Penjelasan Kemenkeu soal Beli Alat Tempur Pakai Utang
Selasa, 26 September 2017Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan triliunan rupiah dari pinjaman dalam maupun luar negeri untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat material khusus (alumatsus) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Ini adalah kebutuhan belanja dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara mengungkapkan, alokasi pinjaman (netto) di RAPBN 2018 sebesar negatif Rp 15,5 triliun di 2018. Terdiri dari pinjaman dalam negeri (netto) sebesar Rp 3,1 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 18,6 triliun.
Jumlah untuk pinjaman luar negeri negatif Rp 18,6 triliun. Artinya, penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp 51,5 triliun, sementara pembayaran cicilan pokok utang Rp 70,1 triliun. Dari penarikan pinjaman Rp 51,5 triliun, terdiri dari pinjaman tunai Rp 13,5 triliun dan pinjaman kegiatan proyek Rp 38 triliun.
“Paling banyak pengguna pinjaman luar negeri adalah Kemenhan sebesar Rp 11,7 triliun untuk pembiayaan alutsista,” kata Suahasil saat Rapat Panja A Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Selain Kemenhan, Polri merupakan salah satu pengguna pinjaman luar negeri terbanyak, sebesar Rp 3,3 triliun untuk pembelian Alat Meterial Khusus (Alumatsus), yakni, helikopter, labfor Mabes Polri, peralatan Serse, Siskom di Indonesia bagian Timur di Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
Suahasil menjelaskan, Kemenhan dan Polri pun mendapatkan jatah anggaran yang berasal dari pinjaman dalam negeri di RAPBN 2018 yang totalnya Rp 3,1 triliun. Berasal dari penarikan utang Rp 4,5 triliun, sedangkan pembayaran cicilan pokok pinjaman alokasinya Rp 1 triliun.
“Penarikan pinjaman dalam negeri Rp 4,5 triliun ini, terdiri dari Rp 3,5 triliun untuk Kemenhan dan Polri Rp 1 triliun untuk membiayai alutsista dan alumatsus yang diproduksi industri pertahanan dan keamanan dalam negeri,” ujar dia.
“Pemberi pinjaman dalam negeri adalah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” dia menambahkan.
.
Kemenkeu Sebut Sebagian Besar Pembiayaan Alutsista Berasal dari Utang
Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 mengalokasikan triliunan rupiah untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dana sebesar Rp4,5 triliun tersebut berasal dari utang dalam dan luar negeri.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, alokasi pinjaman (netto) di RAPBN 2018 sebesar negatif Rp15,5 triliun di 2018. Terdiri dari pinjaman dalam negeri (netto) sebesar Rp3,1 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp18,6 triliun.
“Jadi untuk Kementerian Pertahanan dan kepolisan, itu pinjaman dalam negeri untuk pembiayaan pembelian Alutsista dari domestik. Paling banyak pengguna pinjaman luar negeri adalah Kemenhan sebesar Rp11,7 triliun untuk pembiayaan alutsista,” katanya, di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 25 September 2017.
Suahasil mengungkapkan, sebagian besar pembiayaan alutsista berasal dari pinjaman dalam negeri tepatnya dari perbankan nasional. Sementara pengadaan alutsista dalam bentuk impor dari sebuah leader company.
“Kemhan maupun kepolisian itu ada tunjangan dalam negeri untuk pembiayaan pembeliaan alutsista dari domestik. Kalau untuk luar negeri kita kan mengeluarkan dalam bentuk LC (impor),” ungkap dia.
Suahasil menambahkan, daftar pembelian Alutsista tersebut tengah masuk tahap finalisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sebab itu, pihaknya belum bisa merinci barang apa saja yang akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian dari anggaran RP4,5 triliun tersebut.
“Daftar pembeliannya saat ini sedang difinalkan bersama Bappenas, namun Kemenhan maupun Kepolisian itu telah memiliki apa yang disebut daftar kegiatan prioritas pinjaman dalam negeri,” tutup dia.
.
Kemenhan Terbanyak Gunakan Pinjaman Luar Negeri
Bisnis.com,JAKARTA – Kementerian Pertahanan menjadi salah satu kementerian yang paling banyak menggunakan pinjaman luar negeri. Total pinjaman luar negeri Kemhan mencapai Rp11,7 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sebagian besar pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk membeli alat utama sistem persenjataan (Alutsista) buat tiga matra di TNI.
“Kalau beli dari luar kan buka LC, bentuknya pinjaman. Kalau yang dari dalam itu financingnya dari bank lokal, ” katanta di Banggar DPR, Senin (25/9/2017).
Adapun alutsista yang dibeli setidaknya menurut paparan Kementerian Keuangan diantaranya pembelian kapal jenis korvet, helikopter ASW, kapal PKR, hingga kapal selam.
Selain Kemhan, kementerian atau lembaga lain yang menggunakan pinjaman luar negeri paling besar diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kemenristek Dikti.