Jokowi Akan Tindak Tegas Bila Pembelian Heli TNI AU Diselewengkan

JAKARTA (Pos Kota) – Presiden Joko Widodo akan bertindak tegas apabila pembelian helikopter AW 101 (Agusta Westland) oleh TNI Angkatan Udara, terjadi penyelewengan.

“Saya akan meminta informasi lengkap terlebih dahulu dari Kementerian Pertahanan, terkait dengan pembelian helikopter AW 101 (Agusta Westland) oleh TNI Angkatan Udara,” kata Jokowi usai meresmikan pos lintas batas negara Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Karenanya, lanjut Jokowi, dirinya akan menanyakan ke Kementerian Pertahanan (Kemhan) karena ini urusannya dari Kemhan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewengan tahu sendiri,” ancam Jokowi.
‪
‬Sementara itu, keinginan pemerintah dalam memajukan industri pertahanan dalam negeri kembali ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, bila industri pertahanan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan akan alutsista Indonesia, maka pihaknya akan memprioritaskan hal tersebut.
‬
‪”Sejak awal kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar pun juga harus ada hitungannya, ada kalkulasinya,” ujar Presiden.
‬
‪Sebelumnya, saat memimpin langsung rapat terbatas mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kantor Presiden, pada Rabu, 20 Juli 2016, Jokowi mengarahkan agar pembelian alutsista dari industri pertahanan asing harus disertai dengan transfer teknologi pada industri pertahanan nasional. Hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen semata dan mampu mandiri dalam bidang pertahanan di kemudian hari.
‬
‪”Sehingga pengembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah pada kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan kita,” ucap Jokowi.

Kemhan Tak Anggarkan Pembelian Helikopter AW-101

Jakarta – TNI AU akan membeli helikopter AgustaWestland (AW) 101 untuk keperluan SAR dan militer. Rupanya anggaran untuk pembelian itu bukan berasal dari Kementerian Pertahanan.

“Kemhan tidak ada rencana pembelian heli AW-101,” ujar Irjen Kemhan Marsdya Hadi Tjahjanto saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (28/12/2016).

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan AU Marsma Jemi Trisonjaya menjelaskan soal rencana pembelian helikopter tersebut. Menurut dia, Kementerian Keuangan telah memberi izin untuk pembelian helikopter AW-101.

“Kebutuhan heli ini juga multifungsi, bisa untuk SAR, untuk angkut berat, untuk evakuasi, untuk rumah sakit mobile, begitu, kan? Jadi penggunaannya itu memang kita butuhkan untuk Angkatan Udara, yang selama ini kita melaksanakan SAR itu dengan pesawat-pesawat yang sangat terbatas,” ujar Jemi.

Wacana pembelian AW-101 pernah muncul pada tahun lalu. Ketika itu tujuan pembeliannya adalah untuk keperluan VVIP (very very important person) seperti presiden, wakil presiden, hingga tamu negara.

Tetapi Presiden Jokowi saat itu menolak pembelian helikopter AW-101. Jokowi, kata Menhan Ryamizard Ryacudu, telah memilih helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia.

Sumber: detik

Pembelian Helikopter AW-101 Batal

JAKARTA– Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku telah membatalkan kontrak pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101. Pembelian heli itu dilakukan oleh TNI Angkatan Udara (AU).

‘’Sekarang tidak jadi. Yang jelas saya sudah buat surat untuk pembatalan kontrak,” kata dia di aula PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/12). Gatot pun telah memerintahkan tim untuk menginvestigasi siapa yang membuat pengajuan dana untuk pembelian heli itu. Apabila nantinya terungkap, Gatot pun menegaskan akan ada sanksi bagi prajuritnya yang terbukti terlibat. ‘’Saya sudah kirim tim investigasi kenapa itu terjadi,’’ungkapnya. “(TNI yang terlibat) pasti dihukum,” lanjut Gatot.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan pembelian. ‘’Saya belum tahu proses pembeliannya. Tapi seperti disampaikan tadi, keputusan di ratas (rapat terbatas) jangan beli,’’ ujar Wapres di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wapres mengatakan, setiap pembelian yang dilakukan akan melibatkan tim industri dalam negeri.

JK menyebut laporan dari tim tersebut belumlah lengkap. ‘’Prosesnya harus rinci laporannya, saya kira nanti Kemhan menanganinya,’’ ucapnya. Terpisah, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar produksi dalam negeri lebih diutamakan.

‘’Sejak awal kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar pun juga harus ada hitungannya, ada kalkulasinya,’’ kata Jokowi usai meresmikan pos lintas batas negara Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejak wacana pembelian helikopter ini muncul sebelumnya, Jokowi juga sudah menolaknya. Jokowi memilih helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia jika itu untuk keperluan VVIP.

Jangan Menyeleweng

“Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewengan tahu sendiri,” imbuh Jokowi. Sementara Kementerian Pertahanan menegaskan tidak ada anggaran untuk pembelian helikopter.

‘’Kemhan tidak ada rencana pembelian heli AW-101,” ujar Irjen Kemhan Marsdya Hadi Tjahjanto. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Jemi Trisonjaya telah menjelaskan soal rencana pembelian helikopter tersebut. Menurut dia, Kementerian Keuangan telah memberi izin untuk pembelian helikopter AW- 101.

‘’Kebutuhan heli ini juga multifungsi, bisa untuk SAR, untuk angkut berat, untuk evakuasi, untuk rumah sakit mobile, begitu, kan? Jadi penggunaannya itu memang kami butuhkan untuk Angkatan Udara, yang selama ini kami melaksanakan SAR itu dengan pesawat-pesawat yang sangat terbatas,” ujar Jemi.

Wacana pembelian AW-101 pernah muncul pada tahun lalu. Ketika itu tujuan pembeliannya adalah untuk keperluan VVIP (very very important person) seperti presiden, wakil presiden, hingga tamu negara. Tetapi Presiden Jokowi saat itu menolak pembelian helikopter AW-101.

Sumber: suara merdeka