TNI AL Teken 154 Kontrak Pengadaan Barang Rp1,19 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia — TNI Angkatan Laut menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2016. Secara keseluruhan, terdapat 154 kontrak dengan total nilai Rp1,19 triliun.
 
Penandatanganan kontrak dilakukan secara kolektif antara para pejabat pembuat komitmen satuan kerja TNI AL dengan para mitra penyedia barang dan jasa, disaksikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi.

Ade merinci, kontrak alat utama sistem pertahanan sebesar Rp902,9 miliar, sarana prasarana Rp167,8 miliar, dan perlengkapan personel Rp121,6 miliar. 

Ade mengatakan, sebelum penandatangan kontrak, pihaknya telah melakukan proses lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Perpres 70 kami laksanakan, kontrak ini telah melalui proses lelang,” ujar Ade di Auditorium Denma Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (7/1).

Namun ada pula pengadaan barang tanpa melalui proses lelang, namun melalui penunjukan langsung. Misalnya dalam pengadaan meriam. Menurutnya, pengadaan barang tersebut dilakukan penunjukan langsung lantaran hanya ada satu manufaktur. 

Ade mengklaim kegiatan penandatanganan kontrak kolektif secara terbuka ini diselenggarakan pertama kalinya oleh TNI AL. Selain menindaklanjuti instruksi presiden, semua itu dilakukan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pelaksanaan anggaran. 

‘”Dengan ditandatanganinya kontrak pada awal tahun maka pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan TNI AL dapat segera dimulai,” katanya.

Sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo, kata Ade, 2016 merupakan tahun percepatan kerja yang harus diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga, dengan meningkatkan kinerja dan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, kegiatan teken kontrak kolektif ini sengaja dilakukan di awal tahun agar mempercepat daya serap anggaran TNI AL dan menghindari terjadinya lintas tahun. 

“Dari 154 kontrak, saat ini baru 20 persen. Diharapkan yang 80 persen pelaksanaannya sesegera mungkin. Kami tidak ingin kegiatan pengadaan barang dan jasa ini nantinya lintas tahun,” kata Ade.

.
TNI AL Tingkatkan Keamanan di Perbatasan Timur Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — TNI Angkatan Laut (AL) tengah menyiapkan rencana meningkatkan status dari Pangkalan TNI AL (Lanal) Saumlaki, Ambon. Hal ini menjadi salah satu upaya TNI untuk meningkatkan pengamanan perbatasan dan wilayah terluar di wilayah timur Indonesia, khususnya yang berada di Maluku Tenggara dan berbatasan langsung dengan Australia.

Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Ade Supandi, mengakui memang berencana meningkatkan status Lanal Saumlaki. Lanal Saumlaki berada di bawah komando Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IX Ambon tersebut, yang berada di jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim).

Diresmikan pada 2011 silam, Lanal Saumlaki berada di Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jika menilik lokasinya, Saumlaki berada di Kepulauan Tanimbar, yang berbatasan langsung dengan Australia. Saat ini, Lanal Saumlaki bertipe C dan dipimpin oleh Letnan Kolonel (Letkol).

”Nantinya, Lanal di Saumlaki akan kami kembangkan, paling tidak menjadi tipe B, yang dipimpin Kolonel. Selain itu, kami akan lengkapi disana dermaga yang kira-kira bisa menampung empat kapal patroli ataupun kombatan,” ujar Ade kepada wartawan di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (7/1).

Peningkatan status Lanal Saumlaki ini diharapkan bisa meningkatkan pengawasan yang maksimal di sekitar Laut Timur dan Laut Aru. Pengawasan ini juga terkait pengamanan perbatasan di sebelah tenggara Indonesia. Belum lagi, lanjut Ade, tingginya potensi perikanan di wilayah Laut Aru.

”Jangan lupa daerah-daerah di Saumlaki dan sekitarnya itu memiliki potensi perikanan yang sangat tinggi, karena itu pengawasan perikanan juga jadi bagian dari kegiatan patroli TNI AL,” kata mantan panglima komando RI Kawasan Timur (Pangarmatim) tersebut.

Tidak hanya itu, peningkatan status Lanal Saumlaki ini juga menjadi salah satu upaya dalam memperkuat gelar kekuatan dan kemampuan TNI di wilayah terluar, khususnya di wilayah timur dan tenggara, yang berbatasan langsung dengan Australia. Sebelumnya, Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, memutuskan untuk meningkatkan gelar kemampuan dan kekuatan personel TNI di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini berdasarkan kunjungan yang dilakukan Panglima TNI ke daerah-daerah terluar di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku, beberapa waktu lalu.