Indonesia dan Guinea-Bissau Sepakati Kerja Sama Pertahanan

Metrotvnews.com, Dakar: Duta Besar RI untuk Senegal merangkap Guinea Bissau Mansyur Pangeran menyatakan Indonesia dan Guinea-Bissau telah mencetak sejarah baru dengan adanya kesepakatan kerja sama di bidang pertahanan.

Babak baru tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah Letter of Intent (LoI) oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, dengan Menteri Pertahanan Guinea-Bissau, Eduardo Costa Sanha.

Kunjungan Menhan RI ke Guinea Bissau tanggal 7 Agustus 2017 tersebut, sekaligus menjadi sejarah baru bagi hubungan kedua negara dimana untuk pertama kalinya pejabat tinggi Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Guinea-Bissau sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada 12 Desember 1996.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Guinea-Bissau, Jenderal Umaro Sissoko Embalo, di kantor Perdana Menteri Guinea-Bissau. Dengan penandatanganan naskah LoI ini diharapkan kedepannya kerja sama dapat ditingkatkan dengan kerjasama yang lebih konkrit melalui payung hukum semacam MoU.

“Guna menghadapi perkembangan geopolitik dan geostrategi baik global dan regional yang semakin kompleks, Indonesia menilai penting untuk memperkuat hubungan kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat seperti Guinea-Bissau,” kata Menhan Ryamizard, dikutip dari keterangan tertulis KBRI Dakar kepada Metrotvnews.com, Senin 14 Agustus 2017.

Penandatanganan LoI akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan Joint Working Group untuk menilai dan memilah kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan secara konkrit dan bersifat mengikat kedua pihak.

Menhan RI juga akan menugaskan perwira tinggi Kemenhan untuk berkunjung ke Guinea-Bissau guna membahas teknis kerja sama.

Sementara itu, Perdana Menteri Guinea-Bissau mendukung sepenuhnya peningkatan kerja sama pertahanan ini untuk segera dapat diimplementasikan. Perdana Menteri Embalo juga terbuka untuk membangun kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang, tidak hanya di bidang pertahanan.

Guinea-Bissau melalui Menhannya juga menyatakan akan berkunjung ke Jakarta guna membicarakan lebih jauh peluang-peluang kerja sama pertahanan yang menguntungkan bagi kedua negara.

Dubes Mansyur Pangeran, yang turut mendampingi Menhan RI di sela-sela penandatanganan LoI, berkesempatan menyampaikan pesan Menteri Luar Negeri RI kepada Perdana Menteri Embalo untuk meminta dukungan tertulis dari Pemerintah Guinea-Bissau terkait Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK-PBB Periode 2019-2020. Terhadap permintaan tersebut, PM Embalo telah merespon positif untuk memberikan dukungan tertulisnya atas pencalonan RI dimaksud dan meminta langsung kepada Menteri Luar Negeri Jorge Malu untuk segera menindaklanjutinya.

Sementara itu, dalam pertemuan Business-to-Business yang dihadiri oleh delegasi bisnis RI telah dicatat permintaan Guinea-Bissau yang menginginkan bantuan teknis berupa pelatihan keterampilan di sektor pertanian, peternakan, perkebunan kacang mete dan industri pariwisata.

Turut mendampingi Menhan RI dalam kesempatan tersebut, sejumlah pejabat Kemhan antara lain Direktur Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan Dr. Sutrimo Sumarlan, Direktur Kerja Sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Dirkersin Ditjen Strahan) Kemhan Brigjen Rizerius Eko. Selain itu, Menhan RI juga didampingi pimpinan Industri Pertahanan Dalam Negeri yakni Direktur Utama PT PAL Budiman Saleh dan Direktur Utama PT. Pindad Abraham Mose.

.

RI & Guinea-Bissau Sepakati Kerja Sama Pertahanan

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia dan Guinea-Bissau menyepakati kerja sama di bidang pertahanan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi Kemenlu, Duta Besar RI Dakar yang merangkap Republik Guinea-Bissau, Mansyur Pangeran menyatakan telah terjadi sejarah baru karena kesepakatan kerja sama di bidang pertahanan.

“Babak baru tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah Letter of Intent (LoI) oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan Guinea-Bissau Eduardo Costa Sanha,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenlu, Senin (14/8/2017).

Pasalnya, kunjungan Menhan RI ke Guinea-Bissau pada 7 Agustus 2017 merupakan momentum pertama kalinya pejabat tinggi Indonesia melakukan kunjungan, setelah dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada 12 Desember 1996.

Penandatanganan LoI tersebut diharapkan turut mampu meningkatkan kerja sama yang lebih konkret melalui payung hukum semacam MoU. Penandatanganan LoI akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan Joint Working Group untuk menilai dan memilih kegiatan-kegiatan prioritas.

“Yang akan dilaksanakan secara konkret dan bersifat mengikat kedua pihak,” imbuhnya.

Guna menghadapi perkembangan geopolitik dan geostrategi baik global dan regional yang semakin kompleks, Indonesia menilai penting untuk memperkuat hubungan kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat seperti Guinea-Bissau.