Saat Para Jenderal Ikut Sosialisasi Tax Amnesty di Mabes TNI

Jakarta – Demam pengampunan pajak atau tax amnesty rupanya tak hanya monopoli kalangan pengusaha, para jenderal TNI pun rupanya antusias menjadi peserta program yang sudah bergulir selama 2 bulan lebih itu.

Bertempat di Gedung Sudirman, Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, sekitar 120 jenderal bintang 1 dan bintang 2 dari 3 matra, pagi ini mengikuti sosialisasi tax amnesty yang digelar Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Panglima TNI, Gatot Nurmatyo menjelaskan, program sosialisasi tax amnesty di lingkungan TNI dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait manfaat program tax amnesty baik bagi para jenderal dan pejabat tingga TNI tersebut juga agar mereka bisa membantu sosialisasi pada keluarga dan lingkungan sekitarnya.

“Pagi ini saya ajak semuanya, bukan hanya buat para pati saja, tapi bisa jelaskan lagi pada prajuritnya, keluarga, dan ikut mensosialisasikan pada orang di sekitarnya,” kata Gatot saat membuka sosialisasi tax amnesty di Mabes TNI, Rabu (21/9/2016).

Diungkapkannya, dirinya berharap para perwira TNI yang memiliki aset dari harta yang belum dilaporkan bisa aktif menjadi peserta tax amnesty.

“Ini peluang yang tidak akan terulang lagi,” kata Gatot.

Dalam sosialisasi di Mabes TNI, Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, ikut turun langsung memberi pemahaman terkait tax amnesty pada para perwira tersebut.

Sumber : detik

TNI Dukung Program Tax Amnesty

Jakarta, CNN Indonesia — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan TNI wajib mendukung dan menyukseskan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Gatot di hadapan 130 Perwira Tinggi (Pati) TNI saat membuka Sosialisasi Tax Amnesty di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/9).

Menurut Gatot, keberhasilan program pengampunan pajak juga akan berimbas pada perbaikan anggaran untuk TNI.

“Kondisi ekonomi kita baik, maka pendapatan negara bertambah dan anggaran untuk TNI pun membaik,” katanya.

Pengampunan pajak juga merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Terutama masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas tergolong pembayar pajak aktif.

“Selama ini pembayar pajak aktif diperlakukan tidak adil, karena sebagian pengusaha dan pelaku ekonomi yang penghasilannya besar tidak membayar pajak. Pembayar pajak aktif itu kebanyakan dari masyarakat menengah ke bawah,” ujar Gatot.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa saat ini, situasi nasional sangat tergantung pada situasi internasional.

Saat ini, menurut Gatot, negara-negara saling bersaing karena krisis ekonomi yang nantinya bisa berdampak pada ekspor dan impor.

“Bagaimanapun juga pajak harus memenuhi target, karena 74% uang yang diambil oleh negara adalah untuk pembiayaan APBN,” ucapnya.