Menteri Ryamizard Ryacudu Tutup Rapat Pimpinan Kemenhan 2019

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (dua kanan), KSAD Andika Perkasa (kanan), KSAL Siwi Sukma (dua kiri), KSAU Yuyu Sutisna (kiri) memberikan keterangan pers usai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2019 di Gedung AH Nasution Lt 16, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan kebijakan Menteri Pertahanan yang akan menjadi pedoman bagi instansi-instansi terkait dalam menjabarkan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai tugas dan fungsinya.

Sumber: TEMPO/Subekti.

.

Menhan Akan Cek Pejabatnya yang Belum Lapor LHKPN ke KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan dirinya akan mengecek siapa saja pejabat di lingkungan Kemenhan yang belum menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) keKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya KPK menyatakan Kemenhan termasuk satu dari 10 kementerian terendah dalam menyampaikan LHKPN.

Pihak KPK menyatakan dari pejabat yang wajib lapor di Kemenhan yang berjumlah 80 orang baru 10 persen di antaranya yang sudah melaporkan LHKPN.

“Itu saya cek dulu, masalahnya kan perputaran personel ada yang keluar masuk,” ujar Ryamizard ditemui usai memimpin Rapat Pimpinan Kemenhan di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Ryamizard mengatakan bahwa dirinya sudah mentertibkan pelaporan LHKPN di awal masa pemerintahannya sebagai Menhan.

“Dulu sudah saya tertibkan pelaporan LHKPN mulai deri eselon I, eselon II, bahkan saya sendiri, tapi sekarang kan banyak yang pindah nanti kita cek lagi,” tegasnya.

Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengeluhkan terus turunnya persentase pejabat yang melaporkanLHKPN dari tahun ke tahun.

Pahala menyatakan pada tahun 2017 ada 70 persen pejabat negara yang melaporkan LHKPN namun mengalami penurunan pada tahun 2018 sebanyak 64 persen.

.

Pembelian Sukhoi Terhambat, Indonesia Bakal Beli Drone Militer dari Cina dan Portugal

MENTERI Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya berencana membeli pesawat tanpa awak alias drone militer, untuk memperkuat alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia.

Hal itu dilakukan sebagai respons atas terhambatnya proses pembelian pesawat tempur Sukhoi.

Ryamizard Ryacudu mengatakan, Indonesia akan membeli drone militer dari Cina dan Portugal.

“Ada 10 negara yang menawarkan, dan sudah kita pilih dari Cina, dari Portugal juga,” ungkapnya seusai memimpin Rapat Pimpinan Kemenhan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Menhan mengatakan, anggaran pembelian drone militer itu sudah masuk APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) 2019, meskipun dia tak merinci berapa jumlahnya.

Menhan mengakui pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi (SU-35) dengan sistem imbal beli komoditas pertanian, masih terhambat pembayaran dari Kementerian Keuangan.

“Pembelian Sukhoi itu kan menunggu persetujuan tiga kementerian. Sampai ke saya sudah final, saya sudah tanda tangan, sudah salaman tapi yang bayar bukan saya,” jelasnya.

Ia memastikan bahwa setelah pembayaran dilunasi, maka 11 unitSukhoi itu akan tiba di Indonesia.

“Sukhoi itu pasti akan datang, itu kan sistemnya 50 persen. Kita jual hasil pertanian seperti kelapa sawit dan sebagainya, lalu sisanya kita bayar, itu kewenangan Kemenkeu, tanya mereka saja,” paparnya.

Pembelian Sukhoi dengan sistem imbal beli itu tercantum dalam UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Total nilai pembelian 11 unit Sukhoi dari Rusia itu senilai 1,14 miliar dolar AS, di mana setengahnya dibayar dengan hasil pertanian.

Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/