Bappenas: 400.000 PNS Pusat Bakal “Diangkut” ke Ibu Kota yang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro memperkirakan, sebanyak 400.000 pegawai negeri sipil ( PNS) pusat bakal ikut “diangkut” jika pemindahan pusat administrasi pemerintahan direalisasikan.

Ratusan ribu PNS tersebut saat ini bertugas di sejumlah Kementerian/Lembaga di Jakarta.

“Plus keluarganya. Kalau satu orang PNS dan keluarganya empat, berarti 1,6 juta. Jadi, kalau pindah, ada kota baru dengan penduduk 1 juta-1,6 juta,” kata Bambang, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, Selasa (11/7/2017).

Dengan perkiraan jumlah penghuni baru sebanyak itu, menurut Bambang, ukurannya sudah cukup untuk menjadi kota mandiri.

Selain memindahkan kantor-kantor pelayanan pemerintahan, pemerintah juga akan memindahkan kantor-kantor lembaga tinggi negara.

“Jadi, bukan hanya (kantor) pemerintah, tetapi juga DPR, yudikatif, Mahkamah Agung. Itu akan menjadi bagian dari ibukota,” kata dia.

“Sama seperti Washington DC, kongresnya ada di situ. Parlemen Australia juga ada di Canberra,” lanjut mantan Menteri Keuangan itu.

Sementara itu, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis, pusat perdagangan, dan pusat jasa keuangan.

Untuk melakukan kajian pemindahan pusat administrasi ini, Bambang menyebutkan, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 7 miliar.

Dana yang dimiliki Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan kajian pemindahan yang komprehensif masih sangat terbatas.

.

400 Ribu PNS Pusat Bakal Dipindah ke Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas,Bambang Brodjonegoro menyatakan, sekitar 400 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat nantinya dipindahkan ke ibu kota baru. Mutasi tersebut bertujuan untuk mengisi pusat pemerintahan baru sehingga dapat menciptakan dan menumbuhkan kota yang mandiri.

“Jumlah PNS pusat mencapai 1 juta orang. Nanti yang dipindah sekitar 400 ribu PNS,” tegas Bambang saat Raker RKA K/L RAPBN-P 2017 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Bambang menghitung, dengan perkiraan satu orang PNS memiliki keluarga 4 orang, itu berarti ada 1,6 juta jiwa yang akan pindah ke ibu kota atau pusat pemerintahan baru. “Dengan penduduk 1 juta sampai 1,6 juta orang, sudah cukup ukurannya menjadi kota mandiri yang bisa menghidupi dirinya sendiri,” ujar dia.

Mantan Menteri Keuangan itu menegaskan, Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis, perdagangan dan keuangan. Sementara kota lain yang akan ditetapkan pemerintah akan berubah menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

“Ibu kota di sini fokus pada pusat pemerintahan, kegiatan utamanya di sektor pemerintahan. Jadi bukan cuma pemerintah yang pindah, DPR, yudikatif, Mahkamah Agung (MA) akan menjadi bagian dari ibu kota. Sedangkan Jakarta tetap jadi kota bisnis, dagang, keuangan, karena market lebih nyaman di Jakarta,” ujar Bambang.