Kaji Pemindahan Ibu Kota, Ini Pinta Jokowi ke Bappenas

Liputan6.com, Palangkaraya – Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius mengkaji kemungkinan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah.

Terbukti dengan adanya permintaan dari Presiden Jokowi kepada Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk melakukan kajian teknis perihal pemindahan ibu kota tersebut.

Hal itu diungkapkan Menteri Bambang saat membuka Musrenbang Kalteng 2017 di Palangkaraya, Kamis (6/4/2017). “Kita perlu kajian-kajian itu dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkanya (pemindahan ibu kota)” ujar dia.

Kajian ini, menurut Bambang, harus dilakukan sebab pemindahan ibu kota negara bukan perkara sederhana seperti pemindahan rumah. Ini merupakan bentuk pemindahan ekosistem. Oleh sebab itu, kajiannya harus bagus.

“Bapak Presiden meminta yang penting saat pemindahan nanti jangan sampai memberatkan APBN dan jangan sampai harus berutang untuk merealisasikannya,” jelas dia.

Wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terus menguat. Bahkan, Pemprov Kalteng telah menyiapkan lahan seluas 300 ribu hingga 500 ribu hektare sebagai lokasi bila kelak ditunjuk menjadi ibu kota RI.

Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengaku belum ada pembicaraan soal pemindahan ibu kota negara. Hingga kini hal itu masih jadi wacana yang diakui sudah lama dibahas.

“Itu kan wacana ya, wacana yang saya kira sudah cukup lama. Saya kira pemerintahan Pak Jokowi belum pernah membahas dalam rapat kabinet,” ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Dia mengatakan, pemindahan ibu kota bukan perkara gampang karena menyangkut banyak hal. “Karena yang pindah itu tidak hanya pindah orangnya saja lo, infrastruktur dan semua permasalahan,” ujar Tjahjo.

Kendati demikian, dia menganggap pemindahan ibu kota sebagai bagian dari aspirasi tak ada masalah. Apalagi hal tersebut sudah sejak lama dibahas.

“Wacana ini kan sejak dulu muncul terus, itu kan aspirasi. Bahwa secara prinsip zaman (Gubernur Kalteng) Teras Narang dulu, kami siap pindah, karena harga tanah sudah melambung,” ujar Tjahjo.

Di sisi lain, dia mengakui kalau Bappenas juga sudah melakukan kajian soal pemindahan ibu kota, demikian pula di Kemendagri.

“(Kajian) Belum action, tapi hanya menampung wacana. Namanya masukan kan boleh-boleh saja,” pungkas Tjahjo.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyatakan kesiapan daerahnya menjadi ibu kota RI. Untuk itu pemerintah setempat menggenjot pembangunan dan persiapan.

.

Menteri PPN: Wacana Pemindahan Ibu Kota Sejak Era Soekarno

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengkaji perihal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana tersebut diklaim sudah mencuat sejak era pemerintahan Soekarno.

“Wacana (pemindahan ibu kota) dari sejak Bung Karno,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Terkait permintaan presiden tersebut, diakui Bambang, Kementerian PPN akan melakukan kajian teknis. Kajian itu menyangkut beberapa hal, termasuk pentingnya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya.

“Yang akan dikaji adalah urgensinya, termasuk kebutuhan menyeimbangkan perekonomian yang sangat terpusat di Jawa dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi),” dia menjelaskan.

Kajian lain, ucap Bambang, menyangkut potensi pindahnya ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya. Sementara Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia.

“Yang dikaji kemungkinan pindahnya ibu kota pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota pusat perekonomian,” ujar dia.

Bambang mengungkapkan, Kementerian PPN juga akan mengkaji skema pembiayaan pemindahan ibu kota yang bisa menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kajian termasuk skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN,” ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku belum ada pembahasan dengan Presiden Jokowi perihal rencana pemindahan tersebut. Karena sebelumnya muncul wacana realokasi ibu kota bukan hanya di Palangkaraya, tapi juga di Kalimantan Timur.

“Belum ada pembahasan mengenai itu (pemindahan). Saya belum tahu, karena wacananya kan memang banyak di mana-mana,” tukas dia.

.

Jokowi Minta Bappenas Kaji Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya

TEMPO.CO, Palangkaraya -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan Presiden Joko Widodo serius ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Buktinya, Jokowi meminta Menteri PPN/Bappenas untuk melakukan kajian-kajian teknis.

“Kita perlu kajian-kajian itu dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkanya (pemindahan ibu kota)”ujar Bambang saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Kalimantan Tengah 2017 di Palangkaraya, Kamis, 6 April 2017.

Kajian ini, menurut Bambang, harus dilakukan sebab pemindahan ibukota negara ini bukan seperti orang  pindah rumah,  tapi memindahkan ekosistem. Oleh sebab itu, kajiannya harus bagus.

“Bapak Presiden meminta  yang penting saat pemindahan nanti jangan sampai memberatkan APBN dan jangan sampai harus berhutang untuk merealisasikanya,” ujarnya.

Dalam sejarahnya Jakarta menjadi ibukota negara secara kebetulan yakni ketika zaman Hindia Belanda. Presiden Sukarno pun sempat memiliki ide untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya.

“Karena  itu Bung Karno bercita-cita suatu saat nanti akan memindahkannya dari Jakarta ke Palangkaraya,” kata Bambang.