Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dirongrong. Gerakan untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara semakin kencang berhembus. Ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam semakin jelas terbaca. Sulawesi Utara (Sulut) sebagai bagian dari beranda terdepan Indonesia menjadi salah satu titik rawan. Strategi untuk membangun benteng pertahanan NKRI di wilayah Bumi Nyiur Melambai pun dikonkritkan.
Arus gerakan radikal yang intoleran semakin kencang mengalir di atas Bumi Pertiwi Indonesia. Pemandangan itu marak menghiasi wilayah nusantara beberap waktu belakangan. Berbagai ancaman dari luar pun tak kalah hebat menghantam negeri ini. Sederet fakta ancaman itu dibeberkan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, pada acara launching ‘Aksi Bela Negara’ se-Indonesia 2017 di Gran Kawanua International City (GKIC) Manado, Rabu (3/5).
Ancaman serius mengintai Sulut. Posisinya sebagai daerah perbatasan dan daerah kepulauan jadi salah satu alasan. Hal itu disadari pemerintah provinsi Sulut. Karena itu berbagai upaya akan dilakukan demi menjaga wilayah Sulut sebagai bagian utuh NKRI.
Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak bisa digantikan oleh siapapun. Maraknya agenda yang mengarah pada upaya mengganti dasar dan bentuk negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa. Penegasan itu dilontarkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam acara tersebut.
“Pancasila adalah bingkai pemersatu bangsa dan tidak dapat diganggu gugat siapapun,” tegas Dondokambey di hadapan ribuan elemen masyarakat yang hadir.
Oleh karena itu, menurut gubernur peluncuran Aksi Bela Negara se-Indonesia yang digelar di Sulut ini merupakan momentum penting untuk mempertahankan Pancasila dan menggiatkan kembali pemahaman arti pentingnya bela negara kepada masyarakat.
“Dilaunchingnya aksi bela negara ini merupakan momentum strategis untuk menggiatkan dan menumbuhkembangkan penyadaran serta pemahaman akan arti pentingnya upaya bela negara kepada setiap warga negara,” ujarnya.
Lebih lanjut Olly mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program bela negara. Ditambahkannya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Penting bagi kita semua untuk bersama-sama menyukseskan dan mendukung penuh program ini,” ungkapnya.
Kegiatan peluncuran Aksi Bela Negara ini turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw, Sekdaprov Edwin H. Silangen, bupati dan walikota di Sulut, jajaran Forkopimda, Ketua Umum Jaringan Bela Negara Nasional Laksamana Madya (Purn) TNI Gunadi, Ketua Jaringan Bela Negara Sulut Rocky Wowor, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa dan pelajar.
MENHAN MINTA SELURUH MASYARAKAT TERLIBAT BELA NEGARA
Peran seluruh elemen masyarakat Sulut untuk turut serta dalam menjaga Indonesia dari berbagai ancaman, sangat penting. Hal itu diungkapkan Menhan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dalam acara peluncuran Aksi Bela Negara se-Indonesia 2017 di Manado. Menurutnya, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib menjalankan bela negara sesuai dengan profesinya.
“Bela negara bukan hanya fisik tetapi jiwanya. Bela negara dapat diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara,” terangnya.
Menurutnya, masing-masing profesi tentu mengajarkan berbuat yang terbaik untuk mencinta tanah air, menerapkan ideologi Pancasila dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ryamizard juga menekankan untuk tidak memusuhi warga negara yang menganut pemikiran radikal. Ia menilai mereka masih dapat diubah dan diberdayakan sebagai kader bela negara.
“Jangan dimusuhi. Kita tinggal latih saja, ganti pemikirannya dengan Pancasila,” lanjutnya.
Menhan mengaku mendukung penuh serta berharap semua masyarakat Sulut dapat terlibat serta siap membela negara dalam kondisi apapun.
“Kondisi pondasi pertahanan negara salah-satunya dapat diperkuat melalui sosialisasi dan kegiatan bela negara sekaligus pemahaman betapa pentingnya negara dalam kehidupan membangun. Masyarakat bagian komponen bela negara” terang Ryamizard.
Kader bela negara, harus siap menghadapi berbagai ancaman nyata bagi negara seperti, terorisme dan radikalisme, separatis atau pemberontak bersenjata, bencana alam, pelanggaran batas wilayah, perompakan sumber daya alam, penyakit, siber dan intelejen, peredaran dan penyalagunaan narkoba.
“Bela negara yang ditanamkan pada setiap individu warga negara merupakan upaya efektif menghadapi berbagai ancaman nyata tersebut,” tuturnya.
SULUT SENGAJA DIPILIH
Program Bela Negara merupakan program prioritas dan unggulan Kementerian Pertahanan untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman sekaligus untuk mewujudkan ketahanan nasional. Hal itu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah dan masyarakat Sulut.
Diketahui, 7 daerah telah dipilih untuk menjadi tempat dicanangkannya kegiatan penanaman kecintaan terhadap negara, yakni Sulut, Aceh, Papua, Ambon, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara dan Jawa Timur.
Dipilihnya Sulut menjadi titik awal dimulainya Aksi Bela Negara 2017 bukan tanpa alasan. Rangkaian acaranya pun akan dilaksanakan di Sulut. Mulai dari launching, Aksi Bela Negara pada 1 Juni dan puncak acara yaitu peringatan hari bela negara ke-69 pada 19 Desember mendatang.
“Dipilihnya Sulut menjadi tempat dimulainya aksi bela negara sangat tepat karena menjadi pintu gerbang Indonesia di wilayah timur,” tutur Menhan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin(17/4) lalu.
Ryamizard berujar, setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti bela negara dalam pertahanan negara, baik dalam peran maupun profesinya. Termasuk masyarakat Sulut. “Jadi yang tidak mau melaksanakan itu cari saja negara lain. Kita yang harus membela negara karena kita hidup di sini dan mati di sini,” ucapnya.
Ryamizard menuturkan telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk menyusun kurikulum bela negara dalam pendidikan. Menurut dia, program tersebut akan menghasilkan kader untuk memperluas kesadaran bela negara. “Bentuknya melalui pelatihan,” bebernya.
Ryamizard mengklaim telah mensosialisasi program bela negara ini ke seluruh Indonesia. Ia juga berkomunikasi dengan kepala daerah terhadap program ini sekaligus mengantisipasi gerakan radikalisme yang muncul di daerah. “Saya sampaikan ke kepala daerah, lapor begitu ada tamu yang mencurigakan,” tegasnya.
Ia menilai program bela negara bisa menjadi daya tangkal menghadapi kompleksitas dari ancaman nasional yang terus muncul.
Dijelaskan, kegiatan Aksi Bela Negara yang diprakarsai Pemprov Sulut dan Kementerian Pertahanan, diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan Program Bela Negara untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran Bela Negara kepada masyarakat.
Melalui upaya pembinaan kesadaran Bela Negara diharapkan akan menjadi potensi bangsa Indonesia untuk membangun diri menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
Nilai-nilai Bela Negara sangat penting untuk ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Bela Negara diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara. Nilai-nilai Bela Negara meliputi Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara, Yakin pada Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban Untuk Bangsa dan Negara serta Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara.