Menhan Protes Namanya Dicatut Provost Marshall untuk Rekrut Anggota

tirto.id – Kementerian Pertahanan meminta Provost Marshall dan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menghentikan kegiatan yang mencatut nama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Pasalnya, Kementerian Pertahanan tidak pernah menjalin kerjasama dengan mereka.

Di media sosial Provost Marshall dan LAI membuka rekrutmen petugas pengawal Menteri Pertahanan dan misi PBB di seluruh indonesia. Mereka mengklaim sudah mendapat izin dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

“Kalau masih melakukan itu, akan kami tindak tegas,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Totok Sugiharto di Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Totok, yang saat ini sedang menunaikan ibadah umrah di Arab Saudi, menegaskan bahwa kegiatan Provost Marshall tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan Kementerian Pertahanan.

Ia mengklarifikasi bahwa Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan tidak pernah mengadakan kerjasama dengan Provost Marshall maupun LAI.

Kementerian Pertahanan juga tidak pernah membuat nota kesepahaman yang diklaim Provost Marshall tertuang dalam surat Nomor B/1732/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Dukungan dan Partisipasi Bela Negara.

“Kementerian Pertahanan sudah melakukan penyelidikan di lapangan, ternyata surat yang diakui Provost Marshall palsu,” kata Totok.

Dia mengimbau masyarakat berhati-hati dan mewaspadai setiap informasi dan kegiatan yang berkaitan dengan Provost Marshall dan LSM LAI.

.

Kemhan Ultimatum Provost Marshall Setop Catut Nama Ryamizard

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Pertahanan meminta Provost Marshall dan LSM Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) berhenti mencatut nama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam iklan perekrutan pegawai. Sebab, Kemenhan tidak memiliki hubungan kerjasama dengan keduanya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto mengatakan Kemhan akan melakukan tindakan tegas jika imbauan tersebut tidak dilaksanakan.

“Kalau masih melakukan itu, akan kami tindak tegas,” ujar Totok saat dikonfirmasi, Senin (27/2), seperti dikutip dari Antara.

mbauan tegas itu dilatari atas beredarnya lowongan kerja yang ditawarkan oleh Provost Marshall dan LSM LAI di media sosial. Dalam lowongannya, mereka menjanjikan pelamar akan bekerja sebagai pengawal Menhan dan bahkan mengikuti misi Perdamian Bangsa-Bangsa.

Selain mengklaim mendapat persetujuan dari Menhan, lowongan juga diklaim sebagai bentuk tindak lanjut nota kesepahaman Nomor B/1732/IX/2017 tanggal 29 September 2017 antara Provost Marshall dengan Kemhan dengan tentang Dukungan dan Partisipasi Bela Negara.

Menanggapi hal itu, Totok menegaskan Kemenhan dan Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan tidak pernah melakukan kerjasama dengan Provost Marshall dan LSM LAI.”Kementerian Pertahanan sudah melakukan penyelidikan di lapangan, ternyata surat yang diakui Provost Marshall palsu,” ujarnya.

Atas hal itu, Totok mengimbau masyarakat berhati-hati dan mewaspadi segala kegiatan yang dilakukan oleh Provost Marshall dan LSM LAI.

Mengutip laman aliansiindonesia.id, Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Djoni Lubis mengaku tidak tahu soal rekrutmen dari pihak Provost Marshall.

“Wong posisi LAI sama dengan Kemhan kok, sama-sama dicatut oleh Provost Marshall,” dalihnya.Meski demikian, ia mengakui sebagai pelindung Provost Marshall. Pihak Provost Marshall, kata dia, memang beberapa kali berkunjung ke kantor DPP LAI. Djoni mengaku bersedia menjadi pelindung, namun hanya dalam konteks untuk Bela Negara. Soal kegiatannya, ia mengaku tidak pernah diberi laporan.

“Siapapun, baik individu maupun organisasi, yang dalam kegiatan atau program kerjanya untuk Bela Negara, pasti saya dukung,” aku dia. (arh)