Presiden Jokowi Tegaskan Rakyat Indonesia Butuh Rasa Aman

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi pada jajaran Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) yang telah bekerja keras mengamankan momentum Hari Natal dan Tahun Baru.

“Rakyat di seluruh Indonesia, butuh rasa aman. Begitu pula rakyat di Papua, Aceh, Poso, juga butuhkan rasa aman. Negara lewat aparat keamanan, harus hadir berikan rasa aman bagi warga,” kata Jokowi saat mempimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa dalam menghadapi ancaman terorisme dan gangguan keamanan lainnya, pemerintah menggunakan kombinasi keras dan tegas dan pendekatan lunak.

“Kita bisa menggunakan pendekatan keamanan dan pendekatan hukum yang tegas. Tetapi kita juga bisa menggunakan, mengedepankan pendekatan dialogis. Termasuk menghadapi kelompok-kelompok bersenjata di Aceh, Papua dan Poso,” sambungnya.

Presiden juga tengah mempertimbangkan menggunakan kewenangan yang diberikan konstitusi pada Presiden, seperti grasi, abolisi, amnesti pada pihak-pihak yang ingin membangun negeri ini secara bersama-sama.

Karena itu, Presiden meminta Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin koordinasi guna mengkaji masalah tersebut.

Sumber : http://bola.okezone.com

.
Dikritik, Jokowi Malah Anggap Yuddy Chrisnandi Kreatif

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi kreatif. Penilaian itu terkait langkah Yuddy yang baru-baru ini mengumumkan kepada publik tentang laporan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebab, langkah Yuddy itu bukan atas ?perintah Presiden Jokowi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku telah berkonsultasi secara langsung kepada Presiden Jokowi atas apa yang telah dilakukan Yuddy Chrisnandi itu.

Pramono mengakui bahwa ?memang Yuddy Chrisnandi pernah menyampaikan hasil evaluasi itu, walaupun tidak secara menyeluruh diketahui jajaran kabinet. Dikatakan Pramono, Yuddy juga pernah menyampaikan hasil evaluasi itu kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

?”Tapi tidak pernah ada perintah atau instruksi presiden untuk menyampaikan kepada publik,” tutur Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Maka itu, lanjut dia, apa yang telah dilakukan Yuddy itu merupakan bentuk dari kreatifitas yang bersangkutan. Karena, kata Pramono, kewenangan dalam melakukan evaluasi itu sepenuhnya berada pada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “?Ya dianggap sebagai kreatifitas (oleh presiden),” jelas Pramono.

Pramono menjelaskan, yang berhak memberikan masukan mengenai monitoring dan evaluasi kepada kementerian maupun lembaga negara adalah Kantor Staf Kepresidenan, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.? Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24, 25 dan 26 Tahun 2015.

Dia menambahkan, apa yang dilaporkan ?Kantor Staf Kepresidenan, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara kepada presiden mengenai laporan pengawasan dan evaluasi itu tidak disampaikan kepada publik.

“Dan ini karena sudah diumumkan kepada publik dan harapannya semua kembali kepada bidang tugas masing, karena memang Kementerian PAN-RB bukan untuk mengumumkan kepada publik,” ungkapnya.

Sumber : http://nasional.sindonews.com