Menhan: Indonesia Siap Kirim Pasukan Militer ke Filipina
Selasa, 27 Juni 2017JAKARTA – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte membuka lampu hijau kepada negara lain khususnya negara kawasan Asia Tenggara untuk mengirim bantuan pasukan mengatasi militan Islamic State Irak of Syria (ISIS) ke Marawi, Filipina.
Menurut Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, pasukan bantuan itu merupakan kerja sama bilateral dengan semangat mengatasi aksi terorisme secara bersama-sama.
”Dengan kebersamaan itu pasti keberhasilan lebih besar. Daripada sendiri-sendiri kan? Kita setiap hari dengan Menhan Filipina dan Malaysia itu minimal dua hari telepon-teleponan,” tutur Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/6/2017).
Menurut Ryamizard, tahap awal jika disepakati pihak Filipina, maka akan dilakukan pertukaran intelijen dan patroli bersama di laut. Pihaknya juga menawarkan patroli bersama di darat dan udara.
Ryamizard menjelaskan, pengiriman personel militer selain menunggu izin presiden kedua negara, juga menunggu izin Kongres Filipina.
”Tunggu kongres (Filipina). Kita enggak bisa masuk kalau enggak diizinkan, walaupun presidennya boleh. Tapi (prinsipnya) kita siap saja (kirim pasukan bantuan),” tandasnya.
Sumber: https://nasional.sindonews
.
Menhan: ISIS Tidak akan Kalah Jika Tak Diserang Bersama
KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai pertukaran informasi intelijen merupakan teknis kerja sama yang paling penting dalam memberantas kegiatan militan ISIS di Filipina.
“Kalau kita jalan, tidak ada intelijen, percuma saja,” kata Ryamizard ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/6/2017).
Selain itu, penguatan patroli bersama di wilayah laut, udara dan darat juga menjadi esensial dilakukan oleh tiga negara Indonesia, Filipina dan Malaysia.
Pasalnya, kerja sama trilateral perlu dilakukan lantaran ISIS merupakan musuh bersama di kawasan Filipina bagian selatan.
“Dengan kebersamaan itu, pasti keberhasilan lebih besar. Kita setiap hari dengan Menhan Filipina dan Malaysia itu minimal dua hari telepon-teleponan,” jelas Ryamizard.
Kendati Indonesia siap memberikan bantuan dukungan militer, namun hal itu membutuhkan keputusan kongres Filipina dengan bermacam pertimbangan.
“Kita tidak bisa masuk kalo tidak diizinkan, walaupun Presidennya (Rodrigo Roa Duterte) boleh. Tapi kita siap saja,” pungkas dia.
.
Menhan: pertukaran intelijen penting berantas ISIS
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pertukaran informasi intelijen merupakan teknis kerja sama yang paling penting dalam upaya pemberantasan kegiatan ISIS di Filipina.
“Kalau kita jalan, tidak ada intelijen, percuma saja,” kata Ryamizard ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis.
Selain itu, penguatan patroli bersama baik di wilayah laut, udara dan darat juga menjadi esensial dilakukan oleh tiga negara; Indonesia, Filipina dan Malaysia.
Menurut Ryamizard, kerja sama trilateral perlu dilakukan karena ISIS sebagai musuh bersama yang hadir di kawasan Filipina bagian selatan.
“Dengan kebersamaan itu, pasti keberhasilan lebih besar. Kita setiap hari dengan Menhan Filipina dan Malaysia itu minimal dua hari telepon-teleponan,” jelas Ryamizard.
Menhan menjelaskan kendati Indonesia siap memberikan bantuan dukungan militer, namun hal itu membutuhkan keputusan kongres Filipina dengan bermacam pertimbangan.
“Kita tidak bisa masuk kalo tidak diizinkan, walaupun Presidennya (Rodrigo Roa Duterte) boleh. Tapi kita siap saja,” ujar Ryamizard.
Sebelumnya pada Senin (19/6) di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tiga panglima angkatan bersenjata dari tiga negara, yakni Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Dato Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor dan Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines General Eduardo M Ano AFP menandatangani prasasti peresmian Maritime Command Center (MCC).
MCC itu diharapkan membantu semua pihak untuk menerapkan sejumlah langkah strategis preventif, di antaranya, melaksanakan patroli terkoordinasi ketiga negara, memberikan bantuan segera untuk menyelamatkan manusia dan kapal dalam kondisi darurat, mendirikan focal point nasional antara tiga negara guna menfasilitasi sharing informasi dan intelijen, serta membentuk jaringan kmunikasi untuk memudahkan koordinasi dalam situasi darurat.
MCC Indonesia berada di Tarakan, MCC Malaysia berada di Tawau dan MCC Filipina berada di Bongao.
Pusat Komando Maritim itu akan menjadi pos wilayah keamanan dalam memantau kapal-kapal yang beroperasi dan berpatroli di laut kawasan itu.
.
Menhan Sebut Indonesia Siap Kirim Pasukan ke Filipina
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan siap mengirimkan pasukan bantuan dalam operasi militer di Filipina. Kendati demikian, pemerintah Indonesia masih harus menunggu persetujuan dari kongres pemerintah Filipina sebelum mengirimkan pasukan militer. “Tunggu kongres lah. Kita kan gak bisa masuk negara orang kalau tidak diizinkan ya, walaupun Presiden boleh ya. Tapi kita siap saja (mengirimkan pasukan) ya,” ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/6).
Pengiriman bantuan militer tersebut merupakan kerjasama bilateral untuk memberantas terorisme. Untuk memerangi terorisme, lanjutnya, diperlukan kerjasama antar negara. “Jadi kita setiap hari antara saya dan menteri pertahanan Filipina dengan Malaysia itu minimal dua hari telepon-telponan saja,” ujarnya.
Dalam kerja sama ini nantinya juga akan dilakukan pertukaran informasi intelijen. Selain itu, kerjasama keamanan ini juga meliputi upaya untuk memperketat patroli laut. “Kemudian kita lagi bahas untuk udara dengan darat,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan, pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan pemerintah Filipina terkait bantuan militer untuk memerangi kelompok teroris di Marawi, Filipina. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara lainnya seperti Australia pun juga telah menjalin komunikasi terkait hal ini.
Kendati demikian, bantuan operasi militer tentu harus melalui mekanisme dan prosedur yang harus dijalani. Mekanisme bantuan operasi militer itulah yang tengah dibahas. Wiranto mengatakan, masalah bantuan operasi militer ini akan dibahas melalui pertemuan yang akan digelar di Manado pada Juli nanti bersama enam negara, yakni New Zealand, Australia, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina.
.
Perbantuan TNI ke Filipina Dinilai Cegah Masuknya ISIS ke Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menilai milisi pro ISIS yang kini menguasai Marawi, Filipina Selatan, berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Terlebih, ada indikasi keterkaitan ledakan bom yang terjadi di Indonesia terkait dengan kelompok ini.
Oleh sebab itu, Sukamta menyambut baik permintaan Presiden Filipina Rodrigo Duterte agar TNI ikut membantu mengatasi kelompok militan pro ISIS di sana.
“Saya kira ini bukan hanya soal saling bantu sebagai negara tetangga, keterlibatan TNI mengatasi serangan ISIS di Marawi Filipina Selatan juga untuk mencegah berkembangnya kelompok yang berideologi kekerasan ini ke wilayah Indonesia”, kata Sukamta, melalui keterangan tertulis, Jumat (23/6/2017).
Menurut Sukamta, ancaman ISIS yang semakin membesar perlu direspons bersama oleh negara ASEAN. Tahun lalu sudah ada pembicaraan kerja sama militer negara ASEAN untuk mengatasi ancaman ISIS.
Ia mengatakan, upaya tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
“Saya akan usulkan kepada Bu Menlu dan Pak Menhan agar Indonesia bisa menginisiasi pertemuan ASEAN membahas situasi terkini diMarawi. Jika diperlukan maka setiap negara di ASEAN bisa ikut berpartisipasi dalam mengatasi serangan ISIS di wilayah tersebut,” ucap Sukamta.
Selain kesiapan untuk mengirim pasukan TNI ke Marawi, Filipina Selatan, Sukamta juga mengingatkan pentingnya meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan dengan Filipina Selatan.
“Patroli maritim maupun penjagaan pintu-pintu masuk wilayah Indonesia perlu diperketat untuk memastikan keamanan wilayah Indonesia,” kata Sukamta, yang merupakan Sekretaris Fraksi PKS di DPR.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur ISIS di Marawi, Filipina Selatan.
Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.
“Presiden Filipina Duterte sudah mengiyakan. Saya sudah bertemu Presiden Filipina dan Menhan Filipina. Dia dukung penuh, silahkan saja katanya,” ujar Ryamizard.
Ryamizard mengatakan, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat.
Berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen, meski presiden sudah menyetujui.
“Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itu kan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu,” kata Ryamizard.