Penilaian Kementerian PAN-RB Jadi Bahan Acuan Perombakan Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil evaluasi kinerja Kementerian/Lembaga oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan dijadikan acuan untuk perombakan kabinet.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan meskipun jadi acuan, namun laporan kinerja itu bukan jadi bagian utama bahan untuk mengukur kinerja para menteri di Kabinet Kerja.

“Saya kira, bukan hanya itu. Itu hanya sebagian kecil. Ini tentu juga bagian dari penilaian umum tapi tidak jadi bagian utama suatu kalau Anda bicara tentang (reshuffle),” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Wapres menilai kinerja kementerian/lembaga yang ada cukup baik berdasarkan laporan Kementerian PANRB.

Hal itu lantaran ada peningkatan kenaikan rata-rata nilai dari 64,70 pada 2014, menjadi 65,82 pada 2015.

Meski demikian, Kalla juga menyoroti kinerja Kementerian atau Lembaga yang masih rendah. Tahun depan, dia meminta agar ada perbaikan kinerja.

“Ya, tentu harus diperbaiki kedepannya. Pasti bagaimanapun, pasti begitu ada rangking di bawah. Tapi kita harapkan nanti makin lama ada perbaikian,” kata Kalla.

Inilah Instansi Pemerintah yang Memperoleh Predikat Kinerja Memuaskan

JAKARTA, KOMPAS.com – Hanya ada 4 kementerian/lembaga dan 2 pemerintah provinsi yang mendapatkan predikat memuaskan dari Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandy menyebutkan bahwa evaluasi kinerja dilakukan dengan menilai seluruh aspek kinerja di instansi pemerintahan.

Aspek tersebut yakni perencanaan, pelaksanaan, dan tentu pengawasannya. Adapun lembaga penilai kinerja itu terdiri dari lima instansi yakni Kementerian PAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Perencanaan Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Keempat Kementerian atau Lembaga yang kinerjanya dianggap memuaskan atau nilainya lebih dari 80 yakni:
1. Kementerian Keuangan
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sementara 2 Pemerintah Provinsi yang mendapatkan predikat memuaskan yakni:
1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Jawa Timur

Di luar itu, kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi lainnya mendapat penilaian yang beragam dari Kementrian PANRB.

Di rentang nilai 75-80 terdapat terdapat empat kementerian/lembaga, dan tiga pemerintah provinsi.

Sementara itu di rentang nilai 70-75, terdapat 18 Kementerian atau Lembaga dan dua pemerintah provinsi. Sementara sisanya masih berada di bahwa nilai 70.

“Bahwa ada kemajuan dan tentu juga banyak yang harus kita perbaiki,” ujar Wapres Jusuf Kalla mengomentari penilaian tersebut.

.
Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga Serta Pemprov Meningkat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar acara penyerahan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.

Dari hasil evaluasi tersebut, nilai rata-rata kementerian atau lembaga pun tercatat meningkat dari tahun lalu 2014 yakni 64.70 menjadi 65.82 pada 2015. Sedangkan, nilai rata-rata pemerintah provinsi meningkat dari 59.21 pada 2014 menjadi 60.47 pada 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, penilaian tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasannya.

“Penilaian ini berdasarkan apa yang disampaikan Yuddy tadi, perencanaannya, pelaksanaan, dan tentu pengawasannya,” kata JK saat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Propinsi seluruh Indonesia, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/12).

Penilaian tersebut dapat menunjukan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil penggunaan anggaran di masing-masing instansi.

Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah menunjukan semakin baik tingkat efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya. Selain itu, penilaian tersebut juga menunjukan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

“Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil,” katanya.

Menurut JK, penilaian ini menjadi salah satu cara evaluasi untuk meningkatkan kinerja seluruh instansi pemerintah. Ia pun berharap agar seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun ini dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Sejumlah kementerian atau lembaga yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja terbaik yakni Kementerian Keuangan dengan nilai 83.59, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai 80.89, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 80.76, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang memperoleh nilai 80.45.

Sedangkan, pemerintah provinsi yang mendapatkan nilai akuntabilitas tertinggi yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan nilai 80.68, dan Provinsi Jawa Timur dengan nilai 80.04.

.
‘Rapor Merah’ 16 Kementerian Bakal Jadi Bahan Reshuffle

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK membagikan ‘rapor’ pada 86 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi. Khusus untuk kementerian, terdapat 16 kementerian yang mengalami penurunan kinerja alias merah.

JK menerangkan hasil rapor ini merupakan salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan reshuffle atau perombakan kabinet.

“?(Rapor) Ini hanya sebagian kecil yah. Bukan hanya ini saja. Ini tentu juga bagian dari pada penilaian umum tapi tidak jadi bagian utama, kalau Anda bicara tentang reshuffle,” kata JK, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Saat membagikan rapor ini, JK merasa dirinya seperti wakil kepala sekolah. ?Ia mengatakan hasil yang diterima memang berbeda dengan hasil rapor sekolah, tidak ada yang naik atau tinggal kelas.

Meski demikian, mantan Ketua Umum Golkar ini meminta bagi kementerian/lembaga yang mendapat hasil kurang memuaskan untuk? bekerja lebih baik dan meningkat nilainya untuk tahun depan.

“?Apa pun yang kita lakukan tanpa suatu evaluasi maka sulit mencapai tingkat yang lebih baik lagi. Yang di bawah akan berusaha bekerja keras, dan yang di atas berusaha mempertahankannya,” tegas JK.

Dari hasil evaluasi, nilai rata-rata untuk kementerian/lembaga meningkat, dari 64,70 pada 2014 menjadi 65,82 pada 2015. Sedangkan, nilai rata-rata untuk pemerintah provinsi meningkat dari 59,21 pada 2014 menjadi 60,47 pada 2015.

Penilaian hasil kinerja ini dilakukan oleh KemPanRB, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan), BPK (Badan Pengawas Keuangan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Berikut 16 Kementerian Kabinet Kerja yang mengalami penurunan kinerja:

1. ?Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapat predikat BB, tapi mengalami penurunan 0,35 poin, dari 77,35 menjadi 77.

2. Kementerian Pariwisata mendapat predikat BB, tapi mengalami penurunan 1,89 poin, dari 73,97 menjadi 72,08.

3. Kementerian Sekretaris Negara mendapat predikat BB, tapi mengalami penurunan 2,70 poin, dari 74,28 menjadi 71,58.

4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 2,31, dari 71,07 menjadi 68,76.

5. Kementerian Perhubungan mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 3,29 poin, dari 71,8 menjadi 68,51.

6. Kementerian Hukum dan HAM turun mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 1,76 poin, dari 70,08 menjadi 68,32.

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 5,23 poin, dari 73,36 menjadi 68,13.

8. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 3 poin, dari 70,04 menjadi 67,04.

9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun 5,62, dari 70,69 menjadi 65,07.

10. Kementerian Komunikasi dan Informasi mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 2,11 poin, dari? 66,46 menjadi 64,35.

11. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 1,03 poin, dari 65,09 menjadi 64,06.

12. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 6,24 poin, dari 70,07 menjadi 63,83.

13. Kementerian Sosial mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 2 poin, dari 65,04 menjadi 63,04.

14. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 6,53 poin, dari 66,7 menjadi 60,17.

15. Kementerian Tenaga Kerja mendapat predikat CC dan mengalami penurunan 3,35 poin, dari 61,14 menjadi 57,79.

16. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendapat predikat CC dan mengalami penurunan 7,75 poin, dari 61,73 menjadi 53,98.