Bangun e-Gov Dan Cegah Serangan Siber, RI Gandeng Korsel

TEMPO.CO, Jakarta –  Sekretaris Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Yayat Sudrajat, mengatakan serangan siber merupakan keniscayaan. Pasalnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah masuk ke sektor-sektor strategis nasional. Yayat mengatakan upaya pencegahan serangan siber amat diperlukan.

“Dampak serangan siber ini bisa lumpuhkan infrastruktur pemerintah. Bisa juga mengadu domba,” kata Yayat dalam seminar Korea-Indonesia Cyber Security Joint Seminar di Jakarta, Rabu, 14 Desember 2016. Beberapa infrastruktur yang masuk dalam kategori strategis nasional ialah sektor perbankan, transportasi publik, dan layanan publik.

Yayat menjelaskan langkah pencegahan serangan siber harus dilakukan secara integrasi. Saat ini sistem keamanan yang ada masih berjalan masing-masing di kementerian atau lembaga pemerintah. Hal itu terjadi karena ada perbedaan pandangan dalam hal tata kelola.

Lebih lanjut, menurut Yayat, serangan siber di Indonesia relatif masih dalam level yang rendah. Kendati demikian, pemerintah tetap harus waspada. Sebab, kata dia, serangan siber yang bisa terjadi di Indonesia berpeluang memecah belah masyarakat.

Kemenkopolhukam sebenarnya sedang menginisiasi proses pembentukan Badan Cyber Nasional. Nantinya akan ada 12 kementerian atau lembaga yang bergabung dalam BCN. Saat ini, kata Yayat, Kemenkopolhukam tengah mencari sistem yang akan diterapkan BCN.

Yayat mengatakan pemerintah menggelar seminar cyber securitybersama Korea Selatan. “Kami sedang menjajaki kerja sama apa yang bisa dilakukan,” kata Yayat.

Dalam seminar cyber security, salah satu sistem informasi dari Korea Selatan yang ditawarkan ialah pentingnya membangun data center untuk mendukung kebijakan e-goverment. Korea Selatan sendiri mempunyaiNational Computing and Information Service.

Melalui lembaga itu berbagai kebijakan dan layanan pemerintah terintegrasi dalam sistem informasi terpusat. Salah satu manfaat yang didapat dari NCIS bagi Korea ialah penghematan biaya produksi di berbagai proyek yang sedang dikerjakan pemerintah.

Pemerintah Korea Selatan bisa melakukan efisiensi sebesar 30 persen di proyek-proyek pemerintah.

12 kementerian/lembaga bangun sinergitas hadapi ancaman siber

Jakarta (ANTARA News) – Sebanyak 12 kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah sepakat untuk membangun sebuah kemitraan strategis yang komprehensif guna menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai ancaman dan serangan di dunia siber.

Dalam seminar “Cyber Security” di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam) Letnan Jenderal TNI Yayat Sudrajat menuturkan bahwa kemitraan tersebut dihimpun dalam bentuk sebuah desk koordinasi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang dinamakan “Desk Cyberspace Nasional”.

Kementerian/lembaga tersebut, antara lain, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian RI

“Pembentukan desk bersama ini sangat diperlukan mengingat adanya keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan pengetahuan di bidang keamanan cyber (siber) pada masing-masing pemangku kepentingan untuk diatasi bersama,” tuturnya.

Sesmenko Polhukam Yayat mengatakan bahwa bergabungnya para pemangku kepentingan di dalam sebuah desk bersama, akan meningkatkan kemampuan masing-masing pihak terkait dalam melaksanakan antisipasi, respons, analisis, mitigasi, dan pemulihan segala bentuk ancaman dan serangan di dunia siber melalui prinsip dasar kerja sama, yaitu berbagi informasi.

“Pembentukan desk yang difasilitasi Kemenko Polhukam sekaligus membuktikan tanggung jawab dan kepedulian pemerintah terhadap keberadaan dan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi,” ujarnya.

Menurut Sesmenko Polhukam, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) juga memainkan peranan yang penting, strategis, dan taktis dari infrastruktur pembangunan sebuah bangsa.

Peran dan pengaruh TIK menjadi salah satu sektor yang kini mendapatkan perhatian yang sangat penting, baik dari pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan dan pengguna TIK.

Penggunaan TIK selain mendorong kemajuan dalam aspek kehidupan, dapat berdampak negatif yang mana menjadi ancaman siber.

Untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi serta membangun kesiapsiagaan nasional, pemerintah mengoptimalkan koordinasi, termasuk untuk melindungi infrastruktur kritis nasional melalui desk tersebut.

Sesmenko Polhukam Yayat Sudrajat mengatakan bahwa memastikan perlindungan terhadap infrastruktur kritis secara proaktif dan terkoordinisasi menjadi perhatian pemerintah.

Sektor-sektor infrastruktur kritis nasional tersebut meliputi fasilitas-fasilitas komersial seperti perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan, industri teknologi informasi dan komunikasi, industri manufaktur.

Kemudian, industri pengairan dan pengelolaan limbah domestik, industri strategis layanan publik dan tanggap darurat, industri ketenagaan dan kelistrikan, industri keuangan, industri pertanian dan pangan, fasilitas publik dan pemerintahan, fasilitas layanan kesehatan, industri pengelolaan limbah dan industri transportasi.

Infrastruktur-infrastruktur kritis tersebut sangat beragam dan rumit, termasuk di dalamnya jaringan-jaringan distribusi teknologi, informasi dan komunikasi sertan struktur-struktur organisasi manajemen yang juga beragam, termasuk kepemilikan asing baik secara fisik maupun di ruang siber.

Perlindungan infrastruktur kritis nasional ini juga melibatkan tata kelola otoritas, tanggung jawab, dan peraturan yang berlapis.

“Infrastruktur kritis sangat strategis dan penting sehingga harus aman, mampu menghadapi, menahan, serta memulihkan diri dari seluruh bentuk ancaman dan serangan yang berbahaya,” ujarnya.

Menurut Sesmenko Yayat, pencapaian standar keamanan itu akan membutuhkan waktu dan integrasi dengan sistem kesiapsiagaan nasional guna menghadapi berbagai ancaman di dunia siber yang kini makin nyata.

Korea Selatan beri konsultasi keamanan siber pada Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Korea Selatan memberikan konsultasi mengenai upaya membangun pertahanan nasional dalam mengantisipasi ancaman siber kepada Indonesia.

“Korea ingin memberikan konsultasi pada pemerintah Indonesia karena dunia maya dari dulu sudah aktif, maka tahap ini memberikan konsultasi,” ujar Wakil Ketua Pusat Keamanan Internet Korea, Shin Dae Kyu, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, konsultasi itu tidak terbatas keahlian pemerintah Korea Selatan dalam keamanan siber, melainkan juga pengalaman di lapangan dalam menangani gangguan siber.

Korea Selatan, katanya, memiliki lembaga sendiri untuk menangani dunia siber sehingga memiliki banyak pengalaman serangan di dunia siber.

“Kami sudah mempunyai peraturan pemerintah mengantisipasi itu. Dalam konsultasi ini hal utama memberikan pengalaman dari membuat peraturan terkait dunia maya,” kata Shin.

Setelah adanya peraturan dan instansi sendiri untuk menangani keamanan siber, ujar dia, selanjutnya diperlukan sumber daya manusia untuk menangani hal tersebut.

Untuk itu, pihaknya juga akan memberikan pelatihan atau pendidikan pada sumber daya manusia yang terkait.

Selain memberikan kemajuan di berbagai bidang di satu sisi, perkembangan teknologi informasi di sisi lain juga telah menimbulkan sejumlah implikasi berupa ancaman dan tantangan terhadap bidang keamanan nasional.

Dampak kerusakan masif dapat terjadi lewat penggunaan teknologi informasi seperti melumpuhkan infrastruktur industri keuangan dan pasar modal, utilitas pelayanan umum, transportasi publik serta pelayanan kesehatan.

Adapun beberapa masalah terkait keamanan siber di Indonesia menurut pemerintah yang mengemuka dan belum tuntas diselesaikan secara terstruktur, terencana dan implementatif, seperti kurang optimalnya sinergi dan koordinasi antara para pemangku kepentingan, sejumlah instansi atau lembaga terkait dunia siber di Indonesia.