Penambahan 20% Anggaran di APBN-P Kemhan Disetujui Komisi I DPR
Senin, 17 Juli 2017Komisi I DPR menyetujui ajuan penambahan biaya di rancangan biaya pendapatan dan berbelanja negara perubahan (RAPBN-P) Kementerian Pertahanan 2017. Kemhan juga akan memperoleh penambahan biaya sebesar 20% dari APBN 2017.
Anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra, mengatakan APBN 2017 untuk Kemhan sebesar Rp 108 triliun. Menambahkan biaya di RAPBNP sebesar 20% untuk keperluan operasional TNI.
“Ini APBN-P mengoreksi APBN yang sedang berjalan karena itu tadi dikoreksi. Ternyata, masih ada anggaran yang bisa digunakan untuk kementerian dan kelembagaan, ada juga yang tidak mengajukan tambahan,” ujar Supiadin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
dinamika perkembangan situasi keamanan wilayah di perbatasan. Terkait juga soal situasi di Marawi, Filipina. menjadi alasan penambahan anggaran 20% itu
“Ada kebutuhan-kebutuhan yang belum selesai dan kebutuhan mendesak menghadapi dinamika perkembangan kemanan di wilayah kita, perbatasan, terkait perkembangan Marawi di Filipina Selatan,” sambung Supiadin
Dana 20% ini juga dibutuhkan untuk kebutuhan bahan bakar operasi keamanan. rencana ini akan dibawa ke dalam rapat APBN-P yang dihadiri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan .
“Sekitar 20 persenan ya karena dinamika itu tadi. Fokus untuk tambah BBM dan pengembangan operasi dalam rangka menghadapi marawi itu,” jelas Supiadin.
“Nanti malam kita bahas di rapat APBN-P,” imbuh dia
Sumber: https://breakingnews.co.id/
.
DPR Sepakat Tambah Anggaran Kemhan Lebih Dari Rp200 M
Jakarta, CNN Indonesia — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menambah anggaran Kementerian Pertahanan lebih dari Rp200 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Sebagian besar tambahan anggaran akan digunakan untuk kebutuhan pengembangan operasi TNI di kawasan perbatasan.
Komisi I mendukung penambahan anggaran Kemhan/TNI
Jakarta (ANTARA News) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung penambahan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 sebagai bentuk keberpihakan dengan pertahanan negara.
“Komisi I DPR mendukung penambahan anggaran Kemhan dan berharap agar pemerintah juga punya afirmative action untuk penambahan anggaran yang propertahanan negara,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.
Namun Hanafi enggan merinci jumlah penambahan anggaran tersebut, karena anggaran Kemhan/TNI di APBN 2017 sebesar Rp108 triliun.
Hanafi menilai kalau sudah mengenai kedaulatan apa pun narasi keterbatasan ekonomi atau keuangan, maka kedaulatan harus menjadi prioritas dan tidak bisa dikurangi.
“Dan secara garis besar untuk menjaga kedaulatan itu salah satunya memenuhi Minimum Essential Forces (MEF). Jadi saya kira arah jumlahnya berapa nanti di Badan Anggaran DPR,” ujarnya.
Politisi PAN itu menjelaskan selama usulan pertambahan anggaran utk MEF tahap II relevan, nanti di Banggar DPR akan menjadi prinsip yang akan diperjuangkannya.
Hanafi menjelakaan MEF Tahap II fokusnya pada penguatan kesejahteraan prajurit terutama terkait dengan perumahan dan penguatan pertahanan udara Indonesia.
“Pembangunan perbatasan termasuk didalamnya. Itu terus berlangsung kalau penguatan di perbatasan,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR Supiadin AS menjelaskan penambahan anggaran Kemhan/TNI yang diajukan dalam APBN-P 2017 sekitar 20 persen dari Rp108 triliun yang merupakan anggaran Kemhan/TNI dalam APBN 2017.
Menurut dia penambahan itu karena perkembangan dinamika karena ada kebutuhan di institusi itu yang belum selesau dan menghadapi dinamika di tingkat wilayah khususnya di wilayah Marawi, Filipina.
“Anggaran Rp108 triliun kan yang sedang berjalan, lalu terjadi penghematan sekitar Rp100 miliar lalu minta tambahan karena ada kebutuhan yang belum selesai,” katanya.
Politisi Partai Nasdem itu juga mengaku prihatin karena selama ini TNI menghutang dalam konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan untuk Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).
Karena itu dirinya mengusulkan agar hutang tersebut dikurangi atau dihapus karena tiap tahun nilainya terus bertambah.