Jokowi: Kalau Usia Produktif Tak Siap, Bisa Jadi Beban Negara

MALANG, KOMPAS.com – Presiden RI Joko Widodo meresmikan SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur di Kelurahan Tlogowaru, Kota Malang, Sabtu (3/6/2017).

Pada kesempatan itu, Presiden mengungkapkan pentingnya membangun Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut dia, sumber daya manusia memiliki peranan penting untuk bangsa Indonesia kedepan. Apalagi, pada tahun 2020 nanti, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang tidak didapatkan oleh negara lain.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas kompetisi bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

“Tetapi kalau usia-usia produktif itu tidak disiapkan dari sekarang, justru akan menjadi kontra produktif dan menjadi sebuah masalah, menjadi beban negara karena kesalahan kita tidak mempersiapkan anak-anak kita,” katanya.

“Inilah yang perlu kita ingatkan kepada kita semuanya bahwa SDM ke depan memegang peranan yang sangat penting bagi negara kita,” imbuh Jokowi.

Dia lalu mengungkapkan kebanggaan atas berdirinya SMAN Taruna Nala Jawa Timur. Sekolah yang bekerjasama dengan TNI Angakat Laut itu diharapkan bisa mencetak sumber daya manusia yang kompetitif.

“Saya sangat bangga sekali bahwa di Jawa Timur dimotori oleh Bapak Gubernur bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut pada pagi ini kita lihat SMA Negeri Taruna Nala yang kita harapkan bisa memproduksi SDM yang mempunyai keunggulan dalam berkompetisi dengan negara lain,” ungkapnya.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, SMAN Taruna Nala didirikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal serta inovatif. Sekolah tersebut berbasis ketarunaan dan menjadi sekolah unggulan yang memiliki asrama.

.

Jokowi: Kita Bisa Jadi Negara Barbar, Hentikan Persekusi!

Malang – Aksi persekusi belakangan marak terjadi terhadap orang yang dianggap menyinggung kelompok tertentu. Presiden Joko Widodo menegaskan aksi persekusi sangat bertentangan dengan asas hukum negara.

“Persekusi berlawanan dengan asas-asas hukum negara. Sangat berlawanan dengan asas-asas hukum negara. Jadi perorangan maupun kelompok-kelompok maupun organisasi apapun tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh,” tegas Jokowi saat ditanya usai dirinya menghadiri Kajian Ramadan di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6/2017).

Apalagi, lanjut Jokowi, jika aksi persekusi dilakukan dengan alasan menegakkan hukum namun tak melibatkan aparat. Hal itu tidak dibenarkan.

“Tidak boleh dan tidak ada. Kita bisa menjadi negara barbar kalau hal seperti ini dibiarkan,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan dirinya sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan penegakan hukum atas tindakan persekusi. Siapapun yang melakukan aksi main hakim sendiri tersebut harus ditindak tegas.

“Saya sudah perintahkan kepada Kapolri penegakan hukum penjndakan tegas dan tidak boleh hal-hal seperti itu dibiarkan. Dan siapapun, baik individu kelompok maupun organisasi masyarakat dari kelompok manapun segera hentikan, hentikan dan semuanya serahkan persoalan itu kepada aparat hukum, kepada kepolisian,” jelas Jokowi.

Sumber: detik

.

Jokowi Sayangkan Isu Kebangkitan PKI Masih Kerap Muncul

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terima selalu dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Terlebih lagi, jika ada sejumlah pihak yang menarik-narik latar belakang orang tuanya dalam perihal ini.

“Sebetulnya saya malas menanggapi itu. Tapi mumpung ada kesempatan, saya mau ngomong. Apalagi di forum sebesar ini,” kata Jokowi saat memberikan Tausyiah Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur, Sabtu (3/6).

Jokowi juga merasa bingung mengapa begitu banyak isu komunis yang bermunculan di Indonesia. Dia terus mempertanyakan dan meminta bukti kebenaran isu tersebut. Bahkan, dia rela akan ‘menggebuk’ PKI apabila berhasil menemukannya. “Kalau ada, tunjukkan kepada kita, kepada saya. Saya akan gebuk PKI,” tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, Tap MPR telah jelas mengatur masalah PKI. Payung hukum Indonesia telah menyatakan dengan tegas, pelarangan timbulnya komunis di Indonesia. Untuk itu, dia mengaku sangat menyayangkan isu tersebut bermunculan, termasuk mengaitkan keluarganya dalam hal ini.

“Payung hukumnya sudah jelas. Apalagi sampai menyorongkan isu ini ke saya, seolah-olah saya melindungi. Saya dikaitkan, bahkan sampai ditarik orangtua saya,” tambah dia.

Mendengar masalah ini, Jokowi meminta siapapun untuk mengecek latar belakang dirinya dan orang tuanya. Saat ini, mengecek segalanya sangat mudah mengingat Indonesia sudah masuk era keterbukaan.