Patok Perbatasan Dipasangi Alat Pendeteksi

JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) secara bertahap memasang cip elektronik di titik patok perbatasan tertentu di Kalimantan. Pemasangan ini agar pemerintah, khususnya TNI, bisa lebih mudah mengetahui setiap kali dilakukan pemindahan dan/atau perusakan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pelaksana Pembangunan Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, Brigjen Subagio mengatakan, rencana pemasangan cip di patok perbatasan merupakan bagian program Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) maupun jalan administrasi.

Pembangunan jalan ini bertujuan menghubungkan desa terdekat dengan pos perbatasan yang mencakup wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Namun ia memastikan, pemasangan perangkat elektronik di patok perbatasan tidak dilakukan sekaligus tahun ini. Pemasangan tersebut dilakukan secara bertahap, seiring rencana pembuatan JIPPP.

“Kami masih mengkaji teknologi apa yang tepat untuk digunakan nanti. Soalnya teknologi itu baru kali ini diterapkan sehingga harus betul-betul bagus,” ucap pria yang juga menjabat Direktur Pengerahan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) saat dihubungi SH, Senin (5/10).

Subagio melanjutkan, bicara masalah anggaran pengadaan cip, ia tidak mengetahui detailnya. Dalam proyek JIPP, masing-masing pemangku kepentingan di satuan masing-masinglah yang mengeluarkan anggaran.

“Saya sebagai dansatgas hanya mendesain dan mengoordinasikan setiap satuan tugas tadi,” ujarnya.
Kepala Pusat Komunikasi Kemenhan, Brigjen Djunda Eko Bintoro mengatakan, pemasangan cip tersebut sudah ada dalam rencana strategi tahap dua. Pemasangan dimulai tahun ini secara bertahap hingga 2019. “Tahun ini, baru akan terpasang sekitar 100 cip patok perbatasan,” serunya.

Bangun Jalan

Djundan melanjutkan, dalam pemasangan ini, pihaknya mengutamakan cip buatan dalam negeri. “Kalau bicara anggaran yang tahu satuan unitnya. Kami utamakan produk dalam negeri,” ucapnya.

Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen Toto Rinanto, Minggu (4/10), mengatakan bahwa nantinya cip terkoneksi dengan Kodam XII/Tanjungpura dan Mabes TNI di Jakarta. “Apabila ada sesuatu yang tidak beres dengan patok batas, alarm di Makodam XII/Tanjungpura dan Mabes TNI langsung bunyi untuk bisa segera dilakukan pengecekan atau pencegahan,” tutur Toto. Ia mengungkapkan, pemasangan cip patok tapal batas Negara Bagian Sarawak dan Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia, dengan Indonesia sepenuhnya menggunakan teknologi dalam negeri. Menurut Toto, TNI sangat serius mengamankan kawasan perbatasan. Itu ditandai dengan menandatangani nota kesepahaman TNI beserta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dalam membangun jalan perbatasan Kalimantan di Jakarta, Senin, 27 April 2015. Panjang jalan paralel perbatasan di Pulau Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara) sepanjang 1.583 kilometer. Perinciannya, Kalimantan Barat 771 kilometer, Kalimantan Timur 147 kilometer, Kalimantan Utara 665 kilometer Pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan ini sesuai Program Nawacita, yaitu pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka memperkuat NKRI.

Proyek jalan ini ditangani Kemenpupera pada 2015, bekerja sama dengan TNI AD sepanjang 249 kilometer dengan nilai Rp 499,78 miliar. Pengerjaan di Kalimantan Barat sepanjang 171 kilometer dengan nilai anggaran Rp 342,68 miliar dan di Kalimantan Utara sepanjang 78 kilometer dengan nilai anggaran Rp 157,10 miliar.

Toto mengatakan, pembangunan jalan di perbatasan mencakup dua jenis, yakni JIPP dan Jalan Administrasi Perbatasan (JAP). Setelah pembangunan JIPP, patroli perbatasan dibekali kendaraan-kendaraan patroli pengangkut logistik.

Panjang wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Negara Bagian Sarawak di Malaysia adalah 966 kilometer, dengan luas 2.420.650 hektare.