Alokasi Anggaran Untuk Perbatasan dan Pulau Terluar Bertambah

jpnn.com, JAKARTA – Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 untuk TNI mengalami penambahan. Penambahan tersebut dalam upaya penguatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta Alutsista TNI, termasuk penanggulangan terorisme.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai mendampingi Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI terkait RKA-KL APBN-Perubahan Anggaran Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2017, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut Panglima TNI, rapat yang digelar secara tertutup tersebut membahas tentang APBN-P 2017 untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Hasil rapat tersebut, anggaran yang disetujui oleh Komisi I DPR RI sebesar Rp. 5.440.000.000.000,- (lima triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah),” katanya.

Panglima TNI menjelaskan anggaran yang sudah disetujui oleh Komisi I DPR RI tersebut akan dialokasikan ke masing-masing Unit Organisasi (UO) Kemhan dan TNI, dengan perincian UO Kemhan Rp 1,1 triliun lebih, Mabes TNIRp 900 miliar lebih, TNI AD Rp 1 triliiun lebih, TNI AL Rp 1 triliun lebih dan TNIAU Rp 1,2 triliun lebih. “Anggaran yang diajukan sudah tidak ada masalah, sudah selesai,” ucapnya.

.

Anggaran Bertambah Rp5,4 Triliun, TNI Fokus Perkuat Perbatasan

KOMISI I DPR menyetujui penambahan anggaran bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI sebesar Rp5,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Kebijakan itu sebagai bentuk keberpihakan terhadap pertahanan negara. “Hasil rapat anggaran yang disetujui oleh Komisi I DPR sebesar Rp5.440.000.000.000 (lima triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah),” ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seusai mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dalam rapat kerja dengan Komisi I terkait anggaran Kemhan/ TNI pada Selasa (25/7) malam.

Anggaran tersebut akan dialokasikan ke masing-masing unit organisasi Kemhan dan TNI. Rinciannya, Kemhan sebesar Rp1,1 triliun, Mabes TNI Rp900 miliar, TNI AD Rp1 triliun, TNI AL Rp1 triliun lebih, dan TNI AU Rp1,2 triliun lebih. “Penambahan APBNP 2017 yang dialokasikan untuk TNI akan digunakan untuk penguatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk penanggulangan terorisme,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, kenaikan Rp5,4 triliun tersebut disetujui karena saat ini anggaran pertahanan memang masih jauh dari roadmap Minimum Essential Force (MEF) II sehingga memengaruhi postur pertahanan Indonesia. Idealnya, kata dia, tambahan anggaran pertahanan yang dibutuhkan mencapai Rp23 triliun.

“Tapi, pemerintah hanya sanggup Rp5,4 triliun,” kata Bobby kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Penambahan anggaran ini juga dilakukan untuk merespons dinamika kawasan dan perbatasan seperti konflik di Marawi, Filipina dan eskalasi konflik di Laut China Selatan (Laut Natuna Utara).

Pembenahan postur pertahanan di perbatasan menurut dia menjadi prioritas dalam APBN Perubahan 2017 ini. “Prioritas kita adalah penguatan surveillance maritim dengan dukungan logistik yang memadai dari pangkalan-pangkalan laut militer yang mengarah perbatasan, juga peningkatan kemampuan mobilitas pasukan,” kata dia.

Sumber: http://koran-sindo.com/