Panglima TNI: Teroris Musuh Seluruh Komponen Bangsa
Sabtu, 3 Juni 2017REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, terorisme adalah musuh seluruh komponen bangsa Indonesia. Selain itu, menurut Panglima, terorisme juga merupakan kejahatan terhadap negara.
“Teroris itu adalah musuh seluruh komponen bangsa Indonesia, tanpa terkecuali. Dan teroris itu adalah kejahatan terhadap negara,” kata Gatot dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (3/6).
Gatot juga menyampaikan, aksi terorisme yang terjadi selama ini telah meluas ke berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.
“Aksi terorisme yang selama ini terjadi telah meluas ke berbagai bentuk kepentingan, baik aspek ideologi, ekonomi, sosial budaya dan bahkan pertahanan keamanan,” kata Gatot.
Gatot menambahkan, dalam upaya penanggulangan terorisme, Indonesia tidak berdiam diri. Menurutu dia, Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis baik itu skala nasgional, regional, bahkan inttnasional.
“Dalam upaya penanggulangan terorisme, Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis baik pada skala nasional, regional dan internasional,” ucap Gatot.
.
Panglima TNI: Jangan Jadikan Indonesia Ajang Konflik Agama
TEMPO.CO, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan seluruh komponen bangsa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menjadikan negeri ini ajang konflik agama.
Panglima TNI dalam pengarahannya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di acara Workshop yang mengambil tema “Peneguhan Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara” mengajak seluruh ASN berperan aktif dalam mencegah maraknya provokasi dan adu domba di tengah masyarakat.
“ASN harus bisa mengajak seluruh masyarakat dalam menghapus sentimen negatif atas dasar Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA),” katanya di Jakarta, Rabu 31 Mei 2017. (Baca:Jokowi Gunakan Komik dan Vlog Hadapi Kelompok Anti-Pancasila)
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menuturkan, setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, sehingga tidak ada alasan menjadikan agama sebagai alat permusuhan dan perpecahan.
“Saya seorang Muslim, di dalam agama saya, Islam adalah agama yang paling baik, namun di agama lainnya, mereka juga berpikir yang paling baik. Jadi tidak usah diperdebatkan tentang perbedaan agama. lakum diinukum waliyadin (untukmu agamamu, untukku agamaku), semua agama mengajarkan perdamaian dan kebaikan. Jangan jadikan negeri ini ajang konflik agama,” tutur Gatot Nurmantyo.
Di hadapan peserta yang terdiri atas para pimpinan Kementerian Agama se-Indonesia, Panglima TNI mengingatkan bahwa Pancasila harus menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, cara beragama di Indonesia sudah ditetapkan dalam Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Bila tidak ada Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu, maka itu bukan Indonesia,” tuturnya.
Panglima TNI melanjutkan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan kompetisi global. Dalam menghadapi tantangan tersebut, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa pemenang bukan bangsa pecundang. Untuk menjadi bangsa pemenang, Jenderal bintang empat ini menuturkan sejumlah tantangan dan peluang yang akan dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi.
Misalnya, energi. Ia menyebut produksi minyak menurun akan menyebabkan gaya hidup akan berubah. Perubahan sudah terjadi pada bidang bisnis. Dia mencontohkan perusahaan taksi online yang tidak memiliki armada taksi dan sepeda motor.
“Kekuatan ekonomi bukan pada besarnya negara tapi siapa cepat negara tersebut memiliki inovasi,” ujar Gatot.
Gatot Nurmantyo melanjutkan, orang yang tinggal di luar negara-negara ekuator akan mengalami krisis pangan, energi dan air. Akibatnya, mereka akan melakukan migrasi menuju daerah ekuator seperti Indonesia. Negara yang kalah dalam kompetisi akan menjadi negara multi krisis dan berimbas pada krisis sosial dalam bentuk migrasi lintas negara.
“Migrasi tidak sama seperti pengungsi, karena migrasi perpindahan manusia antar negara untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Bila kita lengah menjaga bangsa ini, tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia akan terkena dampak migrasi tersebut,” tuturnya.
Konflik antar negara di seluruh dunia saat ini, Gatot berujar, sejatinya dilatarbelakangi oleh perebutan energi. Salah satu contohnya adalah konflik yang terjadi di wilayah Arab Spring. Mendatang, kata dia, konflik di dunia akan bergeser ke daerah ekuator.
“Yang tadinya berlatar belakang energi, berubah karena alasan pangan, air dan energi,” ucapnya.
Panglima TNI juga mengingatkan, sebagai pembina umat (ASN Kemenag) Pancasila juga tidak luput juga akan digoyang. Dia menjelaskan, bila Pancasila hilang, tidak ada keadilan. Padahal dalamPancasila hak dijunjung tinggi.
Panglima TNI pun menyampaikan perspektif ancaman terhadap NKRI. Ancaman pertama adalah migrasi, dan selanjutnya ancaman narkoba. Menurutnya, ada hampir 5 juta atau 2 persen penduduk kita terkena narkoba.
“Kita ini sudah berada dalam darurat narkoba,” ujar Gatot seraya menambahkan ancaman lainnya adalah terorisme dan radikalisme, serta penjajahan media sosial.. Atas fenomena penjajahan media sosial ini, Panglima mengaku prihatin. “Ini mengancam persatuan kesatuan bangsa,” kata Panglima TNI. (Baca: DPR Dukung Situs Penyebar Paham Anti-Pancasila Diblokir)
Sementara itu Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan di tengah tantangan kompleks, ekspektasi publik semakin besar kepada Kemenag karena mengemban amanah mengelola hal ihwal agama. Lukman ingin membangun optimisme di semua kalangan bahwa mayoritas bangsa Indonesia masih mempunyai komitmen terhadap Pancasila, NKRI, Bineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.
Ketahanan bangsa Indonesia saat ini tak terlepas dari warisan yang dirumuskan para pendiri bangsa tersebut. “Warisan-warisan tersebut dicetuskan dari budaya dan identitas lokal Indonesia sebagai bangsa religius dan agamis,” kata Menag.
Dengan demikian hasil rumusannya kental dan berpijak pada nilai-nilai agama yang luhur. Betapapun Pancasila adalah pengejewantahan dan wujud manifestasi dari nilai agama itu.
“Inilah yang menjadi kewajiban kita wariskan warisan ini ke generasi penerus. Indonesia yang religius damai dan rukun harus jadi perhatian kita,” kata dia. Selanjutnya, disaksikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI menuliskan ungkapan (quote) di atas kanvas komitmen meneguhkan Pancasila. (Baca: Presiden Jokowi Segera Bentuk Unit Pemadam Intoleransi)
Di samping itu pula sebagai pamungkas kegiatan ini, para peserta yang terdiri pejabat eselon I dan II Kemenag Pusat, Kanwil se-Indonesia, Kemenag Kab/ Kota se-Pulau Jawa, Lampung, dan Bali, perwakilan Kemenag Kab/ Kota di luar Jawa, Lampung, dan Bali, rektor dan ketua perguruan tinggi agama negeri se-Indonesia, seluruh auditor Kemenag, dan pejabat Itjen Kemenag, membaca deklarasi kesetiaan terhadap NKRI dan merawat bersama Pancasila dan kebhinekaan.
.
Panglima TNI: Bukan Keinginan Kita Terlibat Tangani Terorisme
Liputan6.com, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme bukanlah keinginan pihaknya. Baginya yang terpenting saat ini Indonesia darurat teroris.
“Saya tidak menyebutkan keinginan, tapi kita kan sekarang harus darurat teroris, kemudian teroris adalah kejahatan negara,” ujar Gatot di rumah dinas Ketua MPR Jalan Widya Chandra Jakarta, Jumat 2 Juni 2017.
Terkait dengan sejauh mana keterlibatan TNI dalam penanganan kasus terorisme, Gatot pun enggan berbicara banyak. Dia hanya menegaskan kalau teroris adalah musuh seluruh bangsa.
“Saya tidak berbicara itu, tapi bagaimana teroris musuh semua komponen bangsa,” tegas Gatot Nurmantyo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme segera didiskusikan lagi dengan DPR. Bahkan, dia ingin TNI diberi kewenangan ikut berperan dalam upaya pemberantasan terorisme.
“Berikan kewenangan TNI untuk masuk di dalam RUU ini. Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira dari Menko Polhukam sudah mempersiapkan untuk ini,” kata Jokowi saat membuka Sidang Paripurna Kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 29 Mei 2017.
Jokowi menginstruksikan Menko Polhukam Wiranto untuk segera bertemu DPR, guna menyelesaikan RUU Terorisme. Aparat sangat membutuhkan payung hukum yang lebih kuat untuk menangkal aksi terorisme yang kini sudah merambah ke seluruh elemen.
Ini Pak Menko Polhukam bisa segera diselesaikan secepat-cepatnya, karena ini sangat kita perlukan dalam rangka payung hukum, untuk memudahkan memperkuat aparat-aparat kita dalam bertindak di lapangan,” Jokowi menegaskan.
.
Menhan: Kalau Teroris Mengganggu Negara, Kenapa Tidak Melibatkan TNI?
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuduberpendapat, masuk akal jika TNI dilibatkan aktif dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
“Kalau sudah mengganggu negara, kenapa tidak? Teroris itu ancaman negara dan ancaman dunia, sudah seyogyanya tentara dilibatkan,” ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Mengenai anggapan bahwa keberadaan TNI dalam pemberantasan terorisme rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, Ryamizard mengatakan, ancaman terorisme jauh lebih membahayakan dari sisi HAM.
“Kalau pada mati semua karena teror, masak (masih membahas soal) melanggar HAM?” ujar Menhan.
Meski demikian, Menhan tidak mengetahui rinci seperti apa peran TNI di dalam penanggulangan terorisme.
Saat ini, DPR RI dan pemerintah masih membahas Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Terorisme.
“Sedang diproses di DPR dengan Menkopolhukam. Cek aja kayak apa kedudukan TNI di situ. Instruksi Presiden kan kepada Menkopolhukam agar TNI bisa ikut,” ujar Ryamizard.
Diberitakan, Presiden Joko Widodo ingin unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme. Presiden pun meminta keterlibatan TNI dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme yang hingga kini masih dibahas di DPR.
“Berikan kewenangan kepada TNI untuk masuk di dalam RUU ini. Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira dari Menkopolhukam sudah mempersiapkan,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin.
Ini merupakan pertama kalinya Presiden Joko Widodo mengungkapkan soal pelibatan TNI tersebut. Wacana soal pelibatan TNI ini sudah muncul sejak RUU tersebut mulai digulirkan di DPR RI, awal 2016.