Demi Perdamaian, Prajurit TNI Rela Mengorbankan Jiwa dan Raganya

JAKARTA – Ribuan Prajurit dan PNS TNI se-jajaran Garnisun Tetap I/Jakarta TNI mengikuti perayaan Natal bersama tahun 2015, bertempat di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Perayaan Natal ini mengangkat tema “Dengan Semangat Natal 2015, Kita Mantapkan Motivasi Prajurit TNI Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI”. Hadir diantaranya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, para Kepala Staf Angkatan, Kasum TNI, Kabasarnas, Dansesko TNI, Koorsahli Panglima TNI, para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI dan para Perwira Tinggi di lingkungan Mabes TNI/Angkatan serta Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Pdt Dr. Hendrieta T.H Lebang.

Pada Perayaan Natal tersebut, Panglima TNI mengatakan bahwa, prajurit TNI adalah orang yang sangat mencintai damai, sangat cintanya sehingga prajurit TNI rela mengorbankan jiwa raganya yang muaranya adalah demi mewujudkan perdamaian.

“Ini sesuai dengan Kitab (Injil, red) Matius 22:37-39 bahwa hukum utama dan pertama dari umat Kristiani adalah hukum kasih. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa serta dengan segenap akal budimu,” ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengutip Ayat Alkitab.

“Prajurit TNI mengemban dan melaksanakan apa yang dikatakan hukum utama atau kasih itu. Inilah yang saya ingatkan kepada seluruh prajurit, dengan hukum kasih ini maka sesuai dengan tema pada saat HUT TNI ke-70 tahun 2015 ‘Bersama Rakyat Kita Hebat, Kuat dan Profesional Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Pokok Kita’, rakyat adalah ibu kandung kita, perlakukanlah Ia (Ibu) dengan kasih,” ujar Panglima TNI.

Menurut Jenderal Gatot, apabila ada prajurit TNI yang memperlakukan rakyat dengan semena-mena, ia sudah melakukan melebihi Tuhan. “Sangat sombong dia, sangat luar biasa dia, Tuhan saja mengasihi manusia dan hukum utama adalah kasih tetapi manusia berbuat melebihi Tuhan. Itu yang tidak boleh dilakukan,” tandas Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Sementara itu, Pastor Rofinus Neto Wuli, Pr, dalam pesan Natalnya antara lain menyampaikan bahwa merayakan Natal berarti mengubah cara berhubungan antar anak bangsa untuk menghayati Pancasila. Pancasila harus menjadi pedoman bangsa dalam menjalankan iman dan menjalankan kasih Tuhan. Indonesia harus bersyukur karena mempunyai spirit Bhineka Tunggal Ika.

“Kita bersyukur merayakan Natal dalam satu keluarga, keluarga Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika, leluhur bangsa Indonesia telah bersumpah Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa dan Bukan Satu Agama,” ungkap Pastor Rofinus.

Menurut Rofinus, peristiwa Natal selalu digambarkan sebagai peristiwa terang, yakni hadirnya terang harapan dan suka cita, damai dan kebahagiaan bagi dunia yang diliputi kegelapan. Natal harus bisa memunculkan semangat untuk rela berbagi, semangat untuk memperkecil jurang antara yang kaya dan miskin.

“Natal tanpa pembaharuan dan perilaku hanyalah sekadar sandiwara,” ujar Pastor Rofinus.

Ketua Panitia Natal TNI Tahun 2015 Brigjen TNI Fabian Albert Embran menyampaikan dalam rangkaian menyambut perayaan Natal, panitia telah melaksanakan donor darah bagi 250 pendonor di Gereja POUK TNI AL Ciangsana, Gunung Putri, Bogor dan pelaksanaan bakti sosial di empat Panti Asuhan di sekitar Jakarta.

Perayaan Natal ini dimeriahkan oleh Paduan Suara Gabungan TNI, Children Choir, Unika Atmajaya, Untar, Unhan dan Paduan Suara Divif 1 Kostrad serta Vokal Grup Anggini (IKKT), artis Maria Chalista, Febrian Idol dengan pembawa acara Choki Sitohang.

Sumber : http://www.jpnn.com

.
Radar Deteksi Ancaman, TNI Tak Bisa Bertindak

Jakarta, CNN Indonesia — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan akan memperkuat pasukannya di daerah perbatasan dan terdepan di seluruh wilayah Indonesia.  

Gatot miris ketika meninjau langsung ke sejumlah wilayah perbatasan beberapa waktu lalu. Di Pulau Saumlaki, salah satu pulau terluar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah memiliki satuan radar.

Namun ketika radar tersebut melihat ada pesawat asing masuk di wilayah Indonesia, personel tidak bisa berbuat banyak. Satuan radar hanya mampu mendeteksi adanya ancaman, namun tidak bisa menindaklanjutinya.

“Dia hanya bisa berdoa saja, Tuhan semoga mereka (pesawat asing) segera keluar,” kata Gatot usai menghadiri perayaan Natal di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (7/1).

Menurutnya, jika harus mengirim Sukhoi dari Makassar, hal itu tidak mungkin dilakukan.

Gatot lantas melakukan evaluasi usai melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah perbatasan. Dia mengatakan, ada paradigma baru yang perlu disempurnakan di kesatuannya.

Sejak Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia, maka wilayah tersebut merupakan pulau terdepan. Gatot menyebutkan, wilayah terdepan dan terluar kini ada di Pulau Lirang, Wetar, Kisar, Leti dan Alor.

“Ini yang terlupakan khususnya TNI, di tempat tersebut hanya ada dua angkatan laut, dua babinsa, maka gelar kemampuan dan kekuatan harus disempurnakan,” ujar Gatot.

Kemarin, Gatot mengaku telah memimpin rapat bersama KSAD, KSAU, KSAL. Ketiga matra masih membahas dan meninjau kebutuhan dari angkatan masing-masing. Dari laporan itu, Gatot kemudian akan menindaklanjuti.

Dia juga mengatakan, ada peluang di Pulau Selaru, pulau terluar di Indonesia yang ada di laut Timor dan berbatasan dengan Australia. Di pulau tersebut terdapat bandara milik angkatan udara seluas 1500 meter. Gatot berencana akan memperpanjang luas bandara di sana.

“Ketika sudah dibuat bandara akan kami gelar (kekuatan dan kemampuan) lagi di sana. Sesegera mungkin, bukan TNI sendiri, harus dengan DPR, dan pemerintah,” ujar Gatot.

.
Terkait Amnesti untuk Din Minimi, Panglima TNI Ikuti Keputusan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyerahkan sepenuhnya rencana amnesti mantan pemimpin kelompok bersenjata asal Nangroe Aceh Darusallam, Din Minimi, kepada Presiden Joko Widodo. Panglima TNI pun bakal menunggu dan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Gatot mengungkapkan, mekanisme amnesti terhadap Din Minimi akan diatur dan dirumuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Kapolri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

”Presiden mengatakan akan memberikan amnesti. Tapi ini disesuaikan dengan hukum dan aturan yang ada,” ujar Gatot kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (7/1).

Untuk itu, Panglima TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pemberian amnesti terhadap mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut. Tidak hanya itu, Gatot pun yakin, Presiden akan mengikuti semua aturan dan berdasarkan hasil proses hukum yang ada. Nantinya, apapun yang menjadi keputusan Presiden, Panglima TNI akan patuh dan taat.

“Apapun yang diputuskan Presiden sebagai Panglima Tertinggi, maka TNI akan patuh dan mendukung,” tutur mantan Panglima Kostrad tersebut.

Sebelumnya, salah satu pimpinan kelompok bersenjata asal Aceh itu akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Namun, dalam penyerahan dirinya itu, Din Minimi mengajukan syarat adanya amnesti dari pemerintah Indonesia. Dalam aksinya, Din Minimi memang kerap meresahkan masyarakat, termasuk memerangi dan menculik anggota TNI yang bertugas di Aceh.

.
Seragam Dinas Mirip Militer, Panglima: Mereka Ingin Seperti TNI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi santai banyaknya seragam dinas kementerian dan lembaga yang menyerupai atribut TNI. Meski ia mengakui, Kepala Staf Angkatan Udara cukup resah dengan hal ini.

Gatot menilai, penggunaan seragam dinas kementerian dan lembaga yang mirip militer disebabkan mereka bangga mirip TNI. Ia enggan berkomentar negatif sebab hal tersebut bukan tupoksi dirinya.

“Bagi saya itu suatu kebanggaan institusi lain ingin seperti TNI, nah saya tidak ingin berkomentar negatif. Dishub, Kemenkumham berada di bawah presiden, jadi saya tidak bisa menilai kementerian,” kata Gatot di Mabes TNI Cilangkap, Kamis (6/1).

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan, sebaiknya seragam dinas sipil tak mirip dengan TNI. Karena, ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Agus mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat agar para kementerian lembaga tidak memakai seragam yang mirip militer. Ia berharap semuanya memiliki ciri khas masing-masing.