Menkeu Turunkan Alokasi Anggaran Pertahanan RI

VIVA.co.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memutuskan untuk menurunkan alokasi anggaran pertahanan dan ketertiban keamanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.

“Belanja tahun depan untuk mengantisipasi Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Untuk penyelenggaraan Pilkada tahun depan, kami perlu siapkan anggaran yang memadai,” kata Ani, sapaan akrab Sri, di Jakarta, Rabu malam, 16 Agustus 2017.

Alokasi anggaran ketertiban dan keamanan dalam RAPBN 2018 dipatok sebesar Rp113 triliun, lebih rendah 19,1 persen dibandingkan proyeksi realisasi tahun 2017 yang mencapai Rp139 triliun.

Menkeu memandang, alokasi tersebut masih mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban, keamanan, pembinaan hukum dan peradilan, serta kesiap-siagaan bencana, yang berkaitan dengan upaya pemerintah melindungi seluruh elemen masyarakat.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mematok alokasi anggaran pertahanan dalam RAPBN 2018 di angka Rp105,8 triliun, turun 11,8 persen dari proyeksi realisasi tahun 2017 yang mencapai Rp119,9 triliun.

Rendahnya alokasi tersebut, disebabkan tambahan alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan bahan bakar minyak dan pelumas.

Berdasarkan data Kemenkeu, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan tahun depan mencapai Rp105,7 triliun, lebih rendah dari proyeksi realisasi tahun ini yang mencapai Rp114,2 triliun.

Sementara itu, alokasi anggaran Kepolisian mencapai Rp77,8 triliun, lebih rendah dari proyeksi tahun ini yang mencapai Rp77,8 triliun.

.

NOTA KEUANGAN RAPBN 2018: Alokasi Modernisasi Alutsista Rendah

Bisnis.com, JAKARTA—Alokasi dana modernisasi alutsista dan non alutsista hanya mendapat porsi kurang dari 10% dari total anggaran Kementerian Pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018.

Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2018 yang diperoleh Bisnis, Selasa (15/8/2017) malam, total anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mencapai Rp105,72 triliun. Jika dihitung secara keseluruhan, maka total anggaran terkait modernisasi alutsista hanya menyentuh Rp10,06 triliun.

Dalam rinciannya, disebutkan program modernisasi alutsista, non alutsista serta sarana prasarana integratif mendapat alokasi Rp695,35 miliar. Sementara itu, program modernisasi alutsista dan non alutsista, sarana dan prasarana mitra darat mendapat Rp4,07 triliun.

Adapun program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana mitra laut memeroleh alokasi Rp3,32 triliun, sedangkan program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana mitra udara sebesar Rp4,96 triliun.

Alokasi dana terbesar diberikan untuk program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat yang mencapai Rp37,06 triliun. Pos terbesar kedua ditujukan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan dengan besaran Rp17,26 triliun.

Di sisi lain, pemerintah tengah mempersiapkan imbal dagang dengan Rusia. Sejumlah komoditas perkebunan dan kehutanan, seperti kopi, teh, karet, dan minyak kelapa sawit, akan dibarter dengan sebelas unit pesawat Sukhoi SU-35. Nilainya disebut mencapai US$600 juta.

Nota Keuangan RAPBN 2018 rencananya bakal dibacakan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan Parlemen pada siang ini, seusai sesi Pidato Kenegaraan tahunan, Rabu (16/8/2017).

.

Charles Honoris: Dana untuk Pos Perbatasan Harus Memadai

Jakarta– Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, pihaknya berkomitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Komitmen anggaran pertahanan dan TNI terus ditingkatkan hingga mendekati dua persen dari produk domestik bruto (PDB) di masa mendatang.

“Untuk anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI kita mengikuti komitmen yang ada telah disepakati di komisi I yakni mendekati dua persen PDB,” ujar Charles Honoris di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (16/8).

Peningkatan anggaran di Kemhan dan TNI juga tidak hanya untuk menambah alutista, tetapi juga untuk peningkatan anggaran intelijen. Sebab, fungsi intelijen sangat strategis untuk melindungi Indonesia dari berbagai ancaman.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, selama ini Komisi I tidak pernah menolak permintaan peningkatan kesejahteraan untuk prajurit TNI. Bahkan, Komisi I juga mendorong peningkatkan kesejahteraan purnawirawan TNI yang hingga saat ini banyak belum memiliki rumah tinggal sendiri.

“Jadi peningkatan kesejahteraan tidak hanya untuk anggota TNI tetapi juga pensiunan. Kita dorong agar mereka (pensiunan) punya rumah,” katanya.

Peningkatan anggaran untuk kesejahteraan prajurit dinilai sangat penting agar TNI semakin profesional dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Selain itu, peningkatan anggaran juga sangat penting terutama untuk pembangunan pos-pos perbatasan.

“Anggaran untuk membangun pos-pos perbatasan harus memadai karena fungsinya sangat vital dalam menjaga dan melindungi wilayah NKRI,” tandasnya.

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/