Pemerintah akan Beli Sukhoi dan Drone
Kamis, 27 Juli 2017
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, rencananya sebelas pesawat Sukhoi akan dibeli. Dalam rapat terbatas kebijakan pengadaan alutsista, rencana pembelian Sukhoi tersebut telah difinalisasi.
“Ya tadi pemembelian sukhoi, finalisasi sudah. Sudah itu akan membeli drone, selain itu masalah regulasi siber,” kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7).
Menurutnya, proses negosiasi pembelian alutsista baru itupun telah dilakukan selama dua tahun. Sedangkan, terkait rencana pembelian drone, Kemenhan masih mencari produk yang sesuai.
“Lagi cari yang bagus, yang lebih murah, beli aja sedikit nanti dikembangkan. Besok saya akan minta pabrik drone datang, uji coba mana yang bagus,” ujarnya.
Ia mengatakan, drone dinilai sebagai alat pertahanan yang tepat bagi negara kepulauan dengan harga yang terjangkau. Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan drone yang cukup banyak mengingat wilayahnya yang luas.
Sementara, untuk pertahanan wilayah udara, Ryamizard mengaku akan menambah alutsista pertahanan. “Tambah, ditambah,” katanya.
Ryamizard menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menyetujui rencana pengadaan alutsista tersebut. “Ya setuju,” ucapnya.
.
Kemenhan Berencana Beli Sukhoi dan “Drone” Tembak
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan membeli 11 unit pesawat Sukhoi dan 6 unit drone untuk memperbaharui alat utuama sistem persenjataan ( alutsista). Saat ini negosiasi tengah dilakukan dengan negara produsen.
Untuk pesawat Sukhoi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, akan membeli sebelas unit dari pemerintah Rusia.
“Beli sebelas. Sudah negosiasi pembelian,” ujar Ryamizard di Kompleks Istana Presiden, Rabu (26/7/2017).
Sementara untuk drone, Kemenhan berencana membeli enam unit. Namun, belum ditentukan dengan negara mana yang akan diajak kerja sama dalam hal pengadaan drone.
“Lagi cari yang bagus, yang murah agar bisa beli lalu kita kembangkan,” ujar Ryamizard.
Sejauh ini, baru China yang akan menjajaki kerja sama soal pengadaandrone ini. Salah satu perusahaan pembuat drone asal Negeri Tirai Bambu itu akan berkunjung ke Indonesia untuk memperlihatkan produknya.
Ryamizard menegaskan bahwa pengadaan drone cukup mendesak. Mengingat kondisi geografis Indonesia, khususnya di perbatasan, yang sulit diakses secara fisik.
“Jadi kita butuh banyak. Kita kan negara kepulauan. Lagian ini lebih murah daripada pesawat,” ujar Ryamizard.
Kepala Badan Sarana Pertahanan Lasamana Muda Leonardi menambahkan, berdasarkan kajian TNI Angkatan Udara, drone yang dibutuhkan tidak hanya untuk pemantauan, namun juga bisa mengakomodasi senjata.
“Mintanya yang MALE (medium altitude long endurance) ya, supaya bisa mendeteksi, mengidentifikasi dan kemungkinan bisa menyerang, menjatuhkan bom,” ujar Leonardi.
.
Istana tegaskan beli banyak drone untuk pantau wilayah perbatasan
Merdeka.com – Pemerintah memutuskan akan membeli drone dalam jumlah besar. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan pembelian drone merupakan suatu kebutuhan untuk memantau daerah perbatasan.
“Sekarang ini kita perlu banyak drone untuk memantau daerah perbatasan, narkoba, dan macam-macam, sehingga kebutuhan drone itu juga cukup besar,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7).
Keputusan membeli drone dalam jumlah besar merupakan hasil dari Rapat Terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membahas Kebijakan Pengadaan Alat utama sistem pertahanan (Alutsista). Selain membeli drone dalam jumlah besar, rapat terbatas juga memutuskan akan membeli 11 Pesawat Sukhoi-35 dari Rusia.
Pramono mengingatkan, Presiden Jokowi telah meminta pengadaan alutsista harus mengedepankan prinsip transparansi. Jokowi meminta pembelian alutsista dilakukan atas pembicaraan langsung secara G to G atau pembicaraan antara pemerintah dengan pemerintah.
“Penekanannya adalah dilakukan secara G to G. Tidak lagi menggunakan broker, menggunakan middle man, langsung G to G dan kemudian Presiden mendorong sebaiknya dilakukan dengan imbal dagang,” ujarnya.
Rapat Terbatas membahas Kebijakan Pengadaan Alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memutuskan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan membeli 11 Pesawat Sukhoi-35. Selain membeli Pesawat Sukhoi, pemerintah memutuskan akan membeli Drone dalam jumlah besar.
“Banyak dong (belinya) kita negara kepulauan, ini lebih murah dibandingkan pesawat,” kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7).
Meski mengatakan akan melakukan pembelian dalam jumlah besar, Ryamizard tak dapat memastikan berapa jumlah pasti pembelian tersebut. Da mengatakan, akan mencari drone dengan harga yang murah namun memiliki kualitas yang bagus.
“Lagi cari yang bagus, yang lebih murah, beli aja sedikit nanti dikembangkan. Besok saya akan minta pabrik drone datang , uji coba mana yang bagus,” ujarnya.
Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksda Leonardi menjelaskan, drone yang akan dibeli merupakan drone dengan kelas Medium Altitude Long Endurance (Male). Drone ini dapat dipergunakan untuk melakukan penyerangan.
“Dia mintanya yang Male supaya bisa mendeteksi, mengidentifikasi, dan kemungkinan bisa serang, menjatuhkan bom,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (26/7).
Dia enggan mengungkapkan berapa harga dari drone tersebut. Dia hanya menjelaskan, drone itu dibeli dari China karena menurutnya tak ada negara lain yang berkenan menjualnya ke Indonesia.
“Yang mengizinkan kita untuk beli itu China. Yang lain enggak mau jual. Sejauh ini sudah penjajakan G to G (pembicaraan antara pemerintah dengan pemerintah). Spesifikasi-nya dari TNI AU,” katanya.
Untuk sementara, Leonardi menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu membeli secara bertahap. “Tiga unit, tiga baterai, jadi enam unit,” ujarnya.
Nantinya, dia memastikan akan kembali melakukan pembelian. “Mungkin nanti pengadaan lagi. Yang penting punya dulu dengan teknologi terkini,” terangnya.
.
Ryamizard: Pengadaan Sukhoi Tak Seperti Beli Kacang Goreng
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan mekanisme pengadaan Sukhoi memerlukan proses yang panjang lantaran harus melakukan koordinasi dan negosiasi.
“(Pengadaan) Sukhoi itu kan bukan beli kacang goreng langsung dimakan. Kami pesan lalu nanya dulu, lalu kami koordinasi dengan presiden. Itu nego, lama, bolak-balik. Saya ke sana bukan sehari berangkat, itu (kalau) membeli mobil bisa,” kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (26/7).
Ryamizard mengatakan pihaknya telah menambah jumlah pengadaan Sukhoi SU-35 yang semula delapan unit menjadi 11 unit. Penambahan jumlah tersebut, kata Ryamizard, merupakan hasil negosiasi pihak Kemhan dengan Sukhoi.”Negonya supaya harganya harga dasar. Dulu delapan (unit) kan, dengan harga yang sama sekarang (jadi) sebelas (unit). Itu kan nego,” ujarnya.
Mekanisme pengadaan Sukhoi, kata Ryamizard akan menggunakan sistem imbal dagang, sehingga nantinya Sukhoi juga akan mendirikan pabrik suku cadang di Indonesia.
“Iya dong (imbal dagang) 50 persen, (nanti Sukhoi) akan bikin pabrik untuk pemeliharaan sendiri, daripada bolak-balik, bolak-balik ke sana mahal harganya. Kemudian nanti kalau di sini ada, pasti yang Vietnam dan Malaysia yang punya Sukhoi ke sini juga,” ucap Ryamizard.Meski begitu, Ryamizard enggan menyebutkan jumlah anggaran untuk pengadaan Sukhoi tersebut.
Terkait pengadaan kapal selam, Ryamizard menyebut masih akan melakukan koordinasi dengan presiden, sehingga proses pengadaannya pun masih akan memakan waktu cukup lama.
“(Kapal selam) dua, kan baru pengajuan bawah kepada saya. Belum koordinasi dengan segala macam, dengan presiden. Memangnya langsung, kalau beli mobil langsung ke mana? Showroom ya dapat,” katanya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendesak Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mempercepat pengadaan kapal selam Kelas Kilo dan pesawat jenis Sukhoi bagi TNI. Hal itu disampaikan Gatot kepada Komisi I DPR yang bermitra dengan Kemenhan saat mengisi pembekalan ratusan calon perwira TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (21/7).
“Mudah-mudahan Komisi I bergerak cepat menekan Menteri Pertahanan mempercepat pengadaan kapal selam dan Sukhoi,” ujar Gatot.
.
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus mencari formula terbaik untuk menjaga pertahanan negara. Mulai tahun ini, pemerintah akan mempercayakan sistem pertahanan salah satunya dengan memaksimalkan fungsi drone atau pesawat tanpa awak.
Menko Polhukam Wiranto mengatakan, drone digunakan untuk kepentingan militer, pertahanan, maupun sipil. Bahkan, ke depannya Indonesia akan mengembangkan industri drone sendiri.
“Drone itu yang menjadi satu sasaran kita untuk mengembangkan industri drone, sehingga dapat multifungsi, sehingga bisa kita pakai untuk kepentingan militer maupun untuk kepentingan sipil,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Penggunaan drone ini dinilai lebih efisien dibanding patroli dengan pesawat seperti biasanya. Pada sisi lain, Indonesia tetap harus memenuhi kebutuhan pokok minimun pertahanan sebagai upaya pencegahan.
“Tetap kita harus juga memperkuat sistem persenjataan kita untuk deterrence factor. Artinya kita tetap dihormati negara lain dalam rangka melakukan satu diplomasi internasional. Kalau kita tidak kuat juga nanti kita disepelekan,” imbuh dia.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Indonesia butuh banyak drone untuk mengawasi seluruh wilayah Indonesia. Salah satu alasan pemilihan drone karena biaya operasional jauh lebih murah.
“Kita negara kepulauan, ini lebih murah dibandingkan pesawat,” kata Ryamizard.
Sampai saat ini, memang belum dipastikan jenis drone apa yang akan digunakan nanti. Ryamizard masih menguji beberapa jenis drone sehingga nanti dapat ditentukan dan dibeli.
“Lagi cari yang bagus, yang lebih murah. Beli aja sedikit, nanti dikembangkan. Besok saya akan minta pabrik drone datang, uji coba mana yang bagus,” ucap dia.
Pengujian ini diharapkan segera dilaksanakan sehingga 2018 bisa langsung dioperasikan. Untuk pembelian pesawat tempur, Ryamizard memastikan Indonesia akan memiliki pesawat Sukhoi SU-35 pengganti F5-Tiger yang sudah pensiun.
“Sukhoi yang mau dibeli, 11,” ucap dia.
Sementara, Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan Laksda TNI Leonardi mengatakan,drone yang akan digunakan adalah jenis Medium-altitude long-endurance (MALE). Drone ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan deteksi, identifikasi, dan punya daya serang khususnya menjatuhkan bom.
“Yang bisa memberikan, mengizinkan kita untuk beli itu China. Yang lain enggak mau jual. Sejauh ini sudah penjajakan G to G. Spesifikasinya dari TNI AU,” jelas dia.
Sebagai awalan, Indonesia akan membeli enam unit drone lengkap dengan tiga baterai. Memang jumlah ini tidak cukup untuk menjangkau 17 ribu lebih pulau yang dimiliki Indonesia.
“Yang penting punya dulu dengan teknologi terkini. Ini lagi jalan pengadaannya,” pungkas Ryamizard.
