TRANSLATE

Ryamizard Ryacudu Siap Turun Langsung Atasi KKB

Jumat, 17 November 2017

jpnn.com, JAKARTA – Menhan Ryamizard Ryacudu meminta satgas TNI – Polri terus melakukan upaya persuasif untuk membebaskan Desa Kimbely dan Banti, Distrik Tebagapura, Mimika, Papua, yang masih diisolasikelompok kriminal bersenjata (KKB).

Ryamizard menegaskan, pemerintah tidak ingin kontak senjata kembali terjadi. ”Mudah-mudahan nggak perlu pakai senjata,” ungkap dia di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) kemarin (14/11).

Pria yang akrab dipanggil Ryamizard itu pun menyampaikan, dia siap turun langsung guna menuntaskan persoalan yang terjadi di tanah Papua tersebut. ”Bila perlu saya ke situ,” kata dia.

Meski hal itu belum dilakukan, mantan kepala staf angkatan darat (KSAD) itu sudah mengantongi sejumlah informasi berkaitan aksi yang dilakukan KBB.

Termasuk di antaranya dalang yang membuat situasi menjadi panas. ”Tapi, kan nggak boleh disampaikan di sini dong,” imbuhnya.

Menurut Ryamizard salah satu motif yang melatarbelakangi aksi KBB adalah menganggu kebijakan serta program yang dilaksanakan pemerintah Jokowi – JK di Papua.

”Kerjanya Pak Jokowi ada yang tidak suka,” ujarnya. Namun demikian, pejabat asal Palembang itu tidak bisa membuka secara detail berkaitan dengan hal tersebut.

Yang pasti, dia menuturkan bahwa ada yang berusaha memanas-manasi sehingga KKB kembali beraksi. ”Pasti ada kan yang ngompor-ngompirin,” ucap dia.

Terpisah, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo secara tegas menyampaikan bahwa tidak boleh ada gerakan separatis bersenjata di dalam NKRI.

Apabila gerakan itu muncul, dia memastikan TNI berada di garda terdepan untuk menindak mereka jika upaya persuasif tidak berhasil.

Penyataan itu dia sampaikan langsung melalui keterangan resmi yang dilansir oleh Puspen TNI kemarin.

”TNI dan kepolisian berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan persuasif dan menyiapkan langkah-langkah untuk tindakan emergency,” terangnya.

Serupa dengan Ryamizard, Gatot juga sudah mengantongi berbagai informasi berkaitan kondisi dan situasi di Papua.

Termasuk video penganiayaan masyarakat sipil yang diduga dilakukan olehKKB atau yang disebut oleh TNI sebagai gerakan separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

”TNI dan Kepolisian sudah mengimbau gerakan separatis bersenjata di Papua untuk menyerahkan diri. Tapi, sampai sekarang belum ada yang menyerahkan diri dan kami akan tetap berusaha terus sampai berhasil,” kata dia.

Menhan: Ada yang Ngompori, Papua Kembali Bergolak

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meyakini situasi yang terjadi di Papuasaat ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ia menuding ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kondisi itu.

“Pasti ada kan yang ngompor-ngomporin. Kita ini banyak kan bangsa ini, ada yang senang, ada yang tidak senang,” ucap Ryamizard di kantornya, Jakarta, Selasa, 14 November 2017.

Situasi Papua, khususnya Tembagapura, memanas beberapa hari terakhir. Ratusan warga disandera kelompok kriminal bersenjata.

Ryamizard mengaku mengantongi nama orang-orang yang bermain di balik kekacauan itu. Namun, dia enggan mengungkapkannya ke publik.

“Enggak boleh disampaikan di sini dong,” jelas Ryamizard.

Dia berharap, tidak ada konflik senjata di Papua. Karena itu, cara persuasif tengah dikedepankan aparat keamanan.

Jadi Tameng

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sengaja membatasi gerak warga di Tembagapura, Papua. Hal itu sebagai cara mereka berlindung dari aparat keamanan.

“Modus yang biasa mereka lakukan, biasanya para pendulang (emas) ini dijadikan tameng. Jadi yang tadi dikatakan penyanderaan itu sebetulnya para pendulang yang kemudian dijadikan tameng,” tutur Tito.

Tito menjabarkan, mereka yang disebut pendulang merupakan warga yang kesehariannya mengais limbah emas PT Freeport Indonesia yang mengalir di Kali Kabur. Anggota KKB juga sebagian turut serta mendulang emas, bahkan tidak sedikit memeras warga.

“Sebetulnya tidak banyak kelompok ini, paling 20-25 orang. Senjatanya juga 5-10 pucuk paling banyak. Tapi mereka menggunakan metode hit and run,” jelas dia.

Menurut Tito, permasalahan ekonomi menjadi motif utama dari tindakan teror dari KKB. Sementara alasan separatis juga turut melatarbelakangi aksi mereka.

“Memang ini permasalahan sosial dari dulu agar sebaiknya tidak ada lagi pendulangan di situ. Tapi masyarakat ini harus dialihkan, dikanalisasi apa mungkin dipekerjakan,” Tito menandaskan.

.

Menhan Tahu Siapa Aktor di Balik Pelaku Penyanderaan 1.300 Warga Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah sudah berupaya untuk membangun Papua mulai dari pemberian dana otonomi khusus (Otsus) hingga pembangunan infrastruktur.

Tapi masih saja ada kelompok yang melakukan kejahatan di Papua dengan berdalih kesenjangan kesejahteraan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku curiga ada pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan mereka.

Kepada wartawan, di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017), Ryamizard Ryacudu yang merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu, mengaku sudah megantongi identitas dari pihak-pihak yang diduga memanfaatkan masyarakat Papua untuk melakukan tindak pidana.

Namun ia enggan membeberkan informasi tersebut.

“Yang pasti sudah ada lah, tapi kan tidak boleh disampaikan di sini,” katanya.

Menurutnya mereka bertanggungjawab untuk mempengaruhi sejumlah warga Papua melakukan penyanderaan terhadap terhadap warga yang bermukim di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua.

Di wilayah tersebut, terdapat lebih dari 1.000 orang penduduk yang sebagian diantaranya adalah pendatang.

Sampai kelompok tersebut bisa muncul di Papua dan memiliki persenjataan, Ryamizard Ryacudu menduga hal itu antara lain karena upaya penindakan yang dilakukan selama ini, berlangsung kurang maksimal.

Antara lain karena kurangnya dukungan dari semua pihak.

“Itu kan tanda tidak kompak, kalau untuk negara, apapun, prajurit itu untuk negara, mati pun dia mau, dia siap,” katanya.

“Jadi marilah kita dukung, di sana Polisi dan tentara dukunglah, jangan ditakut-takuti melanggar HAM lah, padahal itu untuk mengamankan negara,” ujarnya.




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia