Menakar peluang Marsekal Hadi jadi Panglima TNI

Merdeka.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Dorongan agar Presiden Joko Widodo segera menunjuk penggantinya kian kencang. Kepala Negara disarankan memilih Panglima bukan dari Angkatan Darat (AD).

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan masa reses DPR mulai 13 Desember hingga 14 Januari 2018. Apabila penunjukan nama Panglima saat memasuki masa reses tak bisa diproses DPR.

Selain itu, Kang Jenderal sapaan TB beralasan agar panglima baru pada awal Januari sudah mulai bekerja untuk pengamanan pemilu. Sehingga, lanjutnya, ada bantuan yang disiapkan Panglima terhadap Kapolri.

“Jadi kalau tidak di masa kerja sekarang, maka bisa-bisa bablas kita punya Panglima TNI dalam status pensiun,” ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini jabatan Panglima TNI selalu didominasi oleh Angkatan Darat (AD). Sedangkan Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) baru beberapa kali. Karena itu dia berharap pengganti Gatot berasal dari AU. Namun dia menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi.

“Saya ingin sampaikan kata bergilir. Pak Gatot, Pak Moeldoko dua-duanya darat. Pak Agus AL. Djoko Santoso AD. Sebelumnya lagi puluhan tahun lalu AD. Jadi kalau lihat ini, jadi berilah kesempatan kepada AU,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mendengar kabar dalam waktu dekat Jokowi akan mengirim surat terkait calon pengganti Gatot. Menurutnya, Jokowi bisa mengirim lebih dari satu nama calon.

Saat ini tiga jenderal bintang empat adalah Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Mulyono, lalu Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, berdasarkan masa dinas Hadi memiliki waktu pensiun lebih panjang. Dia juga menyatakan bahwa kinerja Hadi cukup baik. Hadi banyak menyelesaikan kasus dan merevitalisasi beberapa alutsista.

“Kalau track record-nya sangat tinggi juga karena Pak Hadi berhasil melakukan revitalisasi baik di alutsista, pembersihan juga, baik yang kemarin ada kasus-kasuskorupsi itu beliau kerjasama dengan Panglima TNI untuk merapikan dan menyelesaikan seluruh perkara yang ada,” jelasnya.

Pengamat militer dari Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi melihat Hadi dipersiapkan Jokowi. Ini terlihat dari cepatnya promosi jabatan buat Hadi hingga didapuk menjadi kepala staf.

Jika memakai sistem urut kacang, menurut Muradi, saat ini jatahnya angkatan udara (AU). Setelah Laksamana Agus Suhartono, berturut-turut Panglima diisi angkatan darat (AD) Jenderal Moeldoko dan Gatot.

Apakah Hadi memang disiapkan Jokowi untuk jadi Panglima TNI menggantikan Gatot? “Saya lihat arahnya ke sana. Kalau suasananya kondusif, September atau Oktober bisa dilakukan,” ungkapnya beberapa waktu lalu pada merdeka.com.

Saat dimintai komentarnya tentang pergantian tersebut, Gatot menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Karena urusan pergantian Panglima TNI menjadi hak perogratif seorang Presiden.

“Itu urusannya Presiden,” tegas Gatot Nurmantyo usai menjadi pembicara dalam dialog Proxy War Ketahanan Informasi Nasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, Jumat (24/11).

Sementara soal desakan sejumlah pihak yang meminta agar segera mengirim nama pengantinya, Gatot berpendapat tidak perlu didengarkan. Desakan-desakan itu hanya sebuah polemik saja, yang tidak perlu didengar.

“Enggak usah didengarin, yang didengarin Presiden. Itu kan orang yang cuma berpolemik saja. Kita dengarkan Presiden saja,” tegasnya.

Jokowi mengaku sudah banyak menerima masukan nama calon pengganti Gatot. “Namanya kan banyak,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah membuka acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/11).

Seperti diketahui, Hadi merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987. Dalam hitungan tiga bulan dua kali dia mendapat promosi jabatan. Lebih cepat meninggalkan para seniornya.

Hadi meraih bintang satu saat didapuk menjadi Direktur Operasi dan Latihan Basarnas (Dirops dan Lat Basarnas) 2011-2013. Lalu dia ditempatkan sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU 2013-2015 dan Komandan Lanud Abdulrachman Saleh 2015.

Tak lama di sana, bapak beranak dua ini mendapat promosi ketika menduduki posisi Sekretaris Militer Presiden 2015-2016. Menjadi Sekmil kurang lebih satu tahun, Hadi dipromosikan menjadi Irjen Kemhan 2016. Sekarang dia menjadi Kasau.

.

Siapa Calon Panglima TNI Pengganti Jenderal Gatot?

Jakarta – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo pun tengah mempersiapkan pengganti Jenderal Gatot. Siapa yang akan menjadi Panglima TNI?

Jenderal Gatot akan pensiun pada Maret 2018. Meski begitu, pengganti Gatot harus dipersiapkan sejak jauh hari karena, secara aturan, proses pergantian Panglima TNI membutuhkan waktu lantaran Presiden harus meminta rekomendasi dari DPR.

Aturan tersebut tertuang dalam UU N0 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 13 ayat 5 dijelaskan, presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan DPR.

Pada pasal yang sama juga disebut persetujuan DPR terhadap calon Panglima yang dipilih presiden disampaikan paling lambat 20 hari terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR. Waktu ini tidak termasuk masa reses di Dewan.

“Sampai hari ini belum kita berharap segera karena masa sidang sekarang ini tidak lebih dari satu bulan. Desember kita sudah reses lagi, padahal itu memerlukan waktu 2 minggu. Mulai masuk ke pimpinan DPR, kemudian dibawa ke sidang paripurna, kemudian di Bamus, kemudian di Komisi I, kemudian menyiapkan fit and proper test, dikembalikan ke DPR untuk diparipurnakan. Itu 2 minggu,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, Rabu (15/11/2017).

Berbagai prediksi dan usulan muncul mengenai perwira tinggi yang berpeluang menjadi pengganti Jenderal Gatot. Pada Pasal 13 ayat 4 UU TNI, disebut Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Untuk menjadi kepala staf, perwira tinggi harus memiliki pangkat 4 bintang. Sementara itu, frasa ‘dapat’ pada pasal tersebut kerap dijadikan perdebatan untuk giliran matra asal Panglima TNI.

“Hari ini Angkatan Darat, sebelumnya Pak Moeldoko Angkatan Darat. Sebelumnya juga itu AL, sebelumnya oleh AD Pak Djoko Santoso. Kalau seperti itu, barangkali saatnya supaya adil, maka dari AU, itu saja. Tapi kembali lagi, itu hak prerogatif presiden,” sebut TB Hasanuddin, yang merupakan purnawirawan TNI.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Dave Laksono. Meski tiga kepala staf angkatan memiliki kans yang sama, dia memprediksi, kali ini dari matra udara yang akan dipilih Jokowi. Tiga kepala staf saat ini adalah KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAL Laksamana TNI Ade Supandi, dan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

“Kalau dilihat dari tiga kepala staf itu, yang masa dinasnya masih lama itu adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi. Saya belum bisa mengatakan apakah pasti dia (terpilih). Akan tetapi, kalau dilihat dari masa dinasnya (yang) masih panjang, masih lama, itu Kepala Staf Angkatan Udara,” ujar Dave.

Marsekal Hadi merupakan perwira TNI AU angkatan 1986. Pria kelahiran 8 November 1963 itu masih memiliki waktu lama untuk pensiun. Jenderal Mulyono masih memiliki waktu 2 tahun lagi hingga masa pensiun. Lalu Laksamana Ade Supandi akan pensiun tak lama setelah Jenderal Gatot.

Meski begitu, bukan hanya dari matra udara saja yang diusulkan. Anggota Komisi I Sukamta mengusulkan Panglima setelah Jenderal Gatot berasal dari AL. Ini mengingat dalam visi-misi Jokowi, dia ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar.

“Kalau matra mana, terserah Presiden saja sesuai kebutuhannya. Tapi kan beliau ingin agar Indonesia menjadi negara maritim terbesar, bagusnya sih dari AL,” tutur politikus PKS itu.

Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot memang banyak diusulkan tidak lagi berasal dari AD. Sebab, dua Panglima TNI terakhir berasal dari AD meski secara aturan memang merupakan hak prerogatif presiden.

“Tentu saja yang harus dilihat adalah pengaturan dari UU TNI Pasal 13 ayat 4 bahwa jabatan Panglima TNI itu kan dapat dijabat secara bergilir oleh tiap-tiap angkatan. Kalau hari ini darat, ya tentu saja dan nggak boleh berikutnya darat lagi,” sebut Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, Minggu (12/11).

Sebenarnya bukan hanya perwira tinggi bintang empat saja yang berpeluang menjadi Panglima TNI. Presiden bisa saja memilih perwira tinggi bintang tiga untuk menjadi pengganti Gatot. Namun syaratnya, presiden harus mengangkat perwira tinggi bintang tiga itu sebagai kepala staf, meski hanya menjabat satu hari sekalipun.

Adapun TNI AD memiliki sembilan perwira berpangkat letjen atau bintang tiga. Mereka adalah Wakil KSAD Letjen TNI Tatang Sulaiman, Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, Dankodiklatad Letjen TNI Agus Kriswanto, Irjen TNI Letjen TNI Dodik Wijanarko.

Kemudian Irjen Kemhan Letjen TNI Agus Sutomo, Sesjen Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo, Sesmenko Polhukam Letjen TNI Yoedhi Swastono, Rektor Unhan Letjen TNI Dr I Wayan Midhio, dan Staf Khusus KSAD Letjen TNI R Ediwan Prabowo. Meski begitu, Letjen Edy Rahmayadi sudah menyatakan keinginannya pensiun dini karena hendak maju sebagai cagub di Pilkada Sumut 2018.

Lalu TNI AL memiliki enam perwira tinggi dengan tiga bintang di pundaknya, termasuk dari satuan Marinir. Mereka adalah Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, Kasum TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan Ashaf, Kabakamla Laksdya TNI Arie Soedewo, Staf Khusus KSAL Laksdya TNI Desi Albert Mamahit, Dansesko TNI Letjen TNI (Mar) RM Trusono, dan Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Siwi Sukma Adji.

Sementara itu, TNI AU saat ini hanya memiliki dua marsekal madya atau perwira tinggi bintang tiga, yakni Wakil Gubernur Lemhannas Marsdya TNI Bagus Puruhito dan Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja. Ada dua perwira tinggi TNI AU lainnya yang sebentar lagi menjadi marsdya karena menjabat di posisi untuk bintang 3, yakni Wakil KSAU Marsda Yuyu Sutisna dan Kepala Badan SAR Nasional Marsda M Syaugi. Mereka hanya tinggal menunggu kenaikan pangkat dari Mabes TNI.

Lantas siapakah yang akan menjadi calon Panglima pengganti Jenderal Gatot? Hanya Jokowi yang mengetahuinya. Namun terlebih dulu dia harus mengirimkan perwira tinggi bintang empat pilihannya ke DPR.

“Ya, mekanismenya kan ada. Nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR ditunggu saja,” tutur Jokowi, Kamis (23/11/2017).

Untuk nama calon pengganti Gatot, Jokowi belum mau menyebutkan. Dia hanya menegaskan ada banyak nama yang berpotensi menggantikan Gatot.

“Namanya kan banyak,” tegas Jokowi.