edi Juardi dari Asops Kormar menjadi Danpasmar II Kormar
13. Brigjen TNI Edison Simanjuntak dari Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI
14. Brigjen TNI Herawan Adji dari Dir F Bais TNI menjadi Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI
15. Kolonel Kav Steverly Christmas P dari Pa Sahli Tk II Poldagri Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI menjadi Dir F Bais TNI
16. Kolonel Inf Syafruddin dari Paban IV/Ops Sops TNI menjadi Pa Sahli Tk II Poldagri Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI.
.
Panglima TNI dari AU, Menhan: Presiden Minta Tetap Kompak
Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sempat berdialog dengan Presiden Jokowi mengenai Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang berasal dari Angkatan Udara. Dia mengatakan, Jokowi sempat berpesan untuk tetap menjaga kekompakan.
“Saya tanya Presiden, dia bilang negara dipantau terus, karena Panglima kan Angkatan Udara, yang banyak masalah kan situasi di darat, kalau di darat sangat berubah cepat,” kata Ryamizard di Gedung Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
“Jadi presiden juga minta jaga kekompakan berikutnya adalah menjaga hubungan Kementerian Pertahanan dengan tentara itu jelas sudah saya sampaikan itu,” lanjutnya.
Ryamizard memaparkan hubungan antara Kemenhan dengan TNI harus terjalin dengan baik. Sebab, peran Kemenhan dengan tentara sangat penting untuk menjaga situasi negara.
“Jadi begini, namanya Kemenhan mengurus pertahanan negara, ini saya yang mendesain pertahanan, bagaiman mendesain itu? Saya melihat ancaman, bahwa ancaman militer itu, desain pertahanan begitu. Setelah saya buat, yang laksanakan TNI, artinya TNI itu alat negara di bidang pertahanan, saya adalah Menteri Pertahanan, jelas,” ujarnya.
Marsekal Hadi Tjahjanto resmi dilantik oleh Jokowi menjadi Panglima TNI pada Jumat (8/12) lalu. Saat itu, dia mengatakan akan melanjutkan program yang dibuat Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo.
“Apa yang sudah direncanakan oleh Jenderal Gatot adalah sinkronisasi kekuatan terhadap pembangunan nasional, sehingga ada lima program prioritas, yakni pembangunan di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Selaru akan saya lanjutkan,” kata Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12).
Menhan Minta Eks KSAU Penuhi Panggilan KPK Terkait AW 101
Jakarta – Mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna belum memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pun meminta Agus kooperatif.
“Saya rasa ya datangi saja, kan ada kuasa hukum. Jelaskan,” katanya di gedung Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
Ryamizard juga optimistis kasus tersebut bisa selesai, meski dia belum melihat adanya kerugian negara dari dugaan korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101.
“Ya selesaikan. Kan belum tentu salah. Masalah kekeliruan administrasi benar, yang masalah beli-beli itu saya belum lihat uangnya,” jelasnya.
Sebelumnya, mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus kembali sudah dua kali menunda pemeriksaan KPK. Pada panggilan pemeriksaan KPK, Senin (27/11), dia tidak hadir dengan alasan berangkat ke Tanah Suci.
Pada panggilan kedua, Agus juga berhalangan datang. Alasannya masih sama, yakni belum bertolak dari Tanah Suci.
“Klien kami belum bisa hadir karena masih melakukan ibadah umrah. Tapi nanti kalau beliau sudah kembali, kami akan konfirmasi kembali. Tentu nanti kalau beliau sudah ada di Indonesia, kami akan sampaikan pada penyidik untuk penuhi panggilan KPK,” ucap pengacaranya, Pahrozi, di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/12).
Sumber: https://news.detik.com/
.
Panglima TNI Anulir Keputusan Jenderal Gatot, Ini Komentar Menhan
JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat bicara terkait keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menganulir rotasi jabatan 16 perwira tinggi (Pati) TNI.
“Tidak ada masalah. Tentara jangan ada masalah. Kalau ada masalah bukan tentara itu. Karena tentara tahan banting. Itu hal biasa,” ujar Ryamizard saat berbincang dengan wartawan di sebuah restoran di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
Ryamizard memastikan, tidak ada pelanggaran dari Marsekal Hadi saat menganulir keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo, karena kewenangan rotasi jabatan tersebut sudah merupakan kewenangan Panglima TNI yang baru. Dia juga menambahkan, hubungan antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan TNI harus terjalin dengan baik.
“Namanya Kemenhan mengurus pertahanan negara, ini saya yang mendesain pertahanan, bagaimana mendesain itu? Saya melihat ancaman, bahwa ancaman militer itu, desain pertahanan begitu. Setelah saya buat, yang laksanakan TNI. Artinya TNI itu alat negara di bidang pertahanan, saya adalah Menteri Pertahanan, jelas,” tegasnya.
Sekadar informasi, Panglima TNI sebelumnya Jenderal Gatot Nurmantyo memutasi 85 Pati TNI, termasuk 32 orang di antaranya Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun dini). Jabatan Pangkostrad diisi Mayjen TNI Sudirman yang semula menjabat Asops KSAD.
Mayjen TNI AM Putranto dimutasi dari Pangdam II/Sriwijaya menjadi Asops KSAD. Kemudian, Mayjen TNI Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam II/Sriwijaya.
Dankomar Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono dimutasi menjadi Dankodiklat TNI, Brigjen TNI (Mar) Hasanudin dari Kas Kormar menjadi Dankormar, Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dari Danpasmar II Kormar menjadi Kas Komar, dan Kolonel Mar Edi Juardi dari Asops Kormar menjadi Danpasmar II Kormar.
Sumber: https://nasional.sindonews.com/