Pemerintah akan Evaluasi Gaji PNS dan Polri

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan mengevaluasi gaji PNS dan Polri di sejumlah daerah. Sebab, masih banyak yang gajinya di bawah Rp7 juta.
 
“Gaji pejabat negara saat ini masih tergolong sedikit. Setingkat kepala daerah saja tidak lebih dari Rp7 juta, maka perlu ditingkatkan dibarengi dengan kinerja yang harus lebih baik,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur  dikutip Antara, Rabu 26 April 2017.
 
Asman berharap gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin baik, termasuk pejabat tinggi negara bukan menteri.  Menpan mengimbau ASN baik PNS maupun Polri meningkatkan disiplin kerja, memiliki budaya melayani dan bekerja penuh disiplin.
 
“Datang di kantor karena kedisiplinan tinggi bukan takut dengan finger scan (presensi), sebab aparatur harus berorientasi kerja, kreatif dan inovatif,” kata Asman.
 
Menurutnya, pelayanan publik sudah semakin baik, seperti di kantor Samsat, Imigrasi, rumah sakit,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seluruhnya sudah sesuai prosedur, mulai dari pengambilan nomor urut sehingga pelayanan memuaskan masyarakat.
 
Menpan pun memuji komitmen kepala daerah yang berani berinovasi dengan bentuk-bentuk pelayanannya, termasuk menyusun road map yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat terkait Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010.
 
“Tidak mudah menerapkan sistem dalam bentuk pelayanan publik untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang akan berdampak pada kemajuan daerah. Diperlukan komitmen dan penyelenggaraan
berkelanjutan oleh pemerintah daerah,” ujar Asman.

.

Menpan RB Akan Naikkan Gaji Pejabat Negara

Liputan6.com, Gorontalo – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan, pihaknya akan memperbaiki gaji pejabat negara.

“Gaji pejabat negara saat ini masih tergolong sedikit, setingkat kepala daerah saja tidak lebih dari Rp 7 juta, maka perlu ditingkatkan dibarengi dengan kinerja yang harus lebih baik,” ujar Menpan Asman di Gorontalo pada kunjungan kerjanya di Gorontalo, Rabu (26/4/2017).

Ia menargetkan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akan semakin baik, termasuk pejabat tinggi negara bukan menteri seiring dengan peningkatan kualitas kinerja.

Menpan RB pun mengimbau ASN meningkatkan disiplin kerja, memiliki budaya melayani dan bekerja penuh disiplin.

“Datang di kantor karena kedisiplinan tinggi bukan takut dengan finger scan, sebab aparatur harus berorientasi kerja, kreatif dan inovatif,” ujarMenpan RB Asman.

Ia menilai, bentuk-bentuk pelayanan publik di Gorontalo sudah semakin baik, seperti yang dikunjungi langsung di kantor Samsat, Imigrasi, rumah sakit, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seluruhnya sudah sesuai prosedur, mulai dari pengambilan nomor urut sehingga pelayanan memuaskan masyarakat.

.

Agar Pelayanan Lebih Baik, Menpan RB Akan Perbaiki Gaji Pejabat Negara

GORONTALO, PR).- Demi pelayanan lebih baik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengemukakan, pihaknya akan memperbaiki gaji pejabat negara.

“Gaji pejabat negara saat ini masih tergolong sedikit, setingkat kepala daerah saja tidak lebih dari Rp7 juta. Maka perlu ditingkatkan dibarengi dengan kinerja yang harus lebih baik,” ujar Asman di Gorontalo Rabu 26 April 2017.

Dikutip dari Antara, Ia menargetkan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akan semakin baik. Hal ini termasuk pejabat tinggi negara bukan menteri seiring dengan peningkatan kualitas kinerja.

Menpan pun mengimbau ASN baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Polri meningkatkan disiplin kerja. Selain itu mereka diharapkan memiliki budaya melayani dan disiplin. “Datang di kantor karena kedisiplinan tinggi, bukan takut dengan ‘finger scan’. Sebab aparatur harus berorientasi kerja, kreatif dan inovatif,” ujar Menpan.

Ia juga menilai, bentuk pelayanan publik di Gorontalo sudah semakin baik. Seperti yang dikunjungi langsung di kantor Samsat, Imigrasi, rumah sakit, dan Disdukcapil. Seluruhnya sudah sesuai prosedur, mulai dari pengambilan nomor urut sehingga pelayanan memuaskan masyarakat.

Menpan pun memuji komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dipimpin Bupati Nelson Pomalingo. Gorontalo dinilai berani berinovasi dengan bentuk pelayanannya, termasuk menyusun “road map”. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat terkait PP No 81 Tahun 2010.

Selain itu melaksanakan pelayanan terpadu, termasuk penerapan sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

“Tidak mudah menerapkan sistem tersebut dalam sebuah bentuk pelayanan publik untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Karena hal itu akan berdampak pada kemajuan daerah sehingga diperlukan komitmen dan penyelenggaraan berkelanjutan oleh pemerintah daerah,” ujar Menpan.

Kabupaten Gorontalo pun dinilai potensial menjadi daerah berkualitas global karena sertifikat ISO tersebut berlaku internasional.

Sehingga tanggung jawab terhadap komitmen tersebut, harus dipertanggungjawabkan. Hal itu untuk mewujudkan reformasi birokrasi bersih dan akuntabel. Selain itu mampu menyediakan pelayanan publik berkualitas yang berkelanjutan.