Kemhan dan PBNU Jalin Sinergitas Soal Pertahanan Bangsa

.

Wasekjen PBNU Dorong Pelibatan Kiai di Perang Abad Informasi

jpnn.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat, Rabu (13/9). Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyambut langsung kunjungan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Hery Haryanto Azumi mengatakan, pertemuan antara Ryamizard dengan Kiai Said itu dalam rangka membahas persoalan kebangsaan dan memperkuat pertahanan bangsa. “Kunjungan Pak Menhan ke PBNU guna membahas masalah kebangsaan dan memperkuat pertahanan bangsa,” ujar Hery yang ikut dalam pertemuan itu.

Hery menjelaskan, pertemuan itu juga membahas abad informasi saat ini penuh dengan perang opini dan cara berpikir atau mindset. Sebab, kini pertarungan bukan lagi melalui peperangan fisik dan militer.

Lebih lanjut Hery mengatakan, kondisi itu menuntut adanya upaya penguatan pertahanan bangsa dan negara tidak hanya dalam bentuk fisik dan militer. Karena itu, harus ada sistem pertahanan semesta yang melibatkan segenap elemen bangsa.

“Konsep pertahanan sebuah negara saat ini berbeda dengan dulu. Dalam perang modern sekarang, konsep pertahanan tidak boleh hanya mengandalkan konsep hardware atau  jalur militer, namun juga software (piranti lunak, red),” ulasnya.

Menhan Ryamizard Ryacudu dan Wakil Sekjen PBNU Hery Haryanto Azumi.

Dalam rangka menyiapkan piranti lunak untuk pertahanan semesta itu pula negara perlu melibatkan para kiai dan ulama. “Jalur software ini adalah pertahanan semesta dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk ulama dan kiai di dalamnya,” tambahnya.

.

Menhan bahas kebangsaan dengan PBNU

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) guna membahas persoalan kebangsaan dan memperkuat pertahanan bangsa.

Kunjungan Menhan itu langsung disambut oleh Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj beserta jajaran pengurus besar di kantor PBNU Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini telah masuk pada globalisasi baru. Era globalisasi saat ini terjadi karena konsekuensi logis dari pola perubahan.

“Dimana, bentuk persaingan yang dinamis ini dapat berdampak terhadap perubahan sistem politik, hukum, mental dan budaya, serta penghayatan terhadap ideologi suatu bangsa,” ujar Menhan.

Ryamizard mengaku, dirinya tidak ingin Indonesia kalah dan gagal dalam persaingan meodernisasi dan global karena kegagalan tersebut dapat mengancam eksistensi dan keutuhan negara.

“Karena dalam persaingan Globalisasi, yang kuat keluar sebagai pemenang dan menjadi pemimpin serta pasti akan menjajah. Sementara yang lemah akan kalah dan menjadi pecundang dan akan terus terjajah,” ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ini.

Oleh sebab itu, tegas Menhan, Kementerian Pertahanan beserta PBNU sepakat untuk menjalin sinergi dalam upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan bangsa.

“Kita juga mendorong upaya Transfer of Technology (ToT) Kemenhan untuk mewujudkan kemandirian industri dalam negeri,” paparnya.

Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj menyambut baik dan ini merupakan kunjungan rutin yang telah dilakukan Kemenhan ke PBNU.

“Jadi ini bukan yang pertama. Sebagai ketua PBNU, saya siap membantu dan mempromosikan program-program Kemenhan melalui ulama dan pondok pesantren,” ujarnya.

Wasekjen PBNU Hery Haryanto Azumi pun mengaku sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menhan.

Kesepakatan yang dilakukan Kemenhan dan PBNU perlu dilakukan untuk menjalin sinergi dalam upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan bangsa.

“Intinya kami (PBNU) sepakat menjalin sinergi dengan Menhan. Upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan bangsa memang tidak bisa dikerjakan satu kelompok, butuh upaya semua elemen bangsa. NU memang punya tanggung jawab itu, namun tentu harus didukung semua pihak,” katanya.

.

Menhan Ajak PBNU Bahas Persoalan Kebangsaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (13/9/2017).

Kunjungan tersebut langsung disambut oleh Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj beserta jajaran pengurus besar di kantor PBNU Jakarta.

Pertemuan itu digelar guna membahas persoalan kebangsaan dan memperkuat pertahanan bangsa.

“Kunjungan Pak Menhan ke PBNU guna membahas masalah kebangsaan dan memperkuat pertahanan bangsa,” kata Wasekjen PBNU, Hery Haryanto Azumi, yang ikut dalam pertemuan itu.

Menurut Hery, di abad informasi ini, upaya memperkuat pertahanan bangsa tidak hanya dalam bentuk fisik melalui militer, namun juga harus melalui pertahanan semesta dengan melibatkan segenap elemen bangsa.

“Konsep pertahanan sebuah negara saat ini berbeda dengan dulu. Dalam perang modern sekarang, konsep pertahanan tidak boleh hanya mengandalkan konsep hardware atau jalur militer, namun juga software. Jalur software ini adalah pertahanan semesta dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk ulama dan kiai di dalamnya,” tambah Hery yang juga menjabat Sekjen PB-MD Hubbul Wathon.

Hery mengatakan bahwa dalam upaya menjaga kedaulatan bangsa, cara berpikir (mindset) masyarakat kita harus bergeser dari pertahanan fisik ke pertahanan ideologi.

“Selama ini kalau berbicara mempertahan kedaulatan pasti yang terpikir adalah militer. Cara berpikir ini harus dirubah. Sebab, mempertahankan ideologi bangsa dari pengembosan pihak-pihak asing juga masuk kategori menjaga kedaulatan,” terangnya.

Lebih lanjut Hery menuturkan bahwa perang di era digital seperti sekarang lebih mengedepankan perang opini dan midset. “Perang era sekarang sangat soft, karena terjadi di wilayah opini dan mindset,” jelas Ketum PB PMII 2005-2008 itu.

Karena itu, menurut Hery, Kemenhan dan PBNU sepakat untuk menjalin sinergi dalam upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan bangsa.

Selain itu, PBNU juga mendorong upaya Transfer of Tecnology (ToT) Kemenhan untuk mewujudkan kemandirian industri dalam negeri.

“Intinya kami (PBNU-red) sepakat menjalin sinergi dengan Menhan. Upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan bangsa memang tidak bisa dikerjakan satu kelompok, butuh upaya semua elemen bangsa. NU memang punya tanggung jawab itu, namun tentu harus didukung semua pihak,” katanya.