Gelar Suskatjemen Hanneg Mobile 2017, Kabadiklat Kemhan RI : Bela Negara adalah Kewajiban Konstitusi
Kamis, 13 Juli 2017PADANG – Kementerian Pertahanan RI berkerjasama dengan Kodam I/BB dan Pemprov Sumbar menggelar Kursus Singkat Pertahanan Negara Mobile paket program Bela Negara (Suskatjemen Hanneg Mobile) 2017 di Hotel Mercure selama dua hari 12-13 Juli 2017. Suskatjemen Hanneg Mobile dibuka secara resmi oleh Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin,SE, M. Kom.
Kegiatan Suskatjemen Hanneg Mobile ini bertujuan untuk membina kesadaran bela negara sesuai dengan profesi dan bidang masing-masing.
Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin mengatakan Bela negara adalah kewajiban konstitusi dan rasa syukur sebagai warga negara. “Bela negara bukan saja angkat senjata tetapi adalah sikap perilaku cinta NKRI, Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.
“Bela negara memilki spektrum yang luas diberbagai bidang kehidupan dan berbagai latar belakang profesi. Semangatnya patrotisme, cinta tanah air, setia pada pancasila, dan memilki semangat rela berkorban,” ujarnya
Menurutnya, Ancaman kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan, ancaman kedaulatan dan ancaman teroris dan cyber crime yang massive dewasa ini. “Semangat bela negara perlu dikembangkan untuk mengatasi berbagai ancaman multi dimensional, ancaman itu sebagai senjata untuk perubahan jadi lebih baik,” tuturnya.
Hadir dalam kesempatan Korem 032/WB Brigjend TNI Bakti Agus Fadjari, pimpinan ormas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat, Mahasiswa dan unsur lainnya.
Kemhan RI : TNI Siap Bantu Berantas Kejahatan Jalanan dan Premanisme
PADANG– Aksi preman masih meresahkan masyarakat di beberapa daerah. Kasus yang cukup jadi sorotan kasus Klewang (57) tersangka kasus perkosaan ABG di Pekanbaru. TNI siap membantu polri mengatasi preman sekelas Klewang.
Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin Mengungapkan “Memang itu wilayah kepolisian karena terkait keamanan. Tapi kalau suatu saat TNI dimintai bantuan, TNI siap membantu,” kata Kabadiklat Kemhan Mayjend Hartind Asrin saat memberikan ceramah Bela Negara di sebuah Hotel di Padang, Rabu (12/7/2017
Katanya, Ini bagian aksi bela negara dan rasa cinta tanah air. Kalau diminta TNI siap untuk mengamankan demi anak bangsa karena hakikat bela negara tidak hanya bagian kerja polisi saja melainkan seluruh pihak. Aksi membarangus kejahatan jalanan, begal dan lainnya adalah bagian semangat bela negara.
“Bela negara itu dimana saja dan kapan saja di darat, laut dan udara. Setiap warga negara wajib bela negara,” tutup Hartin.
Danrem 032/WB Brigjend TNI Bakti Agus Fadjari juga menyampaikan “Silahkan laporkan ke Korem, kami siap memberantas kejahatan jalanan begal dan aksi premanisme lainnya, ” katanya.
Sikapi Proyek Monumen PDRI Koto Tinggi 50 Kota yang Mangkrak, Ini Kata Kemhan RI
LIMAPULUH KOTA – Monumen PDRI Koto Tinggi, Gunung Omeh, Limapuluh Kota, Sumbar, dibangun sejak tahun 2012, namun pembangunan monumen tersebut tidak diteruskan lagi sejak 2016 lalu. Padahal Monumen itu sebagai penanda bahwa di Kabupaten 50 Kota itu pernah berdiri PDRI selama kurun 1948-1949.
Diketahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memblokir anggaran tambahan pembangunan Monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Limapuluh Kota dikerjakan sejak tahun 2012.
Ketua Pembangunan Monumen PDRI Amir Syarifudin mengatakan Monumen PDRI saat ini terbengkalai, padahal, keberadaan monumen ini sangat penting mengingat PDRI bagian sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
“Untuk itu kami mohon kepada pemerintah , besar harapan kami terutama Kemhan dan Kemendikbud untuk memberikan perhatian dan meneruskan kembali pembangunan monumen tersebut,” harap Amir yang juga Pengurus LKAAM Sumbar.
Mega proyek pembangunan monumen PDRI di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh berlanjut. Proses pembangunannya yang sudah dimulai sejak bulan Juli 2012, selain akan dibangun monumen nasional juga akan dibangun museum, masjid, pustaka, dan bangunan literatur sejarah dan universitas.
Menyikapi itu Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin mengatakan “Saya berjanji akan perjuangkan dan komunikasikan ini ke pemerintah pusat untuk dicarikan solusinya karena Monumen PDRI adalah harkat dan martabat bangsa Indonesia, ” ujar Hartind saat memberikan ceramah Bela Negara di sebuah Hotel di Padang, Rabu (12/7/2017)
“Saya bertekad untuk menjadikan pembangunan Monumen PDRI sebagai prioritas proyek nasional,” tambahnya.
Sumber: http://minangkabaunews.com/