Mendagri Usulkan TNI Terima Dana dari APBD

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, TNI akan mendapat jatah alokasi dana APBD. Saat ini, Kemendagri tengah merancang aturan hukum rencana kebijakan tersebut.

“Sekarang sedang dalam proses pengajuan permendagri-nya untuk mengubah aturan,” ujar Tjahjo, Kamis (17/12/2015).

Dengan aturan yang ada saat ini, instansi penegak hukum dan aparat pertahanan daerah tidak boleh mendapatkan alokasi dari APBD.

Tjahjo berpendapat bahwa seharusnya pemerintah daerah, penegak hukum, dan aparat pertahanan daerah dapat bersinergi.

“Namanya pemerintah daerah, di situ ada pemda, DPRD, TNI, polisi, dan kejaksaan. Jadi boleh dong APBD memberikan stimulan untuk menunjang TNI masuk desa,” ujar Tjahjo.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, dengan memasukkan anggaran bagi TNI pada APBD, maka TNI diharapkan dapat melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat, misalnya membangun jalan serta perbaikan layanan kesehatan.

Soal berapa persen anggaran untuk TNI di APBD, Tjahjo mengatakan, hal itu tergantung dari pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing. Tidak ada target persentase untuk hal itu.

.
Kemendagri Usulkan TNI Dapat Dana APBD

JawaPos.com – Pemerintah akan mengalokasikan dana bagi instansi vertikal terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) itu untuk mendukung pembangunan daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ?mengatakan, pihaknya tengah memproses pengajuan Permendagri yang direvisi soal pengalokasian dana APBD untuk TNI.

Sebab ?menurutnya, menteri Keuangan tidak memperbolehkan instansi vertikal (Polisi, TNI, Kejaksaan) mendapat dana dari APBD padahal antar instansi ini harus saling bersinergi.

“?Permendagri sudah diusulkan, kan harus dengan Menkeu. ?Namanya Pemda di situ ada DPRD, TNI, Polisi dan Jaksa. Boleh dong APBD, memberi stimulan untuk menunjang TNI masuk desa. Ini kan untuk kepentingan masyarakat juga. Misalnya membangun jalan, kesehatan, ini yang sedang kita ajukan,” ungkap Tjahjo usai memberikan pembekalan dalam rapim tersebut di Mabes TNI Cilangkap, Kamis (17/12).

?Mantan Sekjen PDI-P itu melanjutkan besaran angaran yang diterima TNI tergantung masing-masing daerah. “Kan Pendapatan Asli Daerah (PAD) beda-beda,” ucap Tjahjo.

Ia menilai bah?wa TNI/Polri terhadap pembangunan daerah cukup berperan besar. “Mereka juga ikut ?terlibat membangun, memelototi, menjaga stabilitas, kalau ada konflik bupati walikota lari ke TNI/Polisi, bersama membangun daerah,” tutur Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, pihaknya ?menyerahkan alokasi anggaran kepada kepala daerah masing-masing.

“?Jika dana taktis dalam keadaan emergensi. misalnya ada bencana, gunung meletus, keluarkan uangnya posko TNI/polisi terjun sama-sama. kan katanya harus dekat dengan rakyat,” tandas dia.