BPJSKes Perkuat Sinergi Optimalisasi Kualitas Layanan Bagi TNI-Polri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR –Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka mulai 1 Januari 2014 semua warga negara Indonesia akan terlindungi program jaminan kesehatan. 

Termasuk dalam golongan tersebut adalah program jaminan kesehatan untuk anggota TNI dan Polri yang telah masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014.

Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan Peserta JKN-KIS khususnya bagi pegawai di Kementerian Pertahanan RI, anggota TNI dan anggota Polri, BPJS Kesehatan sepakat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kedua lembaga tersebut. 

Direktur Utama BPJSKes Fachmi Idris pada penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta (8/3/2018) mengapresiasi kerjasama yang sejak awal implementasi Program JKN-KIS telah didukung oleh Kementerian Pertahanan RI dan Kepolisian RI.

“Seluruh jajaran telah kompak bersinergi sehingga sampai saat peserta JKN-KIS baik dari anggota TNI maupun POLRI dapat terlayani dengan baik, dan diharapkan melalui nota kesepahaman ini akan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Berbagai masukan perbaikan dari hasil evaluasi kerjasama selama ini, diharapkan sudah dapat dituangkan dalam nota kesepahaman hari ini sehingga kualitas layanan bagi anggota TNI maupun Polri makin optimal, ” katanya dalam rilis sore tadi.

MoU ini dihadiri Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Kapala Kepolisian RI Tito Karnavian.

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama yang dilaksanakan dengan Kementerian Pertahanan adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan, dan kepesertaan.

Sedangkan ruang lingkup nota kesepahaman yang dilaksanakan dengan Kepolisian RI adalah terkait dengan peserta dan rekonsiliasi data peserta JKN-KIS yang terdaftar di Fasilitas  Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Polri, prosedur pelayanan kesehatan faskes milik Polri, pembayaran pemanfaatan faskes milik Polri serta pemanfaatan data online kecelakaan lalu lintas.

“Di era JKN-KIS, pemanfaatan fasilitas kesehatan milik TNI maupunPolri nyatanya telah memberikan kontribusi dalam optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. BPJS Kesehatan senantiasa mendorong agar kualitas layanan kesehatan di faskes milik TNI danPolri tersebut terus dioptimalkan sampai dengan standar kualitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan,” ujar Fachmi.

Penandatanganan kesepakatan bersama dan nota kesepahaman ini, diharapkan menjadi dasar masing-masing pihak untuk berkoordinasi dalam penyusunan pedoman kerja dan perjanjian kerjasama baik ditingkat pusat maupun daerah.

Sampai dengan 1 Maret 2018, tercatat sebanyak 193.535.881 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS. Untuk peserta TNI yang terdaftar sebanyak 1.576.112 jiwa dan anggota Polri sebanyak 1.252.005 jiwa.

Adapun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebanyak 669 milik TNI dan 561 milik Polri telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) saat ini sebanyak 105 Rumah Sakit milik TNI dan 40 Rumah Sakit milik Polri sudah menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan. (*)

.

Kesehatan Narapidana Akan Dijamin BPJS

JAKARTA, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menjamin perawatan kesehatan para narapidana, anggota, dan purnawirawan TNI/Polri. Rencana itu mendapat dukungan langsung dari Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melalui penandatanganan nota kesepahaman yang digelar di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis 8 Maret 2018.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menyatakan bahwa masuknya mereka menjadi anggota BPJS Kesehatan akan memperkuat optimalisasi kualitas layanan kesehatan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang pada intinya mewajibkan semua warga negara Indonesia terlindungi program jaminan kesehatan.

“Termasuk dalam golongan tersebut adalah program jaminan kesehatan untuk anggota TNI dan Polri yang telah masuk dalam kepesertaan JKN-KIS. Seluruh jajaran telah kompak bersinergi sehingga sampai saat peserta JKN-KIS baik dari anggota TNI maupun Polri dapat terlayani dengan baik,” ucap Fachmi.

Ia menuturkan, kesepakatan kerja sama ini akan meningkatkan pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan, dan kepesertaan. Menurut dia, nota kesepahaman tersebut juga terkait dengan peserta dan rekonsiliasi data peserta JKN-KIS yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Polri, prosedur pelayanan kesehatan faskes milik Polri, pembayaran pemanfaatan faskes milik Polri serta pemanfaatan data online kecelakaan lalu lintas.

“Pada era JKN-KIS, pemanfaatan fasilitas kesehatan milik TNI maupun Polri nyatanya telah memberikan kontribusi dalam optimalisasi pelayanan kesehatan juga bagi masyarakat. BPJS Kesehatan senantiasa mendorong agar kualitas layanan kesehatan di faskes milik TNI dan Polri tersebut terus dioptimalkan sampai dengan standar kualitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan,” ujar Fachmi.

Ia menyatakan, hingga 1 Maret 2018, tercatat sebanyak 193.535.881 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS. Untuk peserta TNI yang terdaftar sebanyak 1.576.112 jiwa dan anggota Polri sebanyak 1.252.005 jiwa. Adapun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebanyak 669 milik TNI dan 561 milik Polri telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) saat ini sebanyak 105 rumah sakit milik TNI dan 40 rumah sakit milik Polri sudah menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan.

Memacu kinerja

Kapolri Tito menyatakan, kerja sama ini dapat membantu anggota dan purnawirawan Polri. Menurut dia, dengan adanya jaminan kesehatan, anggota Polri akan semakin terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. “Sekarang kan kalau ada yang sakit, tidak perlu lagi berpikir untuk keluarkan uang dari gaji dan lain-lain. Dan ini sangat penting karena peningkatan kesejahteraan anggota Polri ini merupakan program yang saya utamakan dalam rangka untuk mendongkrak kinerja,” katanya.

Ia menuturkan, kerja sama ini juga memberikan keuntungan kepada rumah sakit Polri. Pasalnya, masyarakat yang menjadi anggota BPJS, saat beroobat di rumah sakit atau klinik milik Polri, sekarang ditanggung BPJS. “Keuntungan ini akan kami tingkatkan lagi untuk mengembangkan fasilitas kesehatan. Kerja sama ini nanti akan ditindaklanjuti dengan kerja sama antarsatuan kerja yang lebih teknis,” katanya.