Di Depan Australia, Menhan Ryamizard Pertegas Pentingnya Kekuatan Maritim

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pentingnya kekuatan maritim, demi menjaga stabilitas pertahanan dunia.

Di hadapan delegasi Australia, Menhan Ryamizard mengatakan, kekuatan maritim bagi Indonesia adalah sebuah poros utama kepentingan nasional.

“Kekuatan maritim mengharuskan kekuatan TNI AL dapat mengamankan jalur perdagangan, penopang kekuatan dan keamanan ekonomi, jalur dalam negeri, namun juga jalur di luar Indonesia dimana merupakan bagian dari kepentingan nasional,” ujar Menhan Ryamizard di Kantor Parlemen Australia, dalam keterangan tertulis, Jumat (16/3/2018).

Menhan Ryamizard menjelaskan, keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik menjadi penting, lantaran pusat perekonomian dunia saat ini masih bergantung pada jalur-jalur tersebut.

“Perdagangan internasional semakin berkembang, masih bertumpu pada domain laut sehingga masalah jaminan keamanan maritim menjadi hal yang sangat krusial,” tegas Ryamizard.

.

Bertemu Menhan Australia, Ryamizard Bahas Keamanan Maritim hingga Ancaman ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com – Di sela rangkaian ASEAN-Australia Special Summit 2018, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Parlemen Australia, Jumat (16/3/2018), membahas dinamika Indo – Pasific, kontra-terorisme, keamanan siber, perdagangan manusia dan keamanan maritim.

Dalam pertemuan tersebut, Ryamizard mengungkapkan bahwa keamanan maritim bagi Indonesia merupakan implementasi dari agenda yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Salah satu kerangka utamanya adalah pembangunan kekuatan pertahanan maritim,” ujar Ryamizard seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (16/3/2018).

Dalam proses menjadi poros maritim dunia, lanjut Ryamizard, kekuatan maritim mengharuskan kekuatan TNI AL dapat mengamankan jalur-jalur perdagangan sebagai penopang kekuatan dan keamanan ekonomi. Tidak hanya jalur dalam negeri, namun juga jalur di luar yuridiksi Indonesia di mana hal tersebut sebagai bagian dari kepentingan nasional. Perdagangan internasional yang semakin berkembang masih bertumpu pada domain laut sehingga masalah jaminan keamanan maritim menjadi hal yang sangat krusial. “Keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik sangat penting kerena perekonomian dunia saat ini masih bergantung pada jalur maritim, baik itu sebagai jalur perdagangan (Sea Lane of Trade/SLoT) maupun jalur komunikasi (Sea Lane of Communication/SLoC),” ucap Ryamizard. Ryamizard mengatakan, untuk menghadapi tantangan di bidang keamanan maritim, maka Indonesia bersama Filipina dan Malaysia telah mengambil langkah-langkah kerja sama yang kongkret melalui platform kerjasama trilateral di Laut Sulu. Kerja sama trilateral dilakukan melalui patroli bersama yang terkoordinasi, baik di laut maupun udara.

.

Menhan Australia Tersenyum Kala Ryamizard Ryacudu Minta Percakapan Teroris di WA Diretas

TRIBUNNEWS.COM, SYDNEY – Pertemuan empat menteri (2+2 minister meeting) dari Indonesia dan Australia, Jumat (17/3/2018) pagi, ternyata sarat kelakar berbau diplomasi.

Menteri Pertahanan RI Jenderal Rymizard Ryacudu dan koleganya dari Australia Marise Payne, misalnya saling menyindir dan tertawa saat membahas penanggulangan terorisme kawasan.

“Saya bilang, pemerintah Indonesia tak ada ampun dengan separatis dan teroris, kami sikat,” ujar Rymizard kepada 10 wartawan.

Menjawab wartawan, mantan Panglima Kostrad dan Kepala Staf TNI-AD ini menegaskan bukan rahasia lagi, jika ada insiden teroris di Tanah Air, pemerintah dan publik Australia jadi tegang.

“Jadi kalau kita tegas sama mereka, Australia senang dan selalu mau membantu,” kata Ryamizard.

Bahkan, jenderal bintang 4 ini sempat meminta Menlu Marise Payne agar menggunakan akses besarnya meretas percakapan jaringan teroris Asia di aplikasi WhatsApp.

“Bu menterinya tertawa, dan melirik saya saat saya bilang ‘kalau, Australia mau bantu ayo buka itu WA,” ujarnya sambil tertawa.

Tahun 2017 lalu, otoritas pertahanan dan penanggulangan teroris Australia menggelontorkan dana besar untuk program meretas (encrypt) sejumlah aplikasi chat social media.

Dua pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia Julia Bishop, dirangkaikan penandatangan nota kerja sama maritim, keamanan dan lingkungan hidup.

“Saya kira kerja sama ini saya yang tanda-tangan,” kata Bishop kepada Retno, saat melihat dua dokumen berbendera Australia dan Indonesia di media center lantai 21 Gedung Commonwealth Parliament, 1 Bligh Street, CBD Sydney.

Dua menlu berpotongan rambut sebahu itu pun tertawa.

Kedua kolega ini hanya jadi saksi penandatangan perjanjian antara Direktur Jenderal Asia, Afrika Kemenlu RI Desra Percaya dan Deputi Sekretaris Jenderal Indopacific Group Kemenlu Australia Richard Maude.

Pertemuan itu di sela-sela ASEAN-Australia Special Summit 2018 di Sydney, Australia, Jumat (17/3/2018) di lantai 20 Gedung Commonwealth Parliament Australia di 1 Bligh Street, kawasan CBD Sydney.

Menhan mendapat kesempatan keempat berbicara, setelah tiga wanita menteri dari Australia dan Indonesia.

““Selamat datang di kampung kelahiran saya ini, Sydney kota yang saya kagumi,” ujar Marise Payne, wanita pertama yang menjabat menteri pertahanan Australia.

Wartawan hanya diberikan waktu sekitar 10 menit untuk mengambil gambar dan merekam beberapa petikan pembicaraan awal.

Pembicaraan 2+2 ini secara khusus membahas Maritim Plan, atau rencana strategis kedua negara dalam penanggulangan illegal fishing, penyelundupan narkotika dan manusia.

Secara umum dialog ini juga membicarakan penanganan pencari suaka dan pengungsi Timur Tengah, Pakistan, dan Rohingnya yang akan melanjutkan perjalanan “economic migran” ke Australia namun “terdampar” di Indonesia.

Fokus Maritime Plan ini adalah keamanan di perairan perbatasan Indonesia-Australia, baik di Pasifik atau Samudera Indonesia di sebelah selatan.

Pembicaraan ini merupakan penjajakan kesepakatan teknis dan koordinatif penanggulangan dan penanganan bencana.

Rilis yang diterima wartawan dari kemenlu dan kemenhan Australia juga menyinggung rencana pembentukan gugus kerja (task force) untuk menjaga lingkungan maritim dari polusi dan kolaborasi penelitian maritim kedua negara.