Menhan: Presiden Jokowi Tak Mau Gelar Pahlawan Nasional Diobral

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menghadap Presiden Joko Widodo hari ini untuk membahas pemberian gelar pahlawan nasional selanjutnya. Kepada awak media, Ryamizard menyampaikan pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada tiga orang sekaligus.

“Presiden tidak mau pahlawan itu diobral-obral kayak dulu. Dulu kan satu, kami bilang jangan satu-lah, Pak, kalau bisa tiga, Pak,” ujar Ryamizard, yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Kamis, 26 Oktober 2017.

Pemerintah sudah memiliki sejumlah kandidat yang hendak diberikan gelar pahlawan. Terakhir, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ada sembilan nama yang dipertimbangkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Salah satunya mantan Presiden, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Ryamizard menyebut Presiden Jokowi ingin nama-nama kandidat penerima gelar pahlawan nasional tidak berasal dari satu pulau saja. Kalau memungkinkan, berasal dari berbagai pulau.

Dalam pembahasan tadi, disinggung nama kandidat penerima gelar pahlawan nasional dari Aceh, Riau, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Aceh, nama yang disebut adalah Malahayati. “Malahayati kan udah lama itu, ya, dari tahun 1500-an sekian,” kata Ryamizard.

Sebelumnya, pemerintah Aceh mengusulkan nama Laksamana Malahayati, yang merupakan laksamana perempuan di Aceh, menjadi pahlawan nasional. “Agar perjuangan para pahlawan menjadi pembelajaran bagi generasi sekarang dan di masa mendatang,” kata Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutan singkatnya saat membuka “Seminar Laksamana Malahayati sebagai Pahlawan Nasional” di Banda Aceh, Kamis, 3 Agustus 2017.

Menurut Nova, penggalian terhadap kisah perjuangan para pahlawan seperti Malahayati sudah semestinya dilakukan lebih terstruktur dan sistematis agar jasa mereka untuk bangsa ini tidak dilupakan generasi mendatang. Dia berharap seminar tersebut memberi pencerahan tentang kepahlawanan Laksamana Malahayati dalam mempertahankan kedaulatan negeri, sehingga dapat melahirkan rekomendasi agar ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

.

Alasan Pemerintah Tak Pilih Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden keempat RI Abdurrahman Wahidalias Gus Dur menjadi salah satu tokoh yang diajukan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2017.

Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memilih mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie mengatakan, Gus Dur bukan tidak memiliki kualifikasi untuk dipilih sebagai pahlawan nasional. 

Akan tetapi, pemerintah lebih memilih tokoh yang berasal dari abad ke-17 dan abad ke-18. Hal ini dilakukan agar penilaian menjadi tidak bias.

“Kalau yang masih baru nanti bias kami menilai. Bisa saja generasi yang akan datang menilainya,” kata Jimly, usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Jimly mengatakan, tokoh seperti Gus Dur pasti memenuhi berbagai syarat dan kualifikasi untuk menjadi pahlawan nasional.

Namun, menurut dia, terlalu cepat apabila gelar pahlawan itu disematkan tidak lama setelah Gus Dur wafat pada 2009 lalu.

“Terlalu cepat. Bukannya tidak memenuhi syarat dan tidak layak,” kata Jimly.

“Isitilah kasarnya kuburannya masih basah,” tambah dia. 

Ketua Dewan Gelar Ryamizard Ryacudu mengatakan, tiga tokoh yang dipilih tahun ini berasal dari luar Pulau Jawa, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Riau, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari Provinsi Aceh, tokoh yang diajukan adalah Malahayati. Dari Provinsi Riau, yang diusulkan adalah Mahmud Marzuki.

Sementara, dari NTB, tokoh yang diusulkan Tuan Guru Kyai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau dikenal dengan nama Hamzanwadi.

Ryamizard mengatakan, Dewan Gelar memilih berdasarkan sembilan nama yang diajukan oleh Kementerian Sosial.

Menurut Mensos Khofifah Indar Parawansa, selain sembilan nama itu, Kementerian Sosial juga menyampaikan kembali beberapa nama tokoh yang diusulkan sebagai pahlawan nasional.

Usulan tersebut telah melalui telaah tim TP2GP dan dinyatakan memenuhi syarat.

Mereka antara lain, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Lafran Pane yang dikenal karena mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

.

Jokowi Berikan 3 Gelar Pahlawan Nasional Tahun Ini, Siapa Saja?

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ke Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas soal Dewan Tanda Pahlawan.

“(Bahas) masalah Dewan Tanda Pahlawan. Presiden tidak mau (gelar) Pahlawan Nasional itu diobral-obral kayak dulu,” kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Ryamizard mengatakan, tahun ini direncanakan akan ada tiga sosok yang diberikan anugerah gelar pahlawan nasional. Salah satunya, Laksamana Malahayati dari Kesultanan Aceh.

“Termasuk Mahalayati kan sudah lama itu ya dari tahun 1500-an sekian,” ujar dia.

Pada masanya, Malahayati adalah sosok pemberani yang tidak takut mati demi menjaga kerajaan Aceh dari serbuan musuh.

Terbukti, salah satu laksamana asal Belanda, Cornelis de Houtman, tewas di tangan Laksamana Malahayati pada 11 September 1599, lewat duel satu lawan satu di atas geladak kapal.

Selain Malahayati, ada dua tokoh lagi yang direncanakan mendapat penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Ryamizard menuturkan dua tokoh tersebut bukan berasal dari Pulau Jawa.

“Dari NTB, ada dari Riau, ya begitu yang jauh-jauh lah,” ucap Ryamizard.

.