DI BUMI TEGAR BERIMAN MENHAN RYAMIZARD, PERGI SAJA ORMAS BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, untuk Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebaiknya tidak usah tinggal di Indonesia. Dan dirinyapun setuju bila masyarakat saat ini banyak yang menolak kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia yang sering disingkat HTI, apa lagi bila penelokan tersebut juga ada di wilayah Kebupaten Bogor. Semua harus satu dalam bingkai Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu).

“Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan,” singkatnya saat di jumpai bogorOnline.com di Universitas Pertahanan (Unhan), Gedung GOR PMPP, Kawasan IPSC, Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, kemarin.

Sementara itu hasil pantauan bogorOnline.com, sekitar puluhan spanduk penolakan yang bertuliskan Indonesia damai tanpa HTI berwarna hijau dibalut warna merah putih membentang di sekitar Pemda Cibinong.

“Iya bener tersebut sudah seminggu lebih ada disitu, kami juga setuju kalau ada oknum yang ingin merusak negara lebih baik pergi saja,” kata salah satu warga di lokasi Kamis (27/4/17).

Sumber: http://bogoronline.com/

.

Kapolri Tito: Khilafah bertentangan dengan Pancasila

Merdeka.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara terkait masifnya gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kerap mengusung konsep khilafah. Tito menegaskan, konsep khilafah bertentangan dengan pancasila.

“Kalau seandainya itu dilakukan, khilafah ya itu bertentangan dengan ideologi pancasila. Kalau buat ideologi khilafah apa bisa pancasila,” kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/4).

Beberapa hari terakhir, agenda HTI di beberapa daerah pun batal digelar. Sebabnya, polisi tidak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

Tanpa STTP itu, acara yang digelar oleh sekelompok masyarakat dianggap tidak berizin sehingga polisi punya kewenangan untuk membubarkan acara tersebut. Salah satu agenda HTI yang batal digelar adalah, saat HTI mengangkat tema ‘khilafah kewajiban syar’i jalan kebangkitan umum’ dan rencananya digelar di Jakarta pada Minggu (23/4) lalu.

“Kita memang tidak keluarkan izin STTP nya, karena banyak potensi konfliknya, jadi lebih baik kita larang,” ujar Tito.

Selain itu, jenderal bintang empat ini pun menjelaskan alasannya tidak mengeluarkan STTP untuk acara tersebut. “Karena banyak ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, yang anti,” ucap dia.

Gerakan HTI sendiri kerap dilarang oleh sejumlah ormas, di antaranya GP Ansor dan Banser NU. HTI dianggap bertolak belakang dengan NKRI. “Polisi kan tugasnya untuk mencegah konflik maka janganlah digelar acara itu,” kata Tito.

Tito juga mengaku sudah komunikasi dengan Kementerian Koordinator Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) terkait hal itu. “Sedang dibicarakan di Polhukam,” pungkas Tito.

.

Pancasila Adalah Perekat Kesatuan dan Persatuan Bangsa

.

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ada satu pertanyaan yang terkadang kita sendiri merasa aneh, pertanyaan itu adalah kenapa MPR RI sangat rajin sekali melakukan Sosialisasi Empat MPR?.

Pertanyaan itulah yang dilontarkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, ketika menyampaikan sambutan dan membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung KONI di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut Mahyudin, rajinnya MPR RI mensosialisasikan Empat Pilar dikarenakan rasa semangat yang tinggi atas keinginan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, diikuti oleh 400 peserta, terdiri dari para mahasiswa Universitas Muhammadiyah dan pengurus BEM dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah.

Mahyudin mengingatkan bahwa selama 72 tahun Indonesia merdeka, Indonesia tak pernah sepi dari rongrongan. Dulu ada gerakan Permesta, DI/TII, RMS di Maluku, Gerakan Aceh Merdeka yang kini sudah selesai, dan puncaknya gerakan untuk mengganti ideologi negara Pancasila, yaitu G 30 S/PKl.

“Bahkan sekarang pun masih ada yang menggelorakan ideologi komunis, meski sudah ada Ketetapan MPR Nomor XXV Tahun 1966 tentang Larangan Penyebaran Ideologi Komunis. Buktinya, simbol palu arit muncul di mana-nama, dan di kaca-kaca mobil ditempel lambang partai terlarang itu,” ungkapnya seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Walau pun terus-menerus mendapat rongrongan, Mahyudin menegaskan, ideologi Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia ini  akan tetap bertahan. Presiden RI Pertama Bung Karno, lanjut Mahyudin, pernah menawarkan Pancasila menjadi ideologi dunia. Karena, Pancasila dianggap ideologi jalan tengah yang mampu mempersatukan bangsa.

“Jadi, Pancasila itu adalah alat perekat kita. Pancasila untuk menangkal paham-paham yang ingin memecah belah Indonesia atau paham-paham yang ingin mengganti ideologi bangsa kita,” katanya.