Jokowi: Apa pun Agamanya, Bela Negara Tugas Kita Bersama

Jakarta – Presiden Jokowi memimpin rapat tentang bela negara. Menurutnya, bela negara adalah tugas seluruh warga negara.

“Saya mengingatkan kembali, bela negara adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa di mana pun kita berada, apa pun latar belakangnya, apa pun pendidikannya, apa pun agamanya, apa pun sukunya,” tutur Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).

Seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban terkait dengan bela negara, kata Jokowi. Maka itu, sikap bela negara harus ditumbuhkan sejak kecil.

“Kita juga tidak akan membiarkan berbagai bentuk ancaman yang merongrong Pancasila sebagai dasar kita bernegara,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi dan Wapres JK memimpin rapat terbatas. (Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom)

Pemerintah akan bergerak bersama rakyat menghadapi upaya-upaya yang mengancam kedaulatan negara. Ancaman bukan hanya fisik, tapi lebih dari itu.

“Sekarang ini sangat terasa sekali ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara kita berkembang multidimensi, tidak lagi ancaman fisik, namun juga ancaman non-fisik. mulai dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, sampai sosial budaya,” tutur Jokowi.

Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla dalam rapat tersebut. Hadir pula Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhan Ryamizard Ryacudu, MenPANRB Asman Abnur, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sumber: detik

.

Jokowi Minta Panglima TNI dan Menhan Kawal Pengadaan Alutsista

JAKARTA, KRJOGJA.com – Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengawal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dia menegaskan, pengadaan alutsista harus bebas korupsi.

“Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik korupsi dan mark up,” ujar Jokowi, Rabu (26/07/2017).

Jokowi menegaskan, pengadaan alutsista menggunakan uang rakyat dan akan digunakan untuk melindungi rakyat dan negara dari segala ancaman. Pengadaannya harus mengedepankan transparansi dan dimulai dari interaksi antarpemerintah atau G to G (government to government).

Jokowi menyatakan, Indonesia kini memiliki tawaran kerja sama alutsista dengan banyak negara. Tawaran mulai dari transfer teknologi, desain bersama industri nasional hingga realokasi produksi dari negara produsen ke Indonesia. Ia berkata, tawaran harus digunakan untuk menguatkan industri pertahanan dan bukan hanya memenuhi kebutuhan alutsista.

.

Bela Negara Dilanjutkan, Jokowi Ingin Ada Unsur Kekinian

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo sudah memberi lampu hijau untuk pelaksanaan Program Bela Negara. Namun,  Jokowi meminta agar program itu tidak berkesan wajib militer.

“Pendekatannya tidak seperti wajib militer. Bela negara itu membangun rasa kebanggaan terhadap negaranya (bukan wajib militer),” ujar Sekretaris Kabinet PramonoAnung di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 26 Juli 2017.

Program Bela Negara dirancang pertama kali oleh Kementerian Pertahanan. Tujuannya, ketika dirancang pertama kali, adalah untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan cinta Indonesia pada warga Indonesia.

Namun, program itu dipertanyakan berbagai pihak ketika pertama kali diperkenalkan. Sebabnya, mengusung sifat wajib militer. Unsur itu dipertanyakan karena Indonesia tidak dalam situasi akan berperang dengan negara manapun.

Hari ini, Program Bela Negara itu dirapatkan di Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo sama sekali tak menyinggung unsur wajib militer tersebut.

Pramono menjelaskan, unsur wajib militer tidak dipertahankan karena Presiden Joko Widodo ingin menekankan unsur kekinian dalam Program Bela Negara tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekinian adalah lebih melibatkan unsur kreativitas, sosial media, dan acara-acara hiburan yang edukatif.

“Jadi tak bersifat dogmatis seperti dulu. Contohnya seperti kampanye Saya Indonesia Saya Pancasila yang ternyata pengaruhnya cukup besar,” ujar Pramono.

Pramono menambahkan bahwa Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) akan diikutkan untuk mewujudkan Program Bela Negara yang bersahabat untuk berbagai kalangan masyarakat Indonesia.

Ditanyai apa target dari Program Bela Negara, Pramono menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin program itu menanamkan kembali patriotisme dan kecintaan kepada bangsa Indonesia, kepada bendera merah putih, kepada Pancasila. “Misalnya dulu pas ada upacara, anak-anak didik kita hapal lagu-lagu kebangsaan,” ujar Pramono.

Secara terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa Program Bela Negara akan dimulai dari kelas 1 SD. Dengan kata lain, dimulai dari institusi pendidikan. 

“Nanti plonco diganti dengan Program Bela Negara. Dan, ini akan dilakukan secara terus menerus karena ini menyangkut mindset. Lha, tentara yang diingatkan dari apel pagi, siang, malam, mau tidur saja masih melanggar, apalagi yang diingatkan sekali saja,” ujar Ryamizard.