Jokowi Minta TNI, Polri, BIN, dan BNPT Kompak Basmi Teroris

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, Badan Intelijen Negara, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kompak membasmi terorisme.

“Saya perintahkan Panglima TNI, Kapolri, BIN, BNPT memperkuat sinergi. Terutama di antara lembaga intelijen. Jangan ada egosentrisme, jangan kompartementasi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai revisi UU Antiterorisme di Kantor Presiden, Kamis, 21 Januari 2016.

Presiden juga menginstruksikan agar komunikasi dengan intelijen lebih ditingkatkan, khususnya terkait dengan perlawanan terhadap teror serta deteksi dan cegah-tangkal teror. “Harus fokus pada pelemahan kekuatan teroris, dari ideologi, kepemimpinan, jejaring, organisasi,” katanya. Selain itu, Jokowi meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, serta BNPT berfokus pada program deradikalisasi.

“Terutama melanjutkan program deradikalisasi terhadap napi dan mantan napi terorisme, deradikalisasi harus diikuti upaya pemantauan dan pendampingan kepada para mantan napi teroris setelah kembali ke masyarakat,” tuturnya.

Rapat terbatas itu membahas tiga opsi penguatan UU Antiterorisme, yaitu revisi undang-undang, penerbitan undang-undang baru, atau penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. “Perlu payung hukum yang lebih kuat?, komprehensif, sehingga aparat keamanan tidak ragu melakukan penindakan,” katanya.

.
Jokowi Minta Polri, TNI, BIN dan BNPT Jangan Ada Egosentrisme

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.?

Hal demikian disampaikannya saat membuka rapat kabinet terbatas membahas program pencegahan terorisme dan deradikalisasi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

“?Jangan ada egosentrisme (lembaga),” kata pria yang akrab disapa Jokowi ini.

Jokowi juga meminta agar komunikasi diantara intelijen lebih ditingkatkan. Dia juga meminta jajarannya fokus pada pelemahan kekuatan terorisme, mulai dari ideologi, kepemimpinan, jejaring, organisasi dan pendanaan terorisme.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)?, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan BNPT fokus dalam upaya kontra radikalisasi di masyarakat.

“Terutama pada melanjutkan program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme, deradikalisasi harus dikuti upaya pemantauan, pendampingan kepada para mantan napi teroris setelah kembali ke masyarakat,” ungkapnya.

?Setelah membahas persoalan terorisme, rapat akan dilanjutkan dengan membahas ?Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-undang (RUU) prioritas tahun 2016.

Sumber : http://nasional.sindonews.com