TRANSLATE

Menhan: Bela Negara Wajib, Biar Nggak Ada Keributan Seperti Go-Jek dan Opang

Kamis, 15 Oktober 2015

Menhan: Bela Negara Wajib, Biar Nggak Ada Keributan Seperti Go-Jek dan Opang

Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan ada perbedaan antara program Bela Negara di kota dan di wilayah perbatasan. Perbedaan tersebut menurutnya didasari oleh kepentingan bangsa dan negara.

Perbedaan tersebut mencakup pelatihannya dan juga persiapan mental dan fisiknya. Hal itu Dia katakan di Gedung Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (12/10/2015).

“Bela Negara ini wajib untuk semua kalangan. Termasuk juga di kota dan di perbatasan seperti Natuna sana. Perbedaan itu dikarenakan faktor keamanan wilayah,” ujar Menhan.

“Kalau anda di kota. Anda tidak usah angkat senjata. Anda tidak usah kenal jenis-jenis bom. Tapi kalau anda di perbatasan yang merupakan pintu masuk ke negara Indonesia, anda wajib mengangkat senjata. Mengenal jenis-jenis bom, menjinakkan bom, biar nanti mereka tidak kaget lagi,” lanjutnya.

Menhan juga menambahkan, Bela Negara juga bisa menjadi pemicu berkurangnya konflik sosial. Selain itu juga bisa untuk menumbuhkan kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri.

“Seperti Gojek vs ojek pangkalan. Dengan adanya ini (Bela Negara), itu tak akan terulang keributan yang ramai kemarin. Sesama ojek kok berkelahi,” ucap mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini.

Menhan juga sempat menyinggung soal masalah asap. Menurutnya dengan adanya Bela Negara, nantinya masyarakat akan dengan sendirinya bergotong royong memadamkan dan menjaga hutan di Indonesia.

“Kita akan manfaatkan kader Bela Negara untuk mengatasi asap. Gotong royong itu ada kalau kebersamaan itu ada ya itu dengan Bela Negara,” tuturnya.

Sumber : https://news.detik.com/berita

.
Ikut Bela Negara, Menhan: Gojek dan Ojek Pangkalan tak Lagi Ribut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menargetkan mencetak 100 juta kader bela negara dalam 10 tahun ke depan. Menurut dia, program bela negara akan diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berumur 50 tahun ke bawah.

Dia menegaskan, bela negara bisa membentuk disiplin pribari yang berimbas disiplin kelompok, hingga sanggup membentuk disiplin nasional.

Ryamizard yakin, kalau masyarakat ikut bela negara maka dipastikan bisa menjalin solidaritas. “Bisa meningkatkan kualitas kebersamaan, mengurangi potensi konflik. Contoh Gojek versus ojek pangkalan, ngapain? Gojek dengan pangkalan sama-sama ojek, dengan adanya (bela negara) ini diharapkan keributan tidak terjadi,” katanya di Jakarta, Senin (12/10).

Menurut mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut, keributan antara pengemuda Gojek dan ojek pangkalan terjadi lantaran lunturnya sifat saling mengenal satu sama lain. Dengan diadakannya program bela negara, ia optimistis, kejadian seperti itu tidak akan terulang. Yang terjadi, malahan kedua pihak bisa saling bahu-membahu untuk mendukung satu sama lain.

“Pancasila itu gotong royong, gimana bisa gotong royong kalau Gojek dan ojek pangkalan berkelahi. Ini semua perlu ditata,” ujar Ryamizard.

.
Wajibkan Bela Negara, Menwa Indonesia Sambut Baik Program Menhan

Jakarta, kicaunews.com — Program Kemenhan RI tentang kewajiban seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk mengikuti pelatihan Bela Negara yang ditegaskan oleh Menhan Ryamizard Ryacudu disambut baik dan mendapat dukungan penuh dari Menwa Indonesia.

Seperti yang disampaikan oleh Wakil Komandan Menwa Komando Nasional Menwa Indonesia (KONAS MENWA) Erwin H Al-Jakartaty di Balai Kota DKI Jakarta saat acara pengukuhan dan sertijab Komandan Menwa Jayakarta (13/10/15). “Kami sependapat dengan pernyataan Pak Menhan tentang kewajiban bela negara berikut rencana pelatihannya kedepan, karena dalam konteks ini Menwa Indonesia sudah dari dulu terlibat dan berperan dalam penanaman jiwa dan semangat bela negara. Dari mulai awal menjadi mahasiswa hingga menjadi alumni dan berkecimpung di berbagai sektor kehidupan”, demikian tegasnya kepada kicaunews.com Selasa, (13/10).

Penegasan serupa juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok saat memberikan pengarahan kepada anggota Menwa Jayakarta ditengah berlangsungnya pengukuhan dan sertijab Danmenwa. Ahok menegaskan bahwa dalam konteks wajib bela negara dikalangan masyarakat sipil, Menwa adalah yang terdepan.

Program kemenhan tentang wajib bela negara ini kedepannya tentu akan dibarengi dgn pelatihan2 khusus agar berbagai elemen masyarakat Indonesia menjadi siap untuk Bela Negara. Lebih lanjut Erwin H Al Jakartaty menyampaikan bahwa “Dalam konteks pelatihan belneg, Menwa Indonesia setiap tahun mencetak kader-kader anggota yang dilatih kemiliteran dan pemahaman konsepsi bela negara di berbagai lembaga pendidikan TNI, hal ini menjadi kebiasaan dan tradisi organisasi, untuk itu kami siap mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini program yang dicanangkan oleh Menhan”, demikian tutur Erwin yang juga salah seorang Ketua DPP KNPI menyatakan pandangannya.

Mengenai kesiapan Menwa dalam mendukung program wajib bela negara tersebut, tokoh pemuda yang murah senyum ini tidak menjelaskan lebih lanjut. “Secara teknis nanti lah kita sampaikan, karena Menwa dan para alumninya belum mendiskusikan hal ini dengan Menhan, secara prinsip Menwa mendukung hal ini, karena bagi kami wajib bela negara ini adalah amanat konstitusi”, tukas Wakil Komandan Komando Nasional Menwa Indonesia ini.

.
Menguji Efektivitas Bela Negara

Program bela negara yang didesain oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dikritisi sekaligus diapresiasi. Sikap kritis terutama menyangkut persoalan mendasar, seperti payung hukum, anggaran, serta situasi bangsa yang tengah dalam kondisi ekonomi tidak stabil. Prioritas program menjadi catatan kementerian agar senantiasa efektif dan efisien mengeluarkan kebijakan. Kebutuhan masyarakat menyangkut perekonomian strategis perlu mendapat perhatian lebih besar. Sejatinya bela negara jamak diberlakukan di sejumlah negara terhadap semua warganya. Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan memberlakukan model dengan nama wajib militer. Kedua model tersebut sama-sama bertujuan memupuk rasa nasionalisme. Perbedaan mendasar, bela negara bertujuan membentuk disiplin pribadi menjadi disiplin kelompok dan nasional. ”Tembak-menembak itu nomor dua ratus,” kata Menhan Ryamizard.

Prinsipnya, hanya bangsa disiplin yang akan menjadi besar. Negeri jiran Singapura mewajibkan penduduk dan permanent resident berusia 18 tahun mengikuti bela negara yang diberlakukan sejak 1976. Di Korea Selatan, semua pria terkena wajib militer, termasuk warga yang berprofesi di dunia entertainment. Perlu dicatat, negara tersebut dalam kondisi tal harmonis dengan Korea Utara yang juga mewajibkan warga ikut latihan kemilliteran.

Demikian halnya Taiwan yang sering berseteru dengan Tiongkok. Setiap pria lulusan SMAdiharuskan ikut wajib militer. Penduduk yang mengikuti wajib militer dididik mengenai kemiliteran, selain kedisiplinan yang sifatnya nonfisik. Dunia kombatan dan unit-unit militer menjadi penekanan agar setiap warga mampu angkat senjata dalam situasi krisis dengan negara lain. Itulah yang membedakan. Penekanan program bela negara pada pembentukan jiwa nasionalisme. Bukan materi fisik, namun menitikberatkan pemahaman empat pilar, sistem pertahanan semesta, dan pengenalan alat utama sistem persenjataan.

Ditambah nilai cinta Tanah Air, sadar untuk berbangsa, rela berkorban untuk negara, dan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Apakah saat ini rasa cinta warga negara Indonesia terhadap Tanah Air demikian rendah? Kita pernah mengenal program Pamswakarsa bentukan TNI untuk membendung kelompok pengunjuk rasa dan pendukung Sidang Istimewa MPR pada 1998. Ironis, pembentukan Pamswakarsa itu tidak mengurangi ketegangan di lapangan. Bahkan akhirnya muncul Tragedi Semanggi. Apakah negara berada dalam kegentingan politik dan keamanan yang memaksa sehingga perlu mendesain bela negara? Kementerian menargetkan 100 juta rakyat Indonesia memiliki sertifikat selama periode 10 tahun ke depan, artinya setiap tahun 10 juta warga, dan setiap bulan 833 ribu warga. Bela negara tentu berbeda dengan penanganan bencana, namun prioritas implementasi perlu dimatangkan. Sebelum bergulir, ada baiknya menguji program tersebut dalam berbagai kajian.




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia